Makan Bergizi Gratis

Efektivitas program

Program MBG bertujuan untuk mengatasi masalah stunting dan meningkatkan kualitas gizi anak-anak. Namun, Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) mengkritik bahwa program ini belum sepenuhnya tepat sasaran. Salah satu masalah utama adalah distribusi yang tidak merata, karena kasus gizi buruk dan stunting lebih tinggi di beberapa daerah dibandingkan dengan daerah lainnya. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa pemangkasan biaya per porsi makan dari Rp15.000–20.000 menjadi Rp10.000 akan menurunkan kualitas makanan yang diberikan. Hal ini bisa membuat program MBG kurang efektif dalam mengatasi stunting. Pembagian MBG pada saat libur sekolah dan hari raya juga menjadi masalah yang masih dipertanyakan.^[15]

Sejumlah lembaga koalisi masyarakat sipil diinisiasi Celios, Unitrend, Lapor Sehat, LBH Jakarta, Transparency International Indonesia, dan Bareng Warga merespons maraknya kasus keracunan, pencairan dana ke SPPG dan sejumlah polemik lain dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan cara meluncurkan MBG Watch.^[16][17][18]

Pengelolaan

Dengan anggaran fantatis yang dikucurkan pemerintah, pengelolaan oleh pihak profesional di bidang pangan atau gizi diharapkan publik untuk menghindari celah penyelewengan dan korupsi.^[19] Akan tetapi, proyek ini justru terkesan dimonopoli oleh pihak-pihak otoritas dan koperasi perangkat negara yang menjalankan program MBG di luar tupoksi mereka.^[20][21] Berdasarkan informasi dari Indonesia Corruption Watch (ICW), terindikasi bahwa praktik penyelenggaraan MBG diduga sarat akan konflik kepentingan. Bahkan ICW juga merinci ratusan yayasan atau mitra SPPG diduga mempunyai koneksi dengan perangkat negara.^{[22] [23]} Juga menjadi bahan pembicaraan di masyarakat, ketika dua instansi besar di Indonesia yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) ikut serta dalam pengelolaan SPPG. Tercatat 1.179 unit SPPG dimiliki oleh Polri ^[24] dan 452 unit oleh TNI ^[25] tersebar di seluruh Indonesia. Bahkan dari Polri menargetkan pada tahun 2026 akan terus melakukan pembangunan SPPG hingga 1.500 unit. Keterlibatan kedua instansi tersebut cukup menjadi sorotan oleh berbagai pihak terutama berkaitan dengan transparansi tata kelolanya. ^[24]

Dampak terhadap anggaran negara

Pemerintah Indonesia mengalokasikan anggaran sebesar Rp71 triliun untuk menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Juni 2025. Namun, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyatakan bahwa untuk mengoperasikan program ini secara penuh sepanjang tahun, dibutuhkan anggaran hingga Rp420 triliun. Pada Juni 2025, pemerintah berencana mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp140 triliun guna memastikan keberlanjutan program tersebut. Meski demikian, sejumlah pihak menilai bahwa negara belum memiliki kapasitas fiskal yang cukup untuk membiayai program MBG secara menyeluruh.^[26]

Dengan anggaran sebesar Rp71 triliun, program MBG hampir setara dengan 90% dari total belanja perlindungan sosial Kementerian Sosial pada tahun 2024. Hal ini dikhawatirkan dapat mengorbankan program sosial lainnya, seperti program permakanan untuk lansia dan penyandang disabilitas. Selain itu, jika anggaran MBG tidak tercukupi, Indonesia berisiko mengalami defisit anggaran yang melebihi batas maksimal 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB), yang pada gilirannya dapat mengancam stabilitas ekonomi nasional. Oleh karena itu, Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) merekomendasikan agar program MBG difokuskan terlebih dahulu pada wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) serta daerah-daerah dengan prevalensi stunting tertinggi.

