Politik perubahan iklim merupakan hasil dari berbagai pandangan tentang cara masyarakat menanggapi perubahan iklim. Perubahan iklim sendiri sebagian besar didorong oleh aktivitas masyarakat yang meningkatkan emisi gas rumah kaca di atmosfer, termasuk di antaranya ialah pembakaran bahan bakar fosil, produksi industri tertentu, serta alih fungsi lahan untuk pertanian dan kehutanan. Sejak revolusi industri, bahan bakar fosil telah menjadi sumber energi utama dalam pengembangan ekonomi dan teknologi. Maka dari itu, penggunaan bahan bakar fosil dan meningkatnya produksi industri yang menghasilkan banyak karbon telah mengakibatkan banyaknya penolakan politis terhadap kebijakan iklim, meskipun konsensus ilmiah sepakat bahwa kebijakan tersebut harus diterapkan.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
.jpg)
Politik perubahan iklim merupakan hasil dari berbagai pandangan tentang cara masyarakat menanggapi perubahan iklim. Perubahan iklim (spesifiknya pemanasan global) sendiri sebagian besar didorong oleh aktivitas masyarakat yang meningkatkan emisi gas rumah kaca di atmosfer, termasuk di antaranya ialah pembakaran bahan bakar fosil,[1] produksi industri tertentu (seperti semen dan baja), serta alih fungsi lahan untuk pertanian dan kehutanan. Sejak revolusi industri, bahan bakar fosil telah menjadi sumber energi utama dalam pengembangan ekonomi dan teknologi. Maka dari itu, penggunaan bahan bakar fosil dan meningkatnya produksi industri yang menghasilkan banyak karbon telah mengakibatkan banyaknya penolakan politis terhadap kebijakan iklim, meskipun konsensus ilmiah sepakat bahwa kebijakan tersebut harus diterapkan.
Perubahan iklim sebagai isu politik dibahas pertama kalinya pada tahun 1970-an. Sejak tahun 1990-an, upaya mitigasi perubahan iklim telah menjadi agenda politik internasional dan semakin dibahas di tingkat nasional dan lokal. Perubahan iklim sendiri merupakan masalah yang kompleks. Hal ini mengingat emisi gas rumah kaca (GRK), terlepas dari asal emisinya, dapat memengaruhi iklim dan menciptakan dampak yang negatif secara global. Namun, besarnya dampak negatif dari perubahan iklim ini sangat bervariasi tergantung pada seberapa rentan suatu lokasi atau perekonomian terhadap dampaknya. Maka dari itu, kemampuan untuk memanfaatkan bahan bakar fosil dan energi terbarukan sangat bervariasi di setiap negara.
Kesepakatan iklim internasional pada awalnya menghasilkan sedikit kemajuan dikarenakan negara-negara tidak sepakat mengenai negara mana yang harus mengurangi emisi, mana yang diuntungkan, dan mana yang menghadapi risiko terbesar. Pada abad ke-21, terdapat peningkatan perhatian yang lebih mendalam tentang perubahan iklim dan dampaknya. Berbagai kesepakatan internasional juga menghasilkan kemajuan, seperti penerapan mekanisme pendanaan iklim bagi negara-negara rentan untuk dapat beradaptasi dengan perubahan iklim. Di beberapa negara dan yuridiksi lokal, kebijakan ramah iklim telah diterapkan melebihi komitmen di tingkat internasional. Meski demikian, pengurangan emisi GRK lokal yang dicapai tersebut hanya akan memiliki dampak terbatas untuk memperlambat pemanasan global, kecuali bila seluruh dunia melakukannya.
Sejak tahun 2020-an, transisi bahan bakar fosil dengan energi terbarukan telah meningkat secara pesat. Kesadaran publik akan adanya ancaman perubahan iklim juga ikut meningkat, terutama karena gerakan sosial yang dipimpin oleh kaum muda dan akibat terlihatnya dampak perubahan iklim seperti peristiwa cuaca ekstrem dan banjir rob akibat kenaikan permukaan laut. Berbagai survei menunjukkan bahwa pemilih yang mendukung penanganan perubahan iklim sebagai hal yang perlu ditindaklanjuti semakin meningkat, memudahkan para politikus yang berkomitmen pada kebijakan iklim menerapkannya di pemerintahannya. Pandemi Covid-19 dan resesi ekonomi telah memicu seruan luas untuk "pemulihan hijau", dengan Uni Eropa dan negara lainnya berhasil mengintegrasikan aksi iklim dalam kebijakan mereka. Sementara itu, penyangkalan perubahan iklim terang-terangan telah menjadi kekuatan yang kurang berpengaruh sejak tahun 2019, dan penentangan kebijakan tersebut beralih ke strategi untuk mendorong penundaan penerapan atau ketiadaan tindakan.
