Korupsi di India adalah masalah yang memengaruhi ekonomi pemerintah pusat, negara bagian, dan daerah. Korupsi dianggap menjadi penyebab terhambatnya pertumbuhan ekonomi India. Studi yang dilakukan oleh Transparency International pada tahun 2005 mencatat bahwa lebih dari 62% warga India pernah membayar suap kepada pejabat publik untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Pada tahun 2008, laporan lain menunjukkan bahwa sekitar 50% warga India memiliki pengalaman langsung membayar suap atau menggunakan koneksi untuk mendapatkan layanan dari kantor publik.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
Korupsi di India adalah masalah yang memengaruhi ekonomi pemerintah pusat, negara bagian, dan daerah. Korupsi dianggap menjadi penyebab terhambatnya pertumbuhan ekonomi India.[1] Studi yang dilakukan oleh Transparency International pada tahun 2005 mencatat bahwa lebih dari 62% warga India pernah membayar suap kepada pejabat publik untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.[2][3] Pada tahun 2008, laporan lain menunjukkan bahwa sekitar 50% warga India memiliki pengalaman langsung membayar suap atau menggunakan koneksi untuk mendapatkan layanan dari kantor publik.[4]
Dalam Indeks Persepsi Korupsi 2024 oleh Transparency International, yang menilai 180 negara dengan skala 0 ("sangat korup") hingga 100 ("sangat bersih"), India memperoleh skor 38. Berdasarkan skor tersebut, India menempati peringkat ke-96 dari 180 negara dalam indeks tersebut, di mana negara peringkat pertama dianggap memiliki sektor publik paling jujur.[5] Sebagai perbandingan dengan skor di kawasan Asia Pasifik, skor terbaik adalah 84, rata-rata 44, dan terendah 16.[6] Untuk perbandingan secara global, skor rata-rata adalah 43, skor terbaik 90 (peringkat 1), dan skor terendah 8 (peringkat 180).[7]
Berbagai faktor berkontribusi pada korupsi, termasuk pejabat yang mengalihkan dana dari program kesejahteraan sosial pemerintah. Contohnya adalah Undang-Undang Jaminan Pekerjaan Desa Nasional Mahatma Gandhi dan Misi Kesehatan Pedesaan Nasional.[8][9] Area korupsi lainnya termasuk industri truk di India, yang dipaksa membayar miliaran rupee dalam bentuk suap setiap tahun kepada berbagai pos pemeriksaan regulasi dan kepolisian di jalan raya antarnegara bagian.[10]
Media berita secara luas memberitakan tuduhan warga India yang menyimpan jutaan rupee di bank Swiss.[11] Otoritas Swiss sempat menyangkal tuduhan ini, yang kemudian terbukti pada tahun 2015–2016. Pada Juli 2021, Dewan Pajak Penghasilan Pusat India (CBDT) menjawab permintaan Hak Informasi (RTI) dengan menyatakan bahwa aset yang tidak dilaporkan senilai Rs 20.078 crore telah diidentifikasi di India dan luar negeri berdasarkan penyelidikan hingga Juni 2021.[12][13][14]
Penyebab korupsi di India meliputi regulasi yang berlebihan, sistem pajak dan perizinan yang rumit, banyaknya departemen pemerintah dengan birokrasi yang tidak transparan dan kekuasaan diskresioner, monopoli institusi yang dikendalikan pemerintah dalam penyediaan barang dan jasa tertentu, serta kurangnya undang-undang dan proses yang transparan.[15][16] Terdapat variasi signifikan dalam tingkat korupsi dan upaya pemerintah untuk menguranginya di seluruh India.
