Sidang pembuktian atas pendakwaan kedua terhadap Donald Trump, presiden Amerika Serikat ke-45, dimulai pada 9 Februari 2021, dan diakhiri dengan pembebasannya pada 13 Februari. Trump telah didakwa untuk kedua kalinya oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada 13 Januari 2021. Dewan mengadopsi satu pasal pendakwaan melawan Trump: hasutan pemberontakan. Dia adalah satu-satunya presiden Amerika Serikat dan hanya pejabat federal yang didakwa dua kali dan dibebaskan untuk kedua kalinya. Dia didakwa oleh DPR tujuh hari sebelum berakhirnya masa jabatannya dan pelantikan Joe Biden. Karena dia meninggalkan kantor sebelum persidangan, ini adalah persidangan pendakwaan pertama mantan presiden. Pasal pendakwaan membahas upaya untuk membatalkan hasil pemilihan umum presiden 2020 dan menyatakan bahwa Trump menghasut serangan di Kapitol di Washington, D.C., sementara Kongres diadakan sidang untuk menghitung suara pemilihan dan menyatakan kemenangan Joe Biden dan Kamala Harris.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
| Sidang pembuktian atas pendakwaan kedua terhadap Donald Trump | |
|---|---|
 Presiden pro tempore Patrick Leahy memimpin sidang pembuktian pendakwaan kedua Donald Trump. | |
| Termohon | Donald Trump, mantan Presiden Amerika Serikat |
| Pemohon | |
| Tanggal | 9 Februari 2021 – 13 Februari 2021 (4 hari) |
| Tuduhan |
|
| Pemicu | Perilaku Trump sebelum dan selama penyerbuan Gedung Kapitol 2021; Panggilan telepon Trump–Raffensperger |
| Penyerbuan Gedung Kapitol 2021 |
|---|
.jpg) |
| Garis waktu peristiwa |
| Latar belakang |
| Peserta |
| Setelahnya |
Sidang pembuktian atas pendakwaan kedua terhadap Donald Trump, presiden Amerika Serikat ke-45, dimulai pada 9 Februari 2021, dan diakhiri dengan pembebasannya pada 13 Februari. Trump telah didakwa untuk kedua kalinya oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada 13 Januari 2021. Dewan mengadopsi satu pasal pendakwaan melawan Trump: hasutan pemberontakan. Dia adalah satu-satunya presiden Amerika Serikat dan hanya pejabat federal yang didakwa dua kali dan dibebaskan untuk kedua kalinya. Dia didakwa oleh DPR tujuh hari sebelum berakhirnya masa jabatannya dan pelantikan Joe Biden. Karena dia meninggalkan kantor sebelum persidangan, ini adalah persidangan pendakwaan pertama mantan presiden.[1] Pasal pendakwaan membahas upaya untuk membatalkan hasil pemilihan umum presiden 2020 (termasuk klaimnya tentang penipuan pemilu dan upayanya untuk menekan pejabat pemilu di Georgia) dan menyatakan bahwa Trump menghasut serangan di Kapitol di Washington, D.C., sementara Kongres diadakan sidang untuk menghitung suara pemilihan dan menyatakan kemenangan Joe Biden dan Kamala Harris.[2]
Pada awal persidangan, Senator Rand Paul memaksakan pemungutan suara untuk menolak dakwaan pendakwaan dengan alasan bahwa tidak konstitusional mengadili mantan presiden, dengan alasan bahwa pendakwaan hanya berlaku untuk pejabat federal saat ini dan bahwa hukuman pemecatan dari jabatan (pemakzulan) dapat diperdebatkan dalam situasi tersebut. Pendukung melanjutkan persidangan berpendapat bahwa Konstitusi juga mengizinkan diskualifikasi dari memegang jabatan di masa depan, yang diminta DPR dalam pasal pendakwaannya. Mosi itu dikalahkan dalam 55-45 suara, dengan semua Demokrat, baik independen, dan lima Partai Republik (Susan Collins dari Maine, Lisa Murkowski dari Alaska, Mitt Romney dari Utah, Ben Sasse dari Nebraska, dan Pat Toomey dari Pennsylvania) pemungutan suara menentang mosi.[3][4] Ini adalah pertama kalinya seorang mantan presiden diadili, dan baru kedua kalinya Senat mengadili seseorang yang telah meninggalkan jabatannya, setelah Menteri Perang William W. Belknap pada tahun 1876. Jamie Raskin diadili manajer pendakwaan utama dan penulis utama – bersama dengan Perwakilan David Cicilline dan Perwakilan Ted Lieu – artikel pendakwaan, yang menuduh Trump menghasut pemberontakan dengan memicu serangan Kapitol. Joaquin Castro, Eric Swalwell, Madeleine Dean, dan Stacey Plaskett juga membantu menyampaikan argumen lisan untuk keyakinan.