Direktur Ekonomi Digital Celios, Nailul Huda, menambahkan bahwa terbatasnya penerimaan negara dan menurunnya rasio pajak membuat pembiayaan program MBG semakin menantang. Menurutnya, jika program ini tetap dipaksakan, defisit anggaran berpotensi melampaui batas 3% dari PDB. Ia juga mengkritik rencana penggunaan dana desa untuk mendanai program MBG, karena hal itu dapat mengurangi kemandirian desa dalam menentukan prioritas pembangunan. Selain itu, Huda menyoroti potensi peningkatan penerimaan negara yang belum dioptimalkan, terutama dari sektor pajak pertambangan dan pengemplang pajak yang nilainya diperkirakan mencapai lebih dari Rp300 triliun.^[26]

Kebijakan pengadaan 21 ribu sepeda motor dalam program MBG menjadi sorotan publik setelah dilaporkan adanya pembelian dalam jumlah besar untuk operasional distribusi.^[27] Publik menyoroti penggunaan anggaran di luar kebutuhan pemenuhan gizi,^[28] pemborosan anggaran negara,^[29] dan kesesuaian harga dengan produk dalam negeri.^[30] Dewan Perwakilan Rakyat memanggil Badan Gizi Nasional untuk rapat menyoal pengadaan puluhan ribu sepeda motor MBG.^[31] Salah satu anggota DPR dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyatakan bahwa kebijakan tersebut tidak tepat dan meminta Badan Gizi Nasional untuk membatalkannya.^[30] Kepala Badan Gizi Nasional mengklarifikasi bahwa kebijakan pengadaan motor itu termasuk perencanaan anggaran di tahun 2025 dengan realisasinya dilakukan secara bertahap dimulai akhir tahun 2025, ia juga memastikan puluhan ribu motor MBG belum didistribusikan ke pihak pengguna hingga saat ini, dan membantah informasi yang menyebutkan lembaganya membeli 70 ribu sepeda motor untuk operasional MBG.^[32]

Insiden keracunan makanan

Sejak Januari 2025, sejumlah kasus keracunan massal dilaporkan terjadi di berbagai daerah di Indonesia, diduga terkait dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan di sekolah-sekolah. Dari berbagai temuan kasus keracunan, belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka atas kelalaian yang merugikan banyak pihak sebagai korban.

Pada 16 Januari 2025, sebanyak 40 siswa di SDN Dukuh 03, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, mengalami gejala keracunan setelah menyantap menu MBG.^[33] Selanjutnya, pada 18 Februari 2025, delapan siswa sekolah dasar di Kabupaten Empat Lawang, Sumatra Selatan, juga mengalami keracunan usai menyantap makanan dari program serupa.^[33] Pada 14 April 2025, sebanyak 60 pelajar di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, dari delapan sekolah jenjang TK hingga SMP melaporkan gejala menyerupai keracunan usai menyantap makanan dari program MBG.^[34]

Kasus serupa juga terjadi pada 21 April 2025 di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, ketika 78 siswa dari Madrasah Aliyah Negeri 1 Cianjur dan SMP PGRI 1 Cianjur mengalami gejala muntah, pusing, dan diare setelah mengonsumsi paket MBG. Program MBG di dua sekolah tersebut dihentikan sementara pasca kejadian.^[35] Dua hari kemudian, pada 23 April 2025, Pemerintah Kabupaten Cianjur menetapkan status kejadian luar biasa (KLB) setelah tercatat 177 warga mengalami keracunan, termasuk 79 siswa korban keracunan MBG pada 21 April.^[36] Pada hari yang sama, 23 April 2025, sebanyak 13 siswa sekolah dasar di Bombana, Sulawesi Tenggara, mengalami gejala keracunan seperti muntah, sakit perut, dan pusing setelah menyantap ayam goreng tepung dari menu MBG yang diduga basi.^[33]

