Prof. Dr. Makarim Wibisono, MA adalah Duta Besar RI untuk PBB periode 2004 - 2007. Lulusan Sarjana hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) ini juga pernah menjabat beberapa posisi seperti Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Guatemala, Nikaragua, Jamaica dan Bahama, Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi Luar Negeri, Departemen Luar Negeri dan Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika. Ia juga menjadi salah satu tokoh yang turut mendirikan Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, sebuah lembaga swadaya masyarakat yang berkomitmen untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan berkelanjutan di Indonesia. Pada tahun 2023, Ia menerima Bintang Jasa Utama dari Presiden Joko Widodo.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

Artikel ini memerlukan pemutakhiran informasi. |
| Biografi | |
|---|---|
| Kelahiran | 8 Mei 1947 Mataram |
| Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa di wilayah pendudukan Palestina | |
| 2014 – 2016 ← Richard A. Falk – Michael Lynk → | |
| Data pribadi | |
| Pendidikan | Universitas Gadjah Mada Universitas Negeri Ohio |
| Kegiatan | |
| Pekerjaan | diplomat |
Prof. Dr. Makarim Wibisono, MA (lahir 8 Mei 1947) adalah Duta Besar RI untuk PBB periode 2004 - 2007. Lulusan Sarjana hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) ini juga pernah menjabat beberapa posisi seperti Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Guatemala, Nikaragua, Jamaica dan Bahama (1997 - 2001), Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi Luar Negeri, Departemen Luar Negeri (2000 - 2002) dan Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika (2002 - 2004). Ia juga menjadi salah satu tokoh yang turut mendirikan Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, sebuah lembaga swadaya masyarakat yang berkomitmen untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan berkelanjutan di Indonesia.[1] Pada tahun 2023, Ia menerima Bintang Jasa Utama dari Presiden Joko Widodo.[2]
Makarim Wibisono juga sempat menjabat sebagai Ketua Tim Pelaksana dalam Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Masa Lalu (Tim PPHAM), sebuah tim yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo untuk menangani berbagai kasus pelanggaran berat hak asasi manusia yang terjadi pada masa lalu melalui mekanisme di luar pengadilan.[3]
Ia dikenal sebagai tokoh yang memiliki pengalaman luas dalam isu hak asasi manusia dan diplomasi internasional. Makarim menyelesaikan pendidikan sarjana di bidang hubungan internasional di UGM, kemudian melanjutkan studi pascasarjana di School of Advanced International Studies, Johns Hopkins University, Amerika Serikat.[4] Dalam karier diplomatiknya, Makarim pernah menjabat sebagai Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk wilayah Palestina. Pada tahun 2004, ia ditunjuk sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia merangkap Wakil Tetap RI untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa dan berbagai organisasi internasional lainnya di Jenewa, Swiss.
| Jabatan diplomatik | ||
|---|---|---|
| Didahului oleh: Nugroho Wisnumurti |
Duta Besar Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa 1997–2001 |
Diteruskan oleh: Makmur Widodo |
| Didahului oleh: Nugroho Wisnumurti |
Duta Besar Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Organisasi Perdagangan Dunia, dan Organisasi Internasional Lainnya di Jenewa 2004–2007 |
Diteruskan oleh: Dian Triansyah Djani |