Jakarta Aktual
Jakarta Aktual

Berita Aktual dan Faktual

Jakarta Aktual
Jakarta Aktual© 2026
Jakarta Aktual
Jakarta Aktual

Berita Aktual dan Faktual

BerandaWikiKantor Urusan Hukum Perserikatan Bangsa-Bangsa
Artikel Wikipedia

Kantor Urusan Hukum Perserikatan Bangsa-Bangsa

Kantor Urusan Hukum Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah sebuah kantor PBB yang saat ini dikelola oleh Wakil Sekretaris Jenderal untuk Urusan Hukum dan Penasihat Hukum Perserikatan Bangsa-Bangsa Miguel de Serpa Soares.

Wikipedia article
Diperbarui 14 Maret 2026

Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

Kantor Urusan Hukum Perserikatan Bangsa-Bangsa
Kantor Urusan Hukum Perserikatan Bangsa-Bangsa


Peta keanggotaan
Data
Tipeorganisasi yang didirikan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa Suntingan nilai di Wikidata
Sejak13 Februari 1946
Tata kelola perusahaan
Bagian dariSistem Perserikatan Bangsa-Bangsa Suntingan nilai di Wikidata
Situs weblegal.un.org
Sunting di Wikidata • L • B
Miguel de Serpa Soares, the current head of the Office of Legal Affairs of the United Nations
Miguel de Serpa Soares, Wakil Sekretaris Jenderal untuk Urusan Hukum dan Penasihat Hukum PBB.

Kantor Urusan Hukum Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah sebuah kantor PBB yang saat ini dikelola oleh Wakil Sekretaris Jenderal untuk Urusan Hukum dan Penasihat Hukum Perserikatan Bangsa-Bangsa Miguel de Serpa Soares.

Sejarah

Kantor Urusan Hukum PBB didirikan pada tahun 1946, Kantor Urusan Hukum Perserikatan Bangsa-Bangsa menyediakan layanan hukum terpusat yang terpadu untuk Sekretariat dan kepala serta organ-organ lain Perserikatan Bangsa-Bangsa dan berkontribusi pada pengembangan progresif dan kodifikasi hukum publik dan perdagangan internasional. Berdasarkan Pasal 102 Piagam PBB, OLA mendaftarkan, menerbitkan, dan berfungsi sebagai penyimpanan perjanjian internasional. Kantor ini juga berfungsi untuk mempromosikan penguatan dan pengembangan serta pelaksanaan yang efektif dari tatanan hukum internasional untuk laut dan samudera.

Satuan

Kantor terdiri dari enam divisi:

  • Kantor Penasihat Hukum (OLC)
  • Divisi Hukum Umum (GLD)
  • Divisi Kodifikasi (COD)
  • Divisi Urusan Kelautan dan Hukum Laut (DOALOS)
  • Hukum Perdagangan Internasional Divisi (ITLD)
  • Bagian Perjanjian

Perjanjian

Kantor Urusan Hukum, melalui Bagian Perjanjiannya, melepaskan fungsi penyimpanan Sekretaris Jenderal di bawah lebih dari 560 perjanjian multilateral, termasuk penyimpanan dokumen asli dan penerimaan tanda tangan dan instrumen ratifikasi, aksesi, dll. Kantor ini juga bertanggung jawab atas pendaftaran dan publikasi perjanjian dan perjanjian internasional berdasarkan Pasal 102 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Setelah diadopsi, Perjanjian serta amendemennya harus mengikuti prosedur hukum resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagaimana diterapkan oleh Kantor Urusan Hukum, termasuk tanda tangan, ratifikasi dan berlakunya.

Lihat juga

  • Komite Keenam Majelis Umum PBB (Hukum)
  • konvensi internasional tentang terorisme
  • Komisi Hukum Internasional
  • Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Perdagangan Internasional

Referensi

  • Hans Corell: United Nations Office of Legal Affairs, in: Karel Wellens (ed.): International Law: Theory and Practice. Essays in Honour of Eric Suy, The Hague/Boston/London: Martinus Nijhoff 1998, pp. 305–322.

Pranala luar

  • UN Office of Legal Affairs (OLA)
    • International Law - Action Plan
  • Treaty Section (OLA)
  • United Nations Rule of Law: The Office of Legal Affairs Diarsipkan 2019-04-14 di Wayback Machine., tentang aturan kerja hukum yang dilakukan oleh Kantor Urusan Hukum.
  • The United Nations Audiovisual Library of International Law
  • l
  • b
  • s
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
Sistem PBB
  • Negara anggota
  • Pengamat
  • Majelis Umum
  • Dewan Keamanan
  • Dewan Ekonomi dan Sosial
  • Sekretariat (Sekretaris Jenderal)
  • Dewan Perwalian
  • Mahkamah Internasional
Bendera PBB
Program dan
lembaga
  • FAO
  • IAEA
  • ICAO
  • IFAD
  • ILO
  • IMF
  • IMO
  • IPCC
  • ITU
  • OHCHR
  • UNCHR
  • UNCTAD
  • UNDCP
  • UNDP
  • UNEP
  • UNESCO
  • UNFIP
  • UNFPA
  • UNHCR
  • UNHRC
  • UN-HABITAT
  • UNIC
  • UNICEF
  • UNIDO
  • UNOCHA
  • UNODC
  • UNRWA
  • UNU
  • UNV
  • UN Women
  • UNWTO
  • UPU
  • WFP
  • WHO
  • WIPO
  • WMO
Resolusi
  • Majelis Umum
  • Dewan Keamanan
Topik terkait
  • Indonesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa
  • Bendera (Honour Flag)
  • Markas Besar
  • Piagam
  • Rio+20
  • Tanda Penghargaan
  • Universitas Perserikatan Bangsa Bangsa
Basis data pengawasan otoritas Sunting di Wikidata
Internasional
  • ISNI
  • VIAF
  • GND
Nasional
  • Amerika Serikat
  • Prancis
    • 2
  • Data BnF
    • 2
  • Australia
  • Norwegia
  • Yunani
  • Israel
Akademik
  • CiNii
Lain-lain
  • IdRef
  • Yale LUX

Bagikan artikel ini

Share:

Daftar Isi

  1. Sejarah
  2. Satuan
  3. Perjanjian
  4. Lihat juga
  5. Referensi
  6. Pranala luar
Jakarta Aktual
Jakarta Aktual© 2026