Longsor TPST Bantargebang 2026 adalah bencana longsor yang terjadi pada hari Minggu, 8 Maret 2026, di Zona IV Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Akibat peristiwa ini, dilaporkan tujuh orang meninggal dunia dan enam orang lainnya selamat setelah tertimbun material sampah. Bencana ini menyoroti buruknya sistem pengelolaan sampah di Indonesia, khususnya metode open dumping yang masih digunakan di banyak tempat pembuangan akhir (TPA).
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
| Tanggal | 08 Maret 2026 (2026-03-08) |
|---|---|
| Waktu | 14:30 WIB (UTC+07:00) |
| Lokasi | Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat |
| Penyebab | Hujan deras berkepanjangan (264 mm/hari), ketidakstabilan lereng gunung sampah, kapasitas berlebih (overcapacity), metode open dumping |
| Tewas | 7 orang |
| Operator | Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta |
| Penyidikan | Kementerian Lingkungan Hidup |
Longsor TPST Bantargebang 2026 adalah bencana longsor yang terjadi pada hari Minggu, 8 Maret 2026, di Zona IV Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantargebang (TPST Bantargebang), Kota Bekasi, Jawa Barat. Akibat peristiwa ini, dilaporkan tujuh orang meninggal dunia dan enam orang lainnya selamat setelah tertimbun material sampah.[1][2] Bencana ini menyoroti buruknya sistem pengelolaan sampah di Indonesia, khususnya metode open dumping yang masih digunakan di banyak tempat pembuangan akhir (TPA).[1]
TPST Bantargebang merupakan tempat pemrosesan akhir sampah terbesar di Asia Tenggara yang beroperasi sejak tahun 1989. Tempat ini menampung lebih dari 7.500 ton sampah per hari dari wilayah DKI Jakarta. Akumulasi sampah selama 37 tahun menyebabkan volume sampah mencapai beban kritis, dengan ketinggian tumpukan sampah mencapai lebih dari 50 meter atau setara dengan gedung 16 lantai.[1][3]
Para pengamat lingkungan menilai bahwa bencana ini adalah konsekuensi dari sistem pengelolaan sampah yang "amburadul" dari hulu ke hilir. Metode open dumping atau kumpul-angkut-buang dinilai tidak mampu mereduksi risiko keamanan.[1]
Pada hari Minggu, 8 Maret 2026 siang, hujan dengan intensitas ekstrem mengguyur kawasan Bantargebang. Sekitar pukul 14.30 WIB, tumpukan sampah setinggi puluhan meter di Zona IV TPST Bantargebang longsor. Material longsor menimpa sejumlah truk yang sedang mengantre untuk membuang muatan, serta sebuah warung dan warga yang berada di sekitar lokasi. Longsoran menutup jalan operasional dan Sungai Ciketing.[1][4][5]
Saksi mata mendengar teriakan warga mengenai adanya longsor, kemudian melihat gunungan sampah tiba-tiba runtuh.[5]
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) DKI Jakarta mencatat sebanyak 13 orang menjadi korban dalam insiden ini. Tujuh orang dinyatakan meninggal dunia dan enam orang lainnya selamat. Operasi pencarian dan pertolongan (SAR) yang melibatkan 366 personel gabungan dari Basarnas, TNI, Polri (termasuk Batalyon D Pelopor Brimob), Dinas Pemadam Kebakaran, BPBD, dan relawan (termasuk Banser Tanggap Bencana) resmi ditutup pada Selasa, 10 Maret 2026 pukul 00.34 WIB, setelah seluruh korban ditemukan.[6]
Proses pencarian dan evakuasi menggunakan 19 unit alat berat, anjing pelacak (K-9), serta drone thermal untuk mendeteksi panas tubuh korban dari udara. Tim SAR menggunakan pakaian hazmat lengkap saat bekerja di lokasi karena kondisi tumpukan sampah yang berbahaya.[6]
Jenazah terakhir, seorang sopir truk bernama Riki Supriadi (40), ditemukan pada Senin, 9 Maret 2026 pukul 23.30 WIB dan dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk proses identifikasi. Dengan ditemukannya seluruh korban, operasi SAR dinyatakan selesai.[6]
Berikut adalah daftar lengkap korban jiwa yang berhasil diidentifikasi:[1][2][6]
Enam orang lainnya berhasil selamat, yaitu para sopir truk Budiman, Johan, Safifudin, dan Slamet, serta warga setempat Ato dan Dofir.[6]
Kepala Kantor SAR Jakarta, Desiana Kartika Bahari, menyampaikan duka cita dan berharap kejadian serupa tidak terulang di masa depan.[6]
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan bahwa penyebab utama longsor adalah hujan dengan intensitas ekstrem mencapai 264 mm per hari yang membuat air meresap ke dalam tumpukan sampah, sehingga memicu kondisi licin dan pergeseran massa sampah (sliding).[4][5]
Selain faktor cuaca, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menegaskan bahwa penyebab mendasar adalah metode open dumping yang melanggar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Ia menyebut TPST Bantargebang sebagai "fenomena gunung es kegagalan kelola sampah Jakarta" yang telah beroperasi selama 37 tahun, melewati batas periode pemakaian yang semestinya.[3][7]
Pakar lingkungan dari Universitas Indonesia, Mahawan Karuniasa, menambahkan bahwa tekanan kapasitas yang berlebihan meningkatkan risiko longsor, limbah cair (lindi), dan pencemaran lingkungan.[1]
Kementerian Lingkungan Hidup RI memulai penyidikan menyeluruh dan penegakan hukum atas bencana ini. Sebelumnya, Deputi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terhadap sejumlah lokasi pengelolaan sampah berisiko, termasuk TPST Bantargebang. Pihak yang terbukti lalai akan ditindak berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.[1][3]
Gubernur Pramono Anung memastikan bahwa korban yang tergolong dalam Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PJLP) Dinas Lingkungan Hidup akan mendapatkan santunan dari BPJS Ketenagakerjaan, sementara biaya pengobatan korban luka ditanggung oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.[4]
Akibat peristiwa ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menutup sementara layanan di Zona IV TPST Bantargebang. Pengiriman sampah dialihkan ke zona lain yang masih beroperasi. Pemprov DKI juga mempercepat operasional fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) Plant di Rorotan, Jakarta Utara.[3][5]
Bencana ini kembali menyoroti status darurat sampah di Indonesia. Menteri Lingkungan Hidup mencatat bahwa dari 514 kabupaten dan kota, sebanyak 336 daerah berstatus darurat sampah. Pemerintah mendorong proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) atau waste to energy (WtE) yang dikelola oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai solusi jangka panjang. Proyek WtE di Bantargebang direncanakan mampu mengolah 3.000 ton sampah per hari dan menghasilkan listrik 15 MW. Namun, para aktivis lingkungan seperti Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menekankan bahwa solusi jangka panjang harus berfokus pada pengurangan sampah dari sumbernya.[7]
Menteri Hanif Faisol Nurofiq menegaskan bahwa TPST Bantargebang harus menjadi pelajaran bagi semua pihak untuk segera berbenah demi keselamatan jiwa manusia dan kelestarian lingkungan.[3]
