Perbatasan Kamerun–Nigeria memiliki panjang 1.975 km dan membentang dari titik pertemuan tiga negara dengan Chad di utara hingga Samudra Atlantik di selatan.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
Perbatasan Kamerun–Nigeria memiliki panjang 1.975 km (1.227 mil) dan membentang dari titik pertemuan tiga negara dengan Chad di utara hingga Samudra Atlantik di selatan.[1]
Perbatasan dimulai di utara pada titik pertemuan tiga negara dengan Chad di Danau Chad, berlanjut melalui danau melalui garis lurus NW-SE hingga muara Sungai Ebedi.[2] Perbatasan mengikuti sungai ini saat mengalir ke tenggara, sebelum berbelok ke selatan, melanjutkan perjalanan darat ke arah ini melalui serangkaian garis tidak beraturan dan beberapa sungai kecil (seperti Kalia).[2] Di sekitar paralel 11°30 perbatasan berbelok ke barat daya, berbelok ke barat laut di kota Banki, dan kemudian ke barat daya melalui Pegunungan Mandara dan Pegunungan Atlantika, kadang-kadang menggunakan sungai-sungai seperti Mayo Tiel dan Benue. Sekitar paralel 6°30 perbatasan bergeser ke barat, menggunakan garis tidak beraturan dan sungai-sungai seperti Donga, sebelum melanjutkan ke arah barat daya melalui berbagai garis darat dan sungai (seperti Cross dan Akwayafe), sebelum memasuki Teluk Benin tepat di sebelah barat semenanjung Bakassi.[2]
Britania Raya (melalui Royal Niger Company) telah mengelola wilayah sekitar Lagos sejak tahun 1861 dan Protektorat Sungai Minyak (Calabar adalah wilayah sekitarnya) sejak tahun 1884.[3] Ketika Britania Raya memperluas wilayahnya ke pedalaman, dua koloni dibentuk - Protektorat Nigeria Selatan dan Protektorat Nigeria Utara.[2] Pada tahun 1900, administrasi wilayah-wilayah ini dialihkan ke pemerintah Britania Raya, dengan protektorat Utara dan Selatan (termasuk Lagos dan Calabar) disatukan sebagai koloni Nigeria pada tahun 1914.[2] Sementara itu, di tengah Perebutan Afrika, Jerman mengklaim Kamerun pada Juli 1884.[2][3] Perebutan tersebut mencapai puncaknya pada Konferensi Berlin tahun 1884, di mana negara-negara Eropa yang bersangkutan menyepakati klaim teritorial masing-masing dan aturan keterlibatan ke depannya.
Pada bulan April–Juni 1885, Inggris dan Jerman menandatangani perjanjian yang menguraikan perbatasan di wilayah selatan Nigeria dan Kamerun dengan menggunakan Rio del Rey dan Sungai Cross.[2][3] Batas tersebut diperluas ke utara hingga Yola pada bulan Juli–Agustus 1886.[2][3] Ketidaksepakatan mengenai lokasi sungai-sungai yang disebutkan dalam perjanjian ini menyebabkan perjanjian lain pada tanggal 1 Juli 1890 yang memodifikasi bagian selatan perbatasan, yang diklarifikasi dengan kesepakatan bersama pada tanggal 14 April 1893.[2][3] Perjanjian tanggal 15 November 1893 kemudian memperluas perbatasan ke utara hingga Danau Chad; Bagian ini diklarifikasi lebih rinci pada tanggal 19 Maret 1906.[2][3] Seluruh batas kemudian dikonfirmasi dengan kesepakatan bersama pada bulan Februari–Maret 1909 dan Maret–April 1913.[2][3]
Ketika Perang Dunia Pertama pecah pada tahun 1914, Inggris dan Prancis menginvasi Kamerun dan akhirnya mengalahkan Jerman pada tahun 1916. Pada tanggal 22 Juli 1922,[4] Kamerun menjadi mandat Liga Bangsa-Bangsa, dengan sebagian besar koloni diberikan kepada Prancis, dan wilayah yang lebih kecil di sepanjang perbatasan Nigeria (Kamerun Utara dan Kamerun Selatan, yang pertama terbagi menjadi dua bagian) di barat diberikan kepada Inggris.[2][3] Sebuah Keputusan Order in Council Inggris pada tanggal 26 Juni 1923 menyatakan bahwa sejak saat itu wilayah mandat Inggris akan dianggap secara administratif sebagai bagian dari Nigeria.[3] Batas antara mandat Inggris dan Prancis ditetapkan pada tahun 1930 dan kemudian diselesaikan pada tanggal 9 Januari 1931.[2][3] Pengaturan mandat/perwalian ini ditegaskan oleh PBB pada tahun 1946.[3] Pada tanggal 2 Agustus tahun yang sama, Inggris menyelesaikan perbatasan antara Kamerun Utara dan Selatan, yang saat ini membentuk sebagian besar bagian perbatasan Negara Bagian Taraba.[2][3]
Seiring dengan berkembangnya gerakan dekolonisasi di era pasca Perang Dunia II, Inggris dan Prancis secara bertahap memberikan lebih banyak hak politik dan perwakilan bagi koloni-koloni Afrika mereka.[5] Kamerun memperoleh kemerdekaan penuh pada Januari 1960, diikuti oleh Nigeria pada Oktober.[2][3] Pada Februari 1961 diadakan plebisit mengenai masa depan mandat Inggris atas Kamerun, yang hasilnya Kamerun Utara memilih untuk bergabung dengan Nigeria dan Kamerun Selatan memilih untuk bergabung dengan Kamerun, sehingga menetapkan perbatasan pada posisi saat ini.[3][6][7]
Pada tahun 1994, perselisihan yang berkepanjangan mengenai kepemilikan semenanjung Bakassi diajukan ke Mahkamah Internasional, yang memutuskan bahwa wilayah tersebut milik Kamerun pada tahun 2002.[8] Meskipun terdapat penentangan yang cukup besar terhadap putusan tersebut di Nigeria, semenanjung tersebut diserahkan kepada Kamerun selama periode 2006–08.[9] Penentangan di Bakassi terhadap aneksasi Kamerun telah menyebabkan konflik Bakassi, yang sampai batas tertentu telah menyatu dengan Krisis Anglophone yang lebih luas di negara tersebut, dengan tuntutan vokal untuk pemisahan bekas Kamerun Selatan sebagai Ambazonia.[10][11] Sementara itu, bagian paling utara perbatasan telah sangat terpengaruh oleh pemberontakan Boko Haram dalam beberapa tahun terakhir.[12]
Pada tanggal 27 Juni 2024, Kamerun dan Nigeria mencapai kesepakatan selama sesi luar biasa ke-20 komisi gabungan mereka. Nigeria setuju untuk tidak merujuk masalah ini ke Mahkamah Internasional untuk menyelesaikan titik-titik perbatasan yang masih dipersengketakan.[13]
Dua penyeberangan utama berada di Banki (NGA)-Mora (CMR) di utara dan Mfum (NGA)-Mamfe (CMR) di selatan.[14][15]