Kebijakan iklim atau kebijakan perubahan iklim adalah kebijakan yang dibentuk berhubungan dengan perubahan iklim. Umumnya jenis kebijakan ini diputuskan oleh pemerintah nasional dan mencakup kebijakan dengan tujuan memitigasi dan menanggapi perubahan iklim, seperti pengurangan emisi gas rumah kaca dan adaptasi perubahan iklim. Kebijakan iklim nasional dapat saja bertentangan dengan kebijakan yang diterapkan dalam skala lokal atau daerah. Sebagai contoh, kebijakan perubahan iklim federal Amerika Serikat dapat saja berbeda dengan kebijakan di negara bagiannya.[2]
Kebijakan iklim dapat memberikan manfaat bagi berbagai kebijakan lain, misalnya kebijakan yang berkaitan dengan kesehatan seperti berkurangnya polusi udara, meningkatnya berjalan kaki dan bersepeda sebagai pilihan moda transportasi, dan pengurangan konsumsi daging sapi. Kebijakan energi juga terbantu oleh adanya kebijakan iklim, mengingat upaya mengurangi penggunaan bahan bakar fosil berarti membantu pengurangan impor minyak bumi.[3]
Dukungan publik terhadap kebijakan iklim dipengaruhi oleh seberapa efektif masyarakat menganggap kebijakan tersebut mengurangi emisi, seberapa besar dampaknya terhadap masyarakat miskin, besarnya dampak terhadap rumah tangga pada umumnya, dan seberapa baik masyarakat memahami kebijakan tersebut.[4] Maka dari itu, pemodelan ekonomi iklim dapat membantu dalam menentukan kebijakan iklim yang tepat diterapkan.[5] Sebagai contoh, kebijakan mengenai tanggal target mencapai emisi nol bersih dengan pemodelan ekonomi dan target yang tepat dapat disahkan menjadi undang-undang.[6]
Seperti semua debat kebijakan, debat politik mengenai perubahan iklim didasarkan pada bagaimana pemerintah menanggapi perubahan iklim.[7] Berbagai argumen yang berbeda telah mendasari politik perubahan iklim, seperti penilaian yang berbeda tentang urgensi ancaman iklim serta tentang kelayakan, keuntungan, dan kerugian akan tindakan yang diambil. Meski demikian, pada dasarnya, semua perbedaan pendapat ini berkaitan dengan respons potensial terhadap perubahan iklim.[7]
Pernyataan yang membentuk argumen politik perubahan iklim dapat dibagi menjadi dua: pernyataan positif dan pernyataan normatif. Pernyataan positif merupakan pernyataan yang dapat dijelaskan maupun dibantah dengan bukti ilmiah, sementara pernyataan normatif berbicara tentang apa yang "seharusnya" dilakukan seseorang dan didasari oleh moralitas dan penilaian orang tersebut dengan isu tersebut. Pengalaman sebelumnya berkaitan dengan pembahasan kebijakan iklim menunjukkan bahwa kemajuan kebijakan umumnya dicapai dalam debat jika pernyataan positif dan normatif dipisah dari argumen, terutama dalam mencapai kesepakatan pada pernyataan positif terlebih dahulu. Pada tahap awal debat, posisi normatif dapat sangat dipengaruhi oleh persepsi tentang kepentingan terbaik dari konstituen mana pun yang mereka wakili. Dalam mencapai kemajuan luar biasa pada konferensi Paris tahun 2015, Christiana Figueres dan beberapa pihak lainnya mencatat bahwa sangatlah membantu jika para peserta kunci mampu bergerak melampaui pola pikir kompetitif terkait kepentingan yang saling bertentangan, menuju pernyataan normatif yang mencerminkan pola pikir kolaboratif berbasis kelimpahan bersama.[8][note 1]
| Internasional | |
|---|---|
| Nasional | |
