Javed Ahmad Ghamidi

Perjalanan Menuju Studi Islam

Ghamidi tidak sengaja menemukan karya Hamiduddin Farahi, seorang cendikiawan Al-Qur'an di suatu perpustakaan. Dalam karya tersebut, ia membaca tentang Amin Ahsan Islahi, seorang ulama yang melanjutkan pemikiran Farahi. Ketertarikannya ini mendorongnya untuk menemui Amin Ahsan Islahi yang pada saat itu tinggal di Lahore. Pertemuan ini menjadi titik balik dalam hidupnya. Ia mengalihkan fokusnya dari filsafat dan sastra ke studi agama.^[9]

Pada tahun 1973, ia mulai belajar langsung di bawah bimbingan Amin Ahsan Islahi (wafat 1997) yang memberikan pengaruh besar terhadap pemikiran-pemikirannya. Ia juga memiliki hubungan akademik dengan Abu Al-A'la Mawdudi (wafat 1979), seorang ulama dan pemikir Islam terkenal. Dalam perjalanan intelektualnya, Ghamidi mendalami berbagai disiplin ilmu Islam, khususnya tafsir Al-Qur'an dan hukum Islam.^[10]

Asal Usul Nama Ghamidi

Dalam bukunya yang berjudul Maqamat (مقامات), Ghamidi menulis esai berjudul "Nama Saya" (میرا نام) yang menjelaskan asal-usul nama belakangnya yang terdengar tidak umum di wilayah anak benua India. Saat masih kecil, ia ingin menghubungkan namanya dengan kakeknya, Noor Elahi, setelah mengetahui bahwa kakeknya adalah sosok yang sering diminta pendapat dalam menyelesaikan sengketa masyarakat. Reputasi ini membuat kakeknya dikenal sebