Seorang rakyat jelata, yang juga dikenal sebagai orang kebanyakan, kaum awam, rakyat biasa atau massa, pada masa lampau merujuk kepada individu biasa dalam suatu komunitas atau negara yang tidak memiliki status sosial yang menonjol, khususnya mereka yang bukan berasal dari kalangan keluarga kerajaan, bangsawan, ataupun bagian dari aristokrasi. Bergantung pada kebudayaan dan masa tertentu, kelompok berstatus tinggi lainnya mungkin memiliki kedudukan sosial tersendiri, atau tetap dianggap sebagai rakyat biasa apabila mereka tidak memiliki garis keturunan aristokrat.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
Seorang rakyat jelata, yang juga dikenal sebagai orang kebanyakan, kaum awam, rakyat biasa atau massa, pada masa lampau merujuk kepada individu biasa dalam suatu komunitas atau negara yang tidak memiliki status sosial yang menonjol, khususnya mereka yang bukan berasal dari kalangan keluarga kerajaan, bangsawan, ataupun bagian dari aristokrasi. Bergantung pada kebudayaan dan masa tertentu, kelompok berstatus tinggi lainnya (seperti para anggota klerus) mungkin memiliki kedudukan sosial tersendiri, atau tetap dianggap sebagai rakyat biasa apabila mereka tidak memiliki garis keturunan aristokrat.
Kelas sosial ini beririsan dengan golongan hukum yang memiliki hak atas tanah komunal, suatu konsep yang telah lama dikenal dalam sistem hukum pertanahan di Inggris dan Wales. Para rakyat biasa yang memiliki hak atas tanah komunal tertentu umumnya adalah para tetangga di wilayah tersebut, bukan masyarakat umum secara keseluruhan.
Dalam istilah monarkis, kaum bangsawan dan aristokrat sering kali termasuk di dalam pengertian ini.
Sepanjang perjalanan waktu, berbagai negara berdaulat telah memerintah, atau mengklaim diri memerintah, atas nama rakyat jelata. Di Eropa, konsep yang serupa dengan istilah rakyat biasa muncul secara khas dalam peradaban Klasik Romawi kuno sekitar abad ke-6 SM, melalui pembagian sosial antara kaum patricius (bangsawan) dan plebeian (rakyat biasa). Pembagian ini diyakini diperkenalkan oleh Servius Tullius, sebagai alternatif terhadap sistem pembagian berbasis klan yang sebelumnya telah menimbulkan konflik internal.[1]
Berbeda dengan Romawi, bangsa Yunani kuno umumnya tidak mengenal konsep kelas sosial yang formal; pembagian utama mereka hanyalah antara orang non-Yunani, orang Yunani merdeka, dan budak.[2] Tatanan awal Athena Kuno menjadi pengecualian, sebab jabatan-jabatan resmi seperti archon, magistrat, dan bendahara hanya dapat dipegang oleh warga terkaya. Namun, pembagian sosial yang menyerupai kelas ini kemudian melemah setelah reformasi demokratis yang dilakukan oleh Cleisthenes, yang menciptakan pembagian sosial baru secara horizontal, berbeda dengan sistem vertikal yang diyakini diperkenalkan oleh Tullius.[3]
Baik Republik Romawi maupun Kekaisaran Romawi menggunakan istilah bahasa Latin Senatus Populusque Romanus (Senat dan Rakyat Roma). Ungkapan ini diukir pada standar legiun Romawi, dan bahkan setelah para Kaisar Romawi mencapai kekuasaan absolut dan bersifat otokratis, mereka tetap memerintah atas nama Senat dan Rakyat Roma.
 | Artikel bertopik masyarakat ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |
