Operasi 17 Agustus

Operasi 17 Agustus
Bagian dari Permesta–Pemberontakan PRRI
Tanggal 17 April – 24 May 1958 (1 bulan dan 1 minggu0 hari) Lokasi Padang, Sumatera Barat Hasil Kemenangan pemerintah Indonesia PRRI berhasil dihancurkan
Pihak terlibat
Indonesia	PRRI
Tokoh dan pemimpin
Soekarno Letjen A.H. Nasution Kol Ahmad Yani	Sjafruddin Prawiranegara Assaat Dt. Mudo Kol Maludin Simbolon Letkol Ahmad Husein
Kekuatan
6.500 personel TNI AD, AL, AU	Tidak diketahui
Korban
Tidak diketahui	+- 500 tentara menyerah

Operasi 17 Agustus merupakan operasi militer yang dipimpin oleh Kolonel Ahmad Yani yang bertujuan untuk menumpas gerakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) yang berada di Sumatera Barat, tepatnya di Padang. Operasi militer ini merupakan operasi gabungan yang melibatkan TNI Angkatan Laut, Angkatan Darat, dan Angkatan Udara.^[1] 17 Agustus merujuk pada sandi yang digunakan oleh Kolonel Ahmad Yani.

Pengerahan kekuatan militer untuk menumpas kekuatan PRRI merupakan yang terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah militer Indonesia.^[2][3] Selama tiga tahun lamanya, terjadi perang saudara antara tentara pusat dan pasukan PRRI yang memakan banyak korban di pihak PRRI. Jumlah korban akibat konflik PRRI yang singkat jauh lebih besar daripada korban perang dengan Belanda pada zaman revolusi kemerdekaan.^[4] Selain itu, banyak yang tak terlibat PRRI tetapi menjadi korban kekerasan seperti penyiksaan, perampokan, dan pemerkosaan.^[3][5][6]

Latar belakang

PRRI merupakan gerakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Gerakan yang dianggap sebagai pemberontakan ini dipicu oleh rasa ketidakpuasan pemerintah daerah di beberapa kota di Sumatera terkait dengan kebijakan alokasi dana dari pemerintah pusat serta berbagai ketimpangan dalam pembangunan, terutama pada daerah-daerah di luar pulau Jawa.^[7] Rasa ketidakpuasan itu juga didukung oleh beberapa panglima militer.

Karena hal tersebut, pemerintah pusat menganggap gerakan ini harus segera diselesaikan dengan kekuatan senjata. Presiden Soekarno memberi mandat kepada Ahmad Yani untuk melakukan operasi militer demi menumpas PRRI yang berada di Sumatera Barat.^[8] Ahmad Yani juga diberi mandat untuk memimpin pasukan TNI di Padang.

Kronologi

"(17 April 1958) rasa dalam perang dunia kedua. Pesawat terbang berpuluh-puluh, tembakan meriam tak henti. Mau gila rasanya."

— kesaksian tentara PRRI.^[9]

17 April 1958 merupakan hari yang ditentukan sebagai pendaratan awal di Padang. Pada pukul 05.00 – 06.00 WIB, penembakan ke titik pendaratan dilakukan oleh TNI Angkatan Laut. Lalu 25 menit kemudian, pasukan TNI Angkatan Udara dengan menggunakan pesawat “Red Flight” melakukan penembakan yang disusul oleh pesawat “Blue Flight”. Serangan penembakan ini ditujukan ke lapangan terbang Tabing.

Tidak lama, Pasukan KKO melakukan pendaratan melalui Pantai Padang. Pada siang hari, seluruh pasukan gabungan berhasil mendarat di Padang. Operasi pendudukan ini berlangsung selama satu setengah bulan. Hasilnya, Kota Padang, Solok, Payakumbuh, dan Bukittinggi berhasil dikuasai oleh TNI.^[8]

Hasil

Pada tanggal 24 Mei 1958, sebanyak 500 prajurit PRRI menyerahkan diri. Dengan ini, PRRI berhasil ditumpas.