Sebanyak 342 siswa di Kota Bandung keracunan seusai mengonsumsi paket makan bergizi gratis pada Selasa, 29 April 2025 sore. Para korban merupakan siswa SMPN 35 Bandung di Dago Pojok, Kecamatan Coblong. Mereka menyantap paket MBG yang sudah berbau tidak enak pada pukul 11.00 WIB. Sore harinya, 324 siswa mengalami diare, mual, hingga muntah. Akibatnya, dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang selama ini mendistribusikan paket MBG ke SMP Negeri 35 dan tiga sekolah lain (SDN 24, SDN 189, SMAN 19) dihentikan untuk sementara. Pada hari itu, tidak ditemukan kasus keracunan di tiga sekolah lain, karena siswa di dua SD tersebut mengonsumsi makanannya lebih pagi, sedangkan siswa SMAN 19 yang baru mendapatkan MBG pada pukul 13.30 WIB tidak memakannya karena sudah berbau. ^[37]

Sebanyak 400 pelajar di Kabupaten Tasikmalaya merasakan mual, pusing, sakit perut, hingga diare pada Kamis, 1 Mei 2025, setelah menyantap menu Makan Bergizi Gratis. Para pelajar tersebut tersebar dari jenjang pendidikan TK, SD, hingga SMP di Kecamatan Rajapolah. Para siswa mengonsumsi paket MBG pada Rabu, 30 April 2025. Selang sehari, para siswa mulai merasakan gejala keracunan. ^[38]

Sebanyak 223 siswa taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas dari sembilan sekolah di Kota Bogor keracunan usai mengonsumsi paket Makan Bergizi Gratis yang didistribusikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Bosowa Bina Insani pada 6 Mei 2025. Menu tersebut terdiri dari nasi, telur mata sapi disiram saus, tahu kuning, jeruk serta tumis taoge dan jagung. Para siswa mengalami sakit perut, pusing, mual, muntah hingga diare. B (13), siswa kelas 6 SDN Kedung Jaya 1 Kota Bogor mengeluhkan sakit perut, pusing, dan mual pada Selasa malam. Ia muntah-muntah saat bersiap ke sekolah pada Rabu, 7 Mei 2025 pagi. Ia harus dirawat inap hampir satu minggu. Teman sekelasnya R (12), mengalami hal serupa. Ia menderita sakit perut dan mual, hingga terus berlanjut dengan muntah-muntah dan diare pada Rabu dini hari. Orangtuanya bergegas membawa R ke RSUD Kota Bogor dan dirawat inap selama dua hari. Dinas Kesehatan Kota Bogor melaporkan sejak 7 hingga 12 Mei, sebanyak 45 murid dirawat inap, 49 dirawat jalan dan 127 lainnya mengalami keluhan ringan. Kasus ini berasal dari sembilan sekolah yang telah melapor.^[39]

Sebanyak 186 siswa di SMPN 8 Kota Kupang mengalami keracunan setelah mengonsumsi paket Makan Bergizi Gratis. Pada 21 Juli 2025, mereka mengonsumsi paket MBG di sekolah yang berisi nasi, sayur, daging sapi, dan buah. Setelah makan, mereka semua mual, nyeri pada perut, dan muntah. Banyak yang buang air besar terus-menerus sehingga lemas. Para korban dirawat di RSU Mamami, RSUD SK Lerik dan RSU Siloam. ^[40]

Pada 8 Januari 2026, sebanyak 75 pelajar SMKN 11 Semarang mengeluhkan gejala pusing, mual, muntah, dan sakit perut usai menyantap MBG dengan menu nasi, tumis labu, perkedel tahu, ayam suwir, dan semangka. Sebanyak empat orang dirawat inap di rumah sakit.

Di Kabupaten Grobogan, 803 pelajar dari sejumlah sekolah dan pondok pesantren di Gubug keracunan usai menyantap menu MBG pada Jumat, 9 Januari 2026. Hingga Selasa (13/1), sebanyak 54 orang masih dirawat inap. Para siswa mengeluhkan gejala pusing, mual, muntah, hingga diare. Menu MBG pada hari itu adalah nasi kuning, telur dadar, tempe orek, abon, selada, timun, dan jeruk. Sampel setiap makanan di menu itu sudah diambil untuk diuji di laboratorium Dinkes Jateng. Dugaan sementara, menu yang memicu keracunan adalah abon atau telur dadar. MBG tersebut diproduksi oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Grobogan Gubug Kwaron 1. Setelah kejadian itu, pengoperasian SPPG itu dihentikan sampai batas waktu yang belum ditentukan.

