Democratic Action Party adalah partai politik di Malaysia yang berasaskan demokrasi sosial dan cenderung berpaham sekularisme. DAP menekankan persamaan etnis di Malaysia yang masyarakatnya multietnik, sekaligus memperjuangkan persamaan hak dan keadilan sosial. Basis massa terbesar partai ini adalah kaum urban dan penduduk non-Muslim, terutama pada ras Tionghoa dan India.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
Partai Tindakan Demokratis | |
|---|---|
 | |
| Nama dalam bahasa Inggris | Democratic Action Party |
| Nama dalam bahasa Melayu | Parti Tindakan Demokratik ڤرتي تيندقن ديموکراتيک |
| Singkatan | DAP |
| Ketua umum | Pengerusi |
| Presiden | Gobind Singh Deo |
| Sekretaris Jenderal | Gobind Singh Deo |
| Timbalan Pengerusi | Nga Kor Ming |
| Naib Pengerusi | |
| Pendiri | |
| Dibentuk | Oktober 11, 1965 (1965-10-11) |
| Disahkan | Maret 18, 1966 (1966-03-18) |
| Dipisah dari | Partai Tindakan Rakyat (Singapura) |
| Didahului oleh | Partai Tindakan Rakyat Malaya |
| Kantor pusat | Jalan Yew 55100, Kuala Lumpur |
| Sayap pelajar | Mahasiswa Roket |
| Ideologi | |
| Posisi politik | Kiri tengah[2] |
| Afiliasi nasional |
|
| Afiliasi internasional |
|
| Warna | Merah Putih Biru |
| Himne | Berjuang Untuk Rakyat Malaysia! |
| Dewan Negara | 4 / 70 |
| Dewan Rakyat | 40 / 222 |
| Dewan Undangan Negeri | 91 / 592 |
| Menteri Besar Malaysia | 1 / 13 |
| Lambang pemilu | |
 | |
| Bendera | |
 | |
| Situs web | |
| www | |
 |
| Artikel ini adalah bagian dari seri Politik dan Ketatanegaraan Malaysia |
 Portal Malaysia |
Democratic Action Party (akronim: DAP; bahasa Indonesia: Partai Tindakan Demokratiscode: id is deprecated ,) adalah partai politik di Malaysia yang berasaskan demokrasi sosial dan cenderung berpaham sekularisme.[3] DAP menekankan persamaan etnis di Malaysia yang masyarakatnya multietnik, sekaligus memperjuangkan persamaan hak dan keadilan sosial. Basis massa terbesar partai ini adalah kaum urban dan penduduk non-Muslim, terutama pada ras Tionghoa dan India.
DAP didirikan pada tahun 1965 oleh anggota Partai Tindakan Rakyat Singapura (PAP) yang berbasis di Malaya, Devan Nair, tak lama setelah pengusiran Singapura dari Malaysia. Pengusiran Singapura sebagian disebabkan oleh perbedaan ideologi yang kuat antara pemerintah federal, yang dipimpin oleh Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO), yang mendukung gagasan Ketuanan Melayu dan nasionalisme ras Melayu di negara tersebut. Sebaliknya, PAP lebih menyukai Malaysia yang lebih egaliter dan nasionalis sipil, yang akan terus didukung oleh DAP. Setelah pengusiran tersebut, PAP terpilih sebagai pemerintah yang berkuasa di Singapura yang baru berdaulat, dan akan terus beroperasi berdasarkan platform nasionalisme sipil.
DAP terkenal mendukung konsep "Malaysian Malaysia" (Malaysia untuk semua rakyat Malaysia). Partai ini berkomitmen dalam memperjuangkan gagasan tersebut secara bebas dan berasaskan demokrasi sosial berdasarkan prinsip-prinsip hak asasi manusia, kesetaraan, keadilan sosial, pemerataan ekonomi, dan sesuai dengan asas demokrasi parlemen. Ideologi sosialisme dipilih sebagai bentuk pertentangan terhadap ideologi komunisme, sekaligus menegaskan bahwa DAP merupakan partai yang anti terhadap kapitalisme. Sikapnya dalam politik internasional adalah bersifat netral, tanpa dipengaruhi oleh Blok Barat dan Blok Timur.
Partai ini pada mulanya adalah cabang Malaysia daripada People's Action Party (Partai Aksi Rakyat), partai pemerintah di Singapura. Ketika pertikaian antara UMNO dan PAP mencapai puncaknya, Singapura dipaksa keluar dari federasi Malaysia pada tahun 1965. Sebagian anggota PAP menetap di Malaysia dan membentuk partai baru, DAP. DAP melanjutkan perjuangan Lee Kuan Yew, PM Singapura ketika itu, untuk memperjuangkan persamaan hak di antara semua etnis/suku di Malaysia, yang jelas-jelas berbenturan dengan ideologi Ketuanan Melayu yang diusung oleh UMNO. DAP tetap konsisten menjadi partai oposisi di Dewan Rakyat hingga pemilu 2018 di mana DAP ikut kedalam koalisi pemerintahan Pakatan Harapan hingga 2020. DAP kembali menjadi parpol koalisi pemerintah setelah pelantikan Anwar Ibrahim sebagai perdana menteri pada tahun 2022.
