Charlotte Salawati Daud adalah seorang politisi, aktivis, penulis, dan mantan anggota DPR RI. Dia adalah seorang tokoh pejuang pada masa sebelum Indonesia merdeka yang dikenal karena pernah melakukan dialog dengan tokoh kontroversial Abdul Kahar Muzakkar dengan publikasi majalah Wanita di Makassar pada tahun 1945, yang memiliki oplah mencapai sekitar 2000 eksemplar.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
 | Artikel ini memiliki beberapa masalah. Tolong bantu memperbaikinya atau diskusikan masalah-masalah ini di halaman pembicaraannya. (Pelajari bagaimana dan kapan saat yang tepat untuk menghapus templat pesan ini)
|
Salawati Daud | |
|---|---|
.jpg) | |
| Wali Kota Makassar ke-4 | |
| Masa jabatan 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950 | |
| Presiden | Soekarno |
| Informasi pribadi | |
| Lahir | (1909-03-20)20 Maret 1909 Tariangbaru, Kepulauan Sangihe, Hindia Belanda |
| Meninggal | 10 Maret 1985(1985-03-10) (umur 75) Jakarta, Indonesia |
| Pekerjaan | Aktivis, politikus |
| Dikenal karena | Pimpinan Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) |
  | |
Charlotte Salawati Daud (20 Maret 1909 – 10 Maret 1985) adalah seorang politisi, aktivis, penulis, dan mantan anggota DPR RI. Dia adalah seorang tokoh pejuang pada masa sebelum Indonesia merdeka yang dikenal karena pernah melakukan dialog dengan tokoh kontroversial Abdul Kahar Muzakkar dengan publikasi majalah Wanita di Makassar pada tahun 1945, yang memiliki oplah mencapai sekitar 2000 eksemplar.
Salawati Daud menikah dengan seorang pejabat pemerintah dari Kabupaten Maros, yang merupakan seorang kubu gerilya selama Perang Kemerdekaan Indonesia. Dia melakukan perjalanan ke Jakarta, dan berusaha untuk meyakinkan pemerintah untuk mendukung perjuangan gerilya.
Salawati Daud merupakan perempuan Indonesia pertama yang menempati posisi wali kota. Ia menjadi wali kota di Makassar, Sulawesi pada tahun 1949. Ia juga tercatat sebagai wali kota Makassar yang pertama di bawah pemerintahan Republik Indonesia.[1]
Pasca Proklamasi 17 Agustus 1945, Makassar langsung dicaplok Sekutu/NICA. Sejumlah pemimpin Republik, termasuk Gubernur Sulawesi zaman itu, Sam Ratulangi, ditangkap oleh Belanda, sehingga upaya membentuk pemerintahan RI di Makassar gagal. Republik Indonesia baru berhasil membentuk pemerintahan sendiri di Makassar tahun 1949.
Pada tahun 1945, Salawati menerbitkan majalah wanita di Makassar. Majalah tersebut terbit dua kali sebulan. Jumlah majalah yang diedarkan mencapai ribuan setiap terbit. Selain majalah wanita, dia juga memimpin majalah Bersatu, yang diedarkan berjumlah mencapai 2000-an.
Setelah Proklamasi 17 Agustus 1945, Makassar langsung diduduki Sekutu yang diboncengi NICA. Sam Ratulangi, tokoh yang ditunjuk Bung Karno sebagai Gubernur Sulawesi ditangkap. Banyak tokoh pemuda yang memprotes penangkapan tersebut.
Rakyat Sulawesi Selatan marah. Pada September 1945, bentrokan antara rakyat dan pelajar melawan NICA telah terjadi. Salah satunya adalah aksi pelajar perguruan islam Datu Museng, yang mengibarkan bendera merah putih di sekolahnya.
Saat itu pemuda dan pelajar membentuk Pusat Pemuda National Indonesia (PNI) yang diketuai oleh Manai Sophiaan. Tidak lama kemudian, Manai Sophiaan ditangkap oleh NICA. Dia disekap di markas NICA di Empress Hotel. Kejadian tersebut memicu kemarahan pelajar Makassar. Pada 29 Oktober 1945, pelajar menyerbu Empress Hotel dan mengibarkan Merah Putih di sana.
Salawati Daud bersama kawan-kawannya di Partai Kedaulatan Rakyat mendirikan “Tim Penerangan” untuk mengkampanyekan penolakan terhadap kehadiran kolonialis Belanda di Sulawesi. Dalam gerakan ini, Salawati berkeliling Sulsel untuk memassalkan gerakan ini.