Pembelaan Trump dipimpin oleh Michael van der Veen, pengacara cedera pribadi dari Philadelphia, bersama dengan David Schoen dan Bruce Castor. Gaya dan substansi Van der Veen selama persidangan menarik ejekan dan kritik dari banyak orang, dengan terengah-engah dan tawa di Senat ketika dia menyatakan bahwa dia akan berusaha untuk menggulingkan setidaknya 100 orang di kantornya di Philadelphia, termasuk Pembicara Dewan Perwakilan Rakyat Nancy Pelosi dan Wakil Presiden Kamala Harris.[5][6] Trump awalnya menyewa Butch Bowers dan Deborah Barbier untuk mewakilinya, tetapi mereka berhenti bersama dengan tiga pengacara lainnya setelah "mantan presiden ingin pengacara yang mewakilinya untuk fokus pada tuduhan penipuan pemilu massal" dan klaim palsunya bahwa "pemilihan dicuri darinya."[7]
Pada akhir persidangan, Senat memberikan suara 57-43 untuk menghukum Trump karena menghasut pemberontakan, kurang 10 suara dari mayoritas dua pertiga yang disyaratkan oleh Konstitusi, dan karena itu Trump dibebaskan. Tujuh senator Republik bergabung dengan semua senator Demokrat dan independen dalam pemungutan suara untuk menghukum Trump, pemungutan suara bipartisan terbesar untuk vonis pendakwaan presiden AS atau mantan presiden AS.[8][9] Setelah pemungutan suara untuk pembebasan, Mitch McConnell mengatakan tidak diragukan bahwa Trump secara praktis dan moral bertanggung jawab untuk menghasut peristiwa di Capitol tetapi dia memilih menentang hukuman karena interpretasinya terhadap Konstitusi Amerika Serikat.[10]
Di bawah Konstitusi Amerika Serikat, DPR memiliki satu-satunya kekuatan pendakwaan (Pasal I, Bagian 2, Klausul 5), dan setelah tindakan itu diambil, Senat memiliki "Satu-satunya Kekuatan untuk mengadili semua Pendakwaan" (Pasal I, Pasal 3, Klausul 6). Trump adalah presiden AS ketiga yang menghadapi sidang pembuktian Senat, setelah Andrew Johnson dan Bill Clinton.[11] Trump adalah satu-satunya pejabat federal yang didakwa dua kali.[12]
Prosedur persidangan pendakwaan Senat ditetapkan berdasarkan aturan yang diadopsi pada tahun 1986,[13][14] meskipun aturan khusus diadopsi untuk setiap persidangan, dengan pemimpin mayoritas Senat menjalankan kekuasaan yang cukup besar dalam menetapkan prosedur.[14]
Pada 11 Januari 2021, Perwakilan David Cicilline, Jamie Raskin, dan Ted Lieu memperkenalkan artikel pendakwaan terhadap Trump, menuduhnya dengan "hasutan pemberontakan" dalam mendesak para pendukungnya untuk berbaris di gedung Capitol. Artikel tersebut menyatakan bahwa Trump telah melakukan kejahatan berat dan pelanggaran ringan dengan membuat beberapa pernyataan yang "mendorong – dan dapat diduga mengakibatkan – tindakan tanpa hukum" yang mengganggu tugas konstitusional Kongres untuk mengesahkan pemilu. Dikatakan dia telah "mengancam integritas sistem demokrasi, mengganggu transisi kekuasaan secara damai, dan membahayakan cabang Pemerintah yang setara" dengan cara yang menjadikannya "ancaman bagi keamanan nasional, demokrasi, dan Konstitusi".[15][16] Sebanyak 218 dari 222 DPR Demokrat turut mensponsori pasal pendakwaan, memastikan pengesahannya.[17]
DPR meloloskan pasal pendakwaan pada 13 Januari 2021, dengan suara 232-197. Semua 222 Demokrat memilih untuk mendakwa, bergabung dengan 10 Republikan (termasuk ketua Konferensi DPR Partai Republik Liz Cheney). Empat Partai Republik tidak memilih, dan 197 Partai Republik lainnya memilih tidak.[18][19]