Pada pemilihan umum tahun 1999, DAP membentuk aliansi bernama Barisan Alternatif dengan partai PKR/Partai Keadilan Rakyat pimpinan Anwar Ibrahim dan partai Islamis PAS. Namun karena benturan ideologi antara DAP dan PAS yang berkeinginan membentuk negara Islam, DAP kehilangan kursi dan akhirnya memutuskan keluar dari aliansi. Pada pemilihan umum ke 11 tahun 2004, DAP memperoleh kembali kursi-kursi yang lepas pada pemilu 1999, dan DAP sebagai partai oposisi terbesar mengizinkan pemimpinnya Lim Kit Siang untuk kembali menjadi pemimpin oposisi di parlemen.
Pada pemilu ke-12, 8 Maret 2008, partai-partai oposisi Malaysia memperoleh banyak tambahan kursi parlemen di tingkat federal dan kursi Dewan Undangan Negeri / State Assembly di tingkat negara bagian karena rakyat yang tidak puas dengan kepemimpinan Perdana Menteri Abdullah Ahmad Badawi menyuarakan protes dengan memilih oposisi. DAP sendiri mencapai rekor kemenangan dalam sejarahnya dengan berhasil merebut negara bagian Pulau Pinang dari Partai Gerakan Rakyat Malaysia (partai komponen Barisan Nasional) untuk membentuk pemerintah koalisi di negara bagian Pulau Pinang, dan juga memperoleh cukup kursi Dewan Undangan Negeri di negara bagian Selangor dan Perak yang memungkinkan pemerintahan koalisi di Perak dan Selangor yang terdiri dari PKR, PAS dan DAP. Di tingkat federal sendiri sendiri DAP berhasil merebut 28 kursi parlemen, menjadikannya partai oposisi kedua terbesar setelah PKR. Kemenangan DAP ini sendiri disebabkan orang Tionghoa yang tidak puas dengan dua partai etnis Tionghoa di koalisi pemerintah, Malaysian Chinese Association (MCA) dan Partai Gerakan Rakyat Malaysia (Gerakan), yang dinilai terlalu berkompromi dengan UMNO; dan juga dari suku India yang merasa terpinggirkan dengan kebijakan pemerintah yang terlalu pro-Melayu. Pada Pemilihan Umum tahun 2018, DAP dalam koalisi Pakatan Harapan berhasil memenangi 42 kursi dan membuat pemerintahan dengan PKR, PPBM dan Amanah.
Pendiri DAP Chen Man Hin dan Devan Nair berasal dari etnis Tionghoa dan India. Mayoritas kader DAP juga berasal dari etnis Tionghoa dan India dan kebanyakan posisi kepemimpinan partai dan posisi terpilih juga berasal dari kedua etnis tersebut. Meskipun partai tersebut juga mencalonkan kandidat asal etnis Melayu di setiap pemilihan umum sejak tahun 1969, hanya lima kandidat yang pernah terpilih pada tahun 2008.[4] Dari lima orang tersebut, dua di antaranya terpilih pada tahun 1969 sebagai anggota dewan legislatif negara bagian, sedangkan anggota parlemen Melayu pertama dari partai tersebut baru terpilih pada tahun 1990.[5][6] DAP juga baru mendapatkan legislator etnis asli Sabah (Kadazandusun) pertama pada tahun 2013, Edwin Jack Bosi, yang duduk di Dewan Legislatif Negara Bagian Sabah.[7] DAP kerap dipandang oleh lawan politiknya, yakni UMNO dan BERSATU sebagai partai yang 'rasis' atau 'anti-Melayu' karena kurangnya perwakilan etnis Melayu di dalam komposisi kader partainya dan hanya peduli dengan isu-isu komunitas Tionghoa dan India.[8]
Meskipun terus-menerus dibantah oleh para pemimpin partai, DAP telah digambarkan oleh lawan-lawan politik mereka, terutama dari UMNO, sebagai partai yang lebih mengutamakan minoritas Tionghoa di Malaysia dibandingkan yang lain. Tuduhan chauvinisme rasial ini memuncak dalam dua program televisi yang disiarkan di saluran TV milik pemerintah Radio Televisyen Malaysia (RTM) berjudul "Bahaya Cauvinisme", yang diterjemahkan menjadi "Bahaya Chauvinisme". Program tersebut memaksa pemimpin partai saat itu, Lim Kit Siang, untuk mengeluarkan pernyataan resmi kepada media untuk melawan tuduhan tersebut.[9]
Pada tanggal 15 November 2011, Ismail Sabri Yaakob, Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Konsumerisme Malaysia pada saat itu, menuduh kepala publisitas DAP, Tony Pua melakukan rasisme karena melakukan serangan berulang kali terhadap Kedai Rakyat 1Malaysia, sebuah inisiatif pemerintah untuk memasok produk ritel murah ke Konsumen Malaysia. Tony Pua dikritik karena memilih Kedai Rakyat 1Malaysia, yang pemasok tokonya umumnya berasal dari komunitas Bumiputra Malaysia, dan karena tidak menyelidiki kualitas produk yang dipasok oleh pemasok Malaysia-Tiongkok atau melontarkan tuduhan serupa terhadap toko independen Malaysia-Tiongkok.[10]
Tuduhan rasisme memaksa ketua umum DAP Lim Guan Eng mengeluarkan bantahan resmi di Pengadilan Tinggi Penang.[11]
Lambang partai DAP adalah sebuah roket. Lambang tersebut digunakan sejak pemilu pertamanya pada tahun 1969. Komponen logo masing-masing memiliki makna berikut.
