Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia

Sekretariat Wakil Presiden Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia
Susunan organisasi
Kepala Sekretariat Wakil Presiden	Al Muktabar (Plt.)
Deputi
Bidang Dukungan Kebijakan Perekonomian, Pariwisata, dan Transformasi Digital	Dyah Kusumastuti
Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia	-
Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintah dan Pemerataan Pembangunan	-
Bidang Administrasi	Sapto Harjono Wahjoe Soejati
Kantor pusat
Jalan Kebon Sirih No.14 Jakarta Pusat 10110 DKI Jakarta, Indonesia sedang dalam proses pemindahan ke Istana Wakil Presiden IKN Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Barat Sepaku Ibu Kota Nusantara, Indonesia
Situs web
www.wapresri.go.id

Sekretariat Wakil Presiden adalah satuan organisasi di Kementerian Sekretariat Negara Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian dukungan teknis dan administrasi kerumahtanggaan, keprotokolan, serta analisis kebijakan kepada Wakil Presiden dalam membantu Presiden menyelenggarakan pemerintahan negara.

Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 5 Tahun 2020, Sekretariat Wakil Presiden menyelenggarakan fungsi:

1. pemberian dukungan data, informasi, dan analisis kebijakan di bidang pembangunan ekonomi dan peningkatan daya saing, pembangunan manusia dan pemerataan pembangunan, serta pemerintahan dan wawasan kebangsaan kepada Wakil Presiden;
2. pelayanan kerumahtanggaan Wakil Presiden dan/atau Istri/Suami Wakil Presiden;
3. pelaksanaan urusan keprotokolan dan acara perjalanan Wakil Presiden dan/atau Istri/Suami Wakil Presiden di dalam maupun di luar negeri;
4. koordinasi kegiatan pers dan media, pelayanan informasi dan dokumentasi kegiatan Wakil Presiden dan/atau Istri/Suami Wakil Presiden, serta acara lainnya di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden;
5. koordinasi pelaksanaan tugas pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden;
6. pengelolaan dana operasional dan bantuan kemasyarakatan Wakil Presiden;
7. pemberian petunjuk teknis di bidang kerumahtanggaan dan keprotokolan kepada para Ajudan Wakil Presiden dan Ajudan Istri/Suami Wakil Presiden;
8. koordinasi Dokter Kepresidenan dalam rangka pemberian layanan kesehatan Wakil Presiden dan/atau Istri/Suami Wakil Presiden; dan
9. pelaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Wakil Presiden dan Menteri.

Organisasi

Sekretariat Wakil Presiden terdiri dari:

1. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing yang mempunyai tugas membantu Kepala Sekretariat Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemberian dukungan data, informasi, dan analisis kebijakan di bidang pembangunan ekonomi dan peningkatan daya saing kepada Wakil Presiden dalam membantu Presiden menyelenggarakan pemerintahan negara.
2. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan yang mempunyai tugas membantu Kepala Sekretariat Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemberian dukungan data, informasi, dan analisis kebijakan di bidang pembangunan manusia dan pemerataan pembangunan kepada Wakil Presiden dalam membantu Presiden menyelenggarakan pemerintahan negara.
3. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan yang mempunyai tugas membantu Kepala Sekretariat Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemberian dukungan data, informasi, dan analisis kebijakan di bidang pemerintahan dan wawasan kebangsaan kepada Wakil Presiden dalam membantu Presiden menyelenggarakan pemerintahan negara; dan
4. Deputi Bidang Administrasi yang mempunyai tugas membantu Kepala Sekretariat Wakil Presiden dalam memberikan pelayanan kerumahtanggaan, keprotokolan, pers dan media kepada Wakil Presiden dan/atau Istri/Suami Wakil Presiden, koordinasi pelaksanaan tugas pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden, serta pengelolaan dana operasional dan bantuan kemasyarakatan Wakil Presiden..

Lihat pula

• Staf Khusus Wakil Presiden Indonesia

Pranala luar

• Situs web resmi Kementerian Sekretariat Negara RI