Salawati tak hanya berkampanye, dia juga turut memanggul senjata melawan tentara NICA. Ia bersama Emmy Saelan bertempur melawan Belanda. Salah satu pertempuran yang terkenal adalah penyerbuan tangsi polisi di Masamba. Aksi penyerbuan ini dipimpin oleh Salawati Daud. Hal itu membuat ia sangat disegani oleh semua pejuang Republik di Sulawesi.
Mungkin karena pertimbangan itulah, ia ditunjuk sebagai wali kota pertama di Makassar. Karena pengaruh politiknya pula, ia dipercaya mengatasi sejumlah kekacauan di Sulawesi selatan. Salah satunya adalah pemberontakan Kahar Muzakkar.
Beberapa literatur menyebutkan, Salawati Daud-lah yang membawa pengaruh kiri ke Kahar Muzakkar. Tak heran, ketika Kahar mau memberontak terhadap Republik, Salawati berjuang mati-matian untuk membujuknya agar tetap di pangkuan Republik. Sayang, usaha itu menemui kegagalan.
Tahun 1950, Salawati Daud turut terlibat dalam pembentukan organisasi perempuan nasional bernama Gerakan Wanita Sedar (Gerwis). Ia menjadi salah pengurus di Gerwis ini. Kelak, Gerwis inilah yang berubah menjadi Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani).[2]
Tahun 1950-an, Salawati Daud makin dikenal sebagai tokoh kiri. Bahkan, ia disebut-sebut sebagai salah satu pembawa pemikiran kiri di Sulawesi Selatan. Pada pemilu 1955, ia masuk daftar calon DPR dari Partai Komunis Indonesia (PKI). Memang, seperti dicatat Saskia E Wieringa dalam penghancuran Gerakan Perempuan: politik Seksual Di Indonesia Pasca Kejatuhan PKI, ada 6 anggota Gerwani yang masuk list daftar calon DPR PKI, yakni Suharti Suwarto, Ny Mudigdio, Salawati Daud, Suwardiningsih, Maemunah, dan Umi Sardjono.[3]
Karena pengaruh politik Salawati Daud, PKI mendapat suara besar di Tana Toraja. Itu terjadi pada pemilu 1955. itu pula yang mengantarkan Salawati Daud menjadi anggota DPR tahun 1955. Sejak itu, ia bermukim di Jakarta. Selain aktif sebagai anggota DPR, ia juga menjadi pengurus DPP Gerwani. Ia menempati posisi sebagai Wakil Ketua. Di DPR, Salawati aktif memperjuangkan hak-hak perempuan.[4]
Pada 1965 meletus peristiwa G30S dan ormas-ormasnya segera dituding mendalangi peristiwa tersebut. Saat itu, usai bersidang di Parlemen, Salawati Daud bersama empat kawannya, yakni Umi Sardjono, Ny.Mudigdo, Siti Aminah, dan Dahliar, ditangkap oleh tentara. Ia kemudian digelandang ke markas Kostrad, diintergorasi berhari-hari di sana, lalu kemudian dijebloskan ke penjara Bukit Duri dan dikirim ke Kamp Plantungan. Di dalam penjara pun ia tak menyerah. Ia aktif membela nasib sesama tahanan yang diperlakukan tidak sewenang-wenang.
Salawati Daud merupakan salah satu dari banyak pemimpin Gerwani yang dipenjara setelah 1965 pengambilalihan militer. Pada tanggal 1 Oktober 1965, setelah markas Gerwani menerima informasi yang membingungkan tentang peristiwa di Lubang Buaya, Salawati Daud bersepeda ke parlemen untuk menanyakan apa yang sedang terjadi. Dia dihentikan oleh tentara dalam perjalanan dan dibawah ke markas Kostrad.[5]
Di penjara Bukit Duri, Salawati Daud memainkan peran penting dalam intervensi terhadap penganiayaan narapidana lain. Ia memiliki mandat nasionalis yang kuat untuk perannya dalam perjuangan kemerdekaan, dan para penjaga mengalami kesulitan menghadapinya. Tindakan Salawati Daud untuk kesejahteraan para tahanan sangat dihargai oleh narapidana lain.
| Jabatan politik | ||
|---|---|---|
| Didahului oleh: Abdul Hamid Daeng Magassing |
Wali Kota Makassar 1949–1950 |
Diteruskan oleh: J.M. Qaimuddin |