Pada tahun 2008, DAP pertama kali memperkenalkan "Rocket Kid", sebuah roket sebagai maskot resmi partai tersebut pada pemilihan umum Malaysia ke-12. Burung ini kemudian diubah menjadi burung Ubah, burung enggang yang dirancang oleh Ooi Leng Hang dan diluncurkan pada pemilu negara bagian Sarawak pada tahun 2011 dan juga digunakan sebagai bagian dari kampanye politik mereka pada pemilu Malaysia ke-13 pada tahun 2013. DAP telah mengadopsi burung ini sebagai simbol perubahan baik karena ciri khasnya, ketangguhannya dan representasi persatuan Malaysia Timur dan Malaysia Barat menjadi bangsa Malaysia.[12]
Secara resmi, himne DAP adalah Berjuang untuk Rakyat Malaysia.
Komite Eksekutif Pusat (CEC) bertindak sebagai badan eksekutif partai dan 30 anggotanya dipilih oleh kader partai pada saat penyelenggaraan sidang umum partai setiap tiga tahun. CEC kemudian memilih pemimpin nasional dari anggota mereka sendiri, termasuk sekretaris jenderal partai di mana ia memegang wewenang eksekutif partai. Sekretaris Jenderal Partai Tindakan Demokratik saat ini dijabat oleh Menteri Perhubungan Malaysia Anthony Loke Siew Fook. Struktur kepemimpinan partai dapat ditemukan dibawah berikut.[3][13][14]
| Pemilihan | Jumlah suara yang menang | Kursi yang diperebutkan | Jumlah suara | Perolehan suara | Hasil pemilihan | Pemimpin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1964 (sebagai PAP) |
1 / 144 |
11 | 42,130 | 2.0% |  1 kursi; Oposisi |
Lee Kuan Yew |
| 1969 | 13 / 144 |
25 | 286,606 | 12.1% | 12 kursi; Oposisi |
Goh Hock Guan |
| 1974 | 9 / 144 |
46 | 387,845 | 18.3% |  4 kursi; Oposisi |
Lim Kit Siang |
| 1978 | 16 / 154 |
53 | 664,433 | 19.1% | 7 kursi; Oposisi |
Lim Kit Siang |
| 1982 | 9 / 154 |
63 | 815,473 | 19.6% | 7 kursi; Oposisi |
Lim Kit Siang |
| 1986 | 24 / 154 |
64 | 968,009 | 21.0% | 15 kursi; Oposisi |
Lim Kit Siang |
| 1990 | 20 / 180 |
57 | 985,228 | 17.13% | 4 kursi; Koalisi oposisi (Gagasan Rakyat) |
Lim Kit Siang |
| 1995 | 9 / 192 |
50 | 712,175 | 12.0% | 11 kursi; Koalisi oposisi (Gagasan Rakyat) |
Lim Kit Siang |
| 1999 | 10 / 193 |
44 | 687,340 | 9.9% | 1 kursi; Koalisi oposisi (Barisan Alternatif) |
Lim Kit Siang |
| 2004 | 12 / 219 |
44 | 687,340 | 9.90% | 2 kursi; Oposisi |
Kerk Kim Hock (Sekretaris Jenderal) Lim Kit Siang (Ketua, Komisi Perencanaan Kebijakan & Perencanaan Strategis) |
| 2008 | 28 / 222 |
47 | 1,118,025 | 13.25% | 16 kursi; Koalisi oposisi (Pakatan Rakyat) |
Lim Guan Eng (Sekretaris Jenderal) Lim Kit Siang (Ketua di Parlemen) |
| 2013 | 38 / 222 |
51 | 1,736,601 | 15.71% | 10 kursi; Koalisi oposisi (Pakatan Rakyat) |
Lim Guan Eng (Sekretaris Jenderal) Lim Kit Siang (Ketua di Parlemen) |
| 2018 | 42 / 222 |
47 | 2,040,068 | 18.48% | 4 kursi; Pemerintahan koalisi, kemudian Koalisi oposisi (Pakatan Harapan) |
Lim Guan Eng (Sekretaris Jenderal) Lim Kit Siang (Ketua di Parlemen) |
| 2022 | 40 / 222 |
55 | 2,422,577 | 15.61% | 2 kursi; Koalisi Pemerintahan (Pakatan Harapan) |
Lim Guan Eng (Ketua) Anthony Locke (Sekretaris Jenderal) |
| Internasional | |
|---|---|
| Nasional | |
| Akademik | |
| Lain-lain | |