Pada hari-hari setelah pendakwaan kedua Trump, Pemimpin Mayoritas Senat Mitch McConnell (R-KY) berpendapat bahwa, karena Senat berada di sesi pro forma hingga 19 Januari, ia tidak dapat menjalankan bisnis apa pun tanpa persetujuan bulat dari anggotanya. Menurut aturan Senat, begitu pasal pendakwaan diajukan ke Senat, sidang Senat harus dimulai keesokan harinya. Seandainya pasal pendakwaan segera dikirim ke Senat, persidangan Trump akan dimulai pada Hari Pelantikan, setelah Joe Biden dilantik.[20][21]
Pemimpin Minoritas Senat Chuck Schumer (D-NY) meminta McConnell untuk membawa Senat kembali ke sesi segera setelah DPR mengirimkan pasal pendakwaan, dan juga untuk memajukan proses konfirmasi calon kabinet Biden sehingga tim administrasi yang masuk sudah siap pada hari pertama.[22] Beberapa, termasuk House Majority Whip Jim Clyburn (D-SC), awalnya menyarankan agar DPR mengirimkan pasal pendakwaan kepada Senat di kemudian hari (mungkin setelah 100 hari pertama Biden sebagai presiden), memberikan Senat waktu untuk mempertimbangkan program legislatif Biden dan mengonfirmasi calon-calonnya.[21][23][24] Namun, DPR Demokrat menentang penundaan, menyatakan bahwa Trump tetap berbahaya saat dia menjabat, dan Pemimpin Mayoritas DPR Steny Hoyer (D-MD) mengatakan pada 14 Januari bahwa pasal pendakwaan akan dikirimkan kepada Senat tanpa penundaan.[23]
Setelah DPR mendakwa Trump, Presiden terpilih Biden menyatakan, "Saya berharap kepemimpinan Senat akan menemukan cara untuk menangani tanggung jawab konstitusional mereka dalam pendakwaan sambil juga mengerjakan urusan mendesak lainnya di negara ini."[23] Biden mengatakan prioritasnya adalah memberlakukan RUU stimulus baru dan membangun kembali ekonomi.[25] Dia berdiskusi dengan McConnell kemungkinan "membagi dua" kalender Senat, memungkinkan persidangan untuk melanjutkan sementara juga memungkinkan urusan lain (seperti nominasi dan undang-undang) untuk bergerak maju tanpa penundaan.[23] Di bawah rencana ini, Senat dapat membagi hari-harinya antara persidangan dan urusan lain, daripada menghabiskan seluruh waktunya untuk persidangan.[25][26] Mantan Anggota Parlemen Senat Alan Frumin mengatakan bahwa aturan Senat akan mengizinkan kursus semacam itu.[23] McConnell memberi tahu Biden bahwa dia akan berkonsultasi dengan anggota parlemen Senat.[27] Schumer, yang akan menggantikan McConnell sebagai pemimpin mayoritas Senat, mengatakan bahwa sidang Senat dapat segera dimulai.[23]
Profesor hukum Ronald Krotoszynski menulis bahwa Senat dapat mempercepat proses pendakwaan (menyelesaikan proses dalam beberapa hari, bukan beberapa minggu) melalui proses yang mirip dengan ringkasan penilaian perdata. Ini akan diizinkan di bawah Konstitusi, yang menetapkan bahwa Senat harus "mencoba" pasal-pasal pendakwaan dan memilih untuk menghukum (menghapus) dengan mayoritas dua pertiga, tetapi memungkinkan Senat untuk menetapkan aturan atau prosedur persidangannya sendiri, sebagaimana ditegaskan kembali oleh Mahkamah Agung AS dalam Nixon v. Amerika Serikat (1993).[28]
Pada 22 Januari 2021, diumumkan bahwa Ketua DPR Nancy Pelosi akan mentransfer pasal pendakwaan kepada Senat pada 25 Januari, dengan sidang Senat diharapkan dilaksanakan pada minggu tanggal 8 Februari.[29]