Puluhan ibu dan anak balita di Tubo Sendana, Majene, keracunan seusai mengonsumsi menu MBG. Hingga 13 Januari 2026, masih ada 38 orang yang dirawat di puskesmas setempat. "Makanannya dibagikan kemarin siang hingga sore. Tapi, mungkin ada yang makan saat waktu makan malam," kata Koordinator SPG Wilayah Majene. Ia menjelaskan, makanan diantar dan dibagikan untuk ibu dan anak balita pada Senin (12/1) sejak pukul 14.00 WITA hingga sore karena lokasi yang dituju berjarak jauh. Ini adalah MBG khusus ibu dan balita yang biasanya dibagikan dua kali seminggu. Pada malam hari, warga mulai mual dan muntah-muntah, termasuk anak balita yang berusia 2-5 tahun. Sebagian langsung dilarikan ke puskesmas pada Senin malam karena kondisinya sudah parah.^[41]

Baki mengandung minyak babi

Baki atau opmreng MBG produksi Tiongkok yang dipakai dalam program MBG terbukti dibuat dengan pelumas minyak babi. Ini menjadikan proses produksinya tidak memenuhi standar halal menurut Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (NU).^[42][43][44] Artikel awal pemicu kontroversi terbukti hoaks oleh Komdigi atas dasar tidak ditemukannya artikel asli yang menyebutkan klaim tersebut.^[45]

Kepala Badan Gizi Nasional membenarkan penggunaan minyak, namun tidak menjelaskan jenis minyak yang digunakan. Ia menambahkan bahwa minyak tersebut dipakai pada mesin dalam proses pembentukan gulungan logam menjadi bentuk yang diinginkan, dan akan dibersihkan setelahnya.^[46] Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan menyatakan bahwa belum ditemukannya kandungan minyak babi di ompreng MBG.^[47] Setelah menerima informasi melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan melakukan pengujian terhadap sampel wadah Makan Bergizi Gratis untuk mendeteksi kandungan minyak babi pada ompreng MBG. Pengujian tersebut dilakukan dengan dua metode, yakni metode pengolesan dan metode pengujian bahan logam.^[46]

Insiden penabrakan

Terjadi insiden penabrakan siswa dan guru di SD Negeri 1 Kalibaru, Jakarta Utara. Insiden tersebut terjadi pada pukul 07.38 WIB ketika sebuah kendaraan roda empat melaju ke area halaman sekolah dan kehilangan kendali, sehingga menabrak beberapa orang yang sedang beraktivitas. Akibat kejadian itu, 22 orang mengalami luka-luka dan segera dilarikan ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan perawatan, dengan dua siswa masih dirawat di ICU akibat luka serius. Kepala Badan Gizi Nasional menjamin bahwa seluruh biaya pengobatan korban dalam insiden ini ditanggung oleh BGN. Ia juga menyampaikan permintaan maaf atas perbuatan sopir SPPG Walangsari tersebut.^[48]

Menurut Kapolsek Cilincing. pemicu utama dari insiden ini adalah kelalaian pengendara. Saat mobil menanjak, sopir panik karena rem terasa tidak pakem dan berniat menginjak rem lebih dalam, namun justru menginjak pedal gas. Akibatnya, mobil melaju tak terkendali, merobohkan pagar sekolah, menerjang barisan siswa, dan baru berhenti setelah menghantam dinding, membuat suasana sekolah kacau dan histeris.^[49]

Limbah sampah

Deputi Bidang Percepatan Pemberdayaan Kapasitas dan Penyediaan Akses Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan RI Novrizal Tahar menyatakan bahwa limbah program MBG dapat menghasilkan emisi setara 200.760 ton karbon dioksida dalam setahun. Jika dipecah menjadi hari MBG dapat menghasilkan emisi setara 772,15 ton karbon dioksida dalam sehari.^[50]