Komisi Penetapan adalah sebuah badan Kongres Filipina yang disediakan oleh Konstitusi. Komisi bertugas menetapkan ketetapan tertentu yang dibuat oleh Presiden Filipina. Bab VII, Pasal 16 Konstitusi 1987 berbunyi:"Presiden akan menunjuk dan, dengan persetujuan dari Komisi Penetapan, mengangkat kepala eksekutif departemen, duta besar, menteri-menteri umum dan konsulat, atau perwira pasukan bersenjata dari pangkat kolonel atau kapten angkatan laut, dan petugas lainnya yang pengangkatannya diatur dalam Konstitusi ini. Ia juga akan mengangkat semua pejabat Pemerintah yang ketetapannya belum ditentukan oleh undang-undang, serta mereka yang masuk dalam wewenang dalam undang-undang. Kongres dapat, berdasarkan hukum, memberi usul penunjukan petugas lainnya yang lebih rendah di pangkat pimpinan, di pengadilan, atau kepala departemen, lembaga, komisi, atau dewan.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
Komisi Penetapan (Filipino: Komisyon sa Paghirang, atau Commission on Appointment (CA)) adalah sebuah badan Kongres Filipina yang disediakan oleh Konstitusi. Komisi bertugas menetapkan ketetapan tertentu yang dibuat oleh Presiden Filipina. Bab VII, Pasal 16 Konstitusi 1987 berbunyi:
"Presiden akan menunjuk dan, dengan persetujuan dari Komisi Penetapan, mengangkat kepala eksekutif departemen, duta besar, menteri-menteri umum dan konsulat, atau perwira pasukan bersenjata dari pangkat kolonel atau kapten angkatan laut, dan petugas lainnya yang pengangkatannya diatur dalam Konstitusi ini. Ia juga akan mengangkat semua pejabat Pemerintah yang ketetapannya belum ditentukan oleh undang-undang, serta mereka yang masuk dalam wewenang dalam undang-undang. Kongres dapat, berdasarkan hukum, memberi usul penunjukan petugas lainnya yang lebih rendah di pangkat pimpinan, di pengadilan, atau kepala departemen, lembaga, komisi, atau dewan.[1]
Satu-satunya pejabat pemerintah (eksekutif) yang tidak termasuk di dalamnya adalah Wakil Presiden.
Setelah konstitusi 1935 digantikan pada tahun 1971, komisi itu terdiri dari 12 senator.
Namun, ketetapan dari semua hakim dan Ombudsman tidak akan dikonfirmasi oleh Komisi Penetapan. Sebaliknya, mereka yang direkomendasikan oleh Peradilan dan Dewan Bar, dan Presiden akan diseleksi rekomendasinya.
Komisi ini terdiri dari Presiden Senat (ketua ex officio), dua belas Senator, dan dua belas anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Anggota berasal dari masing-masing Rumah Kongres yang dipilih berdasarkan perwakilan proporsional dari partai politik dan pihak-pihak atau organisasi yang terdaftar di dalam daftar partai sistem yang diwakili. Ketua Komisi akan memilih hanya dalam kasus tie vote. Ia akan bertindak pada semua janji yang disampaikan dalam waktu tiga puluh hari pasca sesi Kongres. Hal itu akan diatur oleh suara mayoritas dari seluruh anggota. .[2]
Komisi Penetapan sedang dalam sorotan baru-baru ini yang mana Senator Jamby Madrigal dipanggil atas Pasal 20 Peraturan Komisi Penetapan, yaitu menunda promosi dari 25 petugas dari Angkatan Bersenjata Filipina. dan penunjukan Menteri Kesehatan, Francisco Duque.[3]
Susunan anggota berdasarkan Kongres ke-17, per tanggal 19 Agustus 2016:[4]
Komposisi Partai
|
Komposisi Blok
|