Laporan Layanan Riset Kongres menyimpulkan "bahwa sementara masalah ini terbuka untuk diperdebatkan, bobot otoritas ilmiah setuju bahwa mantan pejabat dapat didakwa dan diadili."[4] Menjelang persidangan, 150 kasus hukum sarjana dari seluruh spektrum politik menerbitkan surat yang menegaskan "bahwa Konstitusi mengizinkan pendakwaan, keyakinan, dan diskualifikasi mantan perwira, termasuk presiden."[30] Profesor hukum Laurence H. Tribe dan Stephen I. Vladeck berpendapat bahwa karena pemecatan dari jabatan (pemakzulan) hanyalah salah satu dari dua kemungkinan konsekuensi dari suatu hukuman (yang lainnya adalah diskualifikasi dari memegang jabatan publik), tujuan dari persidangan tidak dibatalkan jika orang yang didakwa tidak lagi memegang jabatan publik.[31][32] Gregg Nunziata, mantan pengacara Partai Republik untuk Komite Kehakiman Senat, juga mencatat bahwa karena kekuatan pendakwaan mencakup kekuatan untuk mendiskualifikasi orang tersebut dari kantor federal seumur hidup, memungkinkan pemegang jabatan untuk menghindari ini dengan mengundurkan diri akan membuat "hukuman penting ini... suatu kehampaan."[33] Pengacara konservatif terkemuka Charles J. Cooper setuju, menulis di Wall Street Journal akhir pekan sebelum persidangan bahwa tidak ada larangan Konstitusi terhadap persidangan pascapresiden.[34][35] Profesor hukum konstitusional Cardozo School of Law Kate Shaw berpendapat bahwa "penyusunan sejarah, praktik pendakwaan, dan desain konstitusional dasar semuanya jelas mendukung konstitusionalitas dari mengadili seorang mantan presiden."[33] Sarjana hukum Brian C. Kalt, yang telah menerbitkan penelitian tentang pendakwaan terlambat, menyatakan, "Dalam banyak kasus, DPR dan Senat telah berjalan seolah-olah mereka dapat mendakwa dan mengadili orang-orang yang telah meninggalkan jabatannya, dan dalam satu kasus Senat mengambil suara khusus untuk efek itu."[33]
Ada preseden untuk mendakwa dan mengadili pejabat federal yang telah meninggalkan jabatannya ("pendakwaan terlambat").[33] Pada tahun 1797, DPR mendakwa Senator William Blount karena konspirasi. Senat mengadilinya, meskipun sudah diusir dia.[33] Pada tahun 1876, Sekretaris Perang William W. Belknap mengundurkan diri beberapa jam sebelum DPR memberikan suara untuk pendakwaannya atas tuduhan yang berkaitan dengan perannya dalam skandal pos perdagangan, dan Senat melanjutkan untuk mengadakan persidangan, yang diputuskan oleh suara 37-29 bahwa itu memiliki yurisdiksi setelah tantangan oleh pengacara Belknap.[36][37][38]
Sebelum persidangan dimulai, sebagian besar anggota Partai Republik di Senat berpendapat bahwa Senat tidak memiliki otoritas konstitusional untuk melakukan persidangan pendakwaan mantan presiden.[4] Argumentasi ini juga dikemukakan oleh mantan hakim banding federal J. Michael Luttig,[39] serta salah satu pengacara Trump di sidang pembuktian pendakwaan pertama, Harvard Law School profesor emeritus Alan Dershowitz,[40] dan profesor hukum Jonathan Turley, yang bersaksi mendukung Trump di persidangan pertamanya.[4]
making Trump the first American federal officeholder of any sort to be impeached twice
While some have questioned impeaching the president so close to the end of his term, there is precedent. In 1876, during the Ulysses Grant administration, War Secretary William Belknap was impeached by the House the day he resigned, and the Senate convened a trial months later. He was acquitted.
Karya yang berkaitan dengan Article of Impeachment against Donald J. Trump (2021) di Wikisource
| ||
| Kepresidenan |   | |
| Kehidupan dan politik | ||
| Buku |
| |
| Pidato |
| |
| Pemilihan umum | ||
| Keluarga |
| |
| Terkait | ||