Versi pemerintah, APRI telah menangkap 238 pemberontak dan menewaskan 480 lainnya. 2.875 senjata berbagai jenis, 185 ton amunisi, dan 260 kendaraan telah disita.^[10]

Pasca-operasi

Menurut keterangan pemerintah, Operasi 17 Agustus berhasil melumpuhkan kekuatan utama pasukan PRRI di Sumatera Barat yang terdiri dari sepuluh batalion, tiga di antaranya adalah batalion tentara dan sisanya adalah sukarelawan. 2.110 tentara telah bergabung kembali dengan angkatan bersenjata Indonesia.^[10]

Sampai akhir Juli 1958, pemerintah mengaku sudah membebeaskan seluruh daerah dari kendali PRRI, kecuali Pasaman dan Pesisir Kerinci.^[10]

Keterlibatan PKI

PKI menyusupkan dua orang Biro Khusus dalam jajaran Komando Operasi 17 Agustus, yaitu Baharuddin Hanafi, seorang informan SUAD-1, dan Djajusman, pensiunan perwira Divisi Siliwangi. Keduanya aktif memanfaatkan peluang yang terbuka di daerah untuk mengembangkan pengaruh PKI di Sumatera Barat dengan bantuan para perwira komando operasi itu yang dapat mereka pengaruhi.^[11][12]

Kuatnya pengaruh PKI di jajaran Komando Operasi 17 Agustus yang selanjutnya menjadi Komando Daerah Militer III/17 Agustus (meliputi Sumatera Barat dan Riau) membuat D.N. Aidit dengan amat yakin memasukkannya dalam jaringan persiapan kudeta PKI secara nasional. Beberapa orang perwira yang pernah bertugas dalam jajaran Kodam Ill/17 Agustus terbukti terlibat dalam percobaan kudeta di antaranya: Komandan Kompi "Banteng Raider" Letnan Satu Untung Syamsuri, Perwira Intelijen Mayor Latief, dan Panglima Komando Operasi Kolonel Pranoto Reksosamodra.^[11]

Referensi

1. ↑ "Kisah Operasi 17 Agustus mendarat di Kota Padang, Lumpuhkan PRRI" (dalam bahasa American English). Diakses tanggal 2020-12-02.
2. ↑ Saafroedin Bahar. ETNIK, ELITE DAN INTEGRASI NASIONAL: MINANGKABAU 1945-1984 REPUBLIK INDONESIA 1985-2015. Gre Publishing.
3. 1 2 Syamdani (2009). PRRI, pemberontakan atau bukan?. Media Pressindo. ISBN 978-979-788-032-3.
4. ↑ Abrar Yusra (2011). Azwar Anas: teladan dari ranah Minang. Penerbit Buku Kompas. ISBN 978-979-709-585-7.
5. ↑ Nuryanti, Reni; Akob, Bachtiar (2019-10-01). Perempuan Dalam Historiografi Indonesia (Eksistensi Dan Dominasi). Deepublish. ISBN 978-623-02-0688-7.
6. ↑ Mestika Zed (2001). Ahmad Husein: perlawanan seorang pejuang. Pustaka Sinar Harapan. ISBN 978-979-416-721-2.
7. ↑ danangpratama (2020-10-12). "Operasi Penumpasan Gerakan Separatis: PRRI/Permesta". Kompaspedia. Diakses tanggal 2020-12-02.
8. 1 2 "Kemenangan "Tentara Sukarno" di Hari Lebaran". Historia - Majalah Sejarah Populer Pertama di Indonesia. 2017-06-16. Diakses tanggal 2020-11-25.
9. ↑ Darulfunun.or.id 5 November 2020.
10. 1 2 3 Monthly Indonesian Press Survey (dalam bahasa Inggris). External Research Division, Bureau of Intelligence and Research. 1958.
11. 1 2 Jurnal Studi Amerika. American Studies Center, U.I. 1997.
12. ↑ Kahin, Audrey R. (2005). Dari pemberontakan ke integrasi Sumatera Barat dan politik Indonesia, 1926-1998. Yayasan Obor Indonesia. ISBN 978-979-461-519-5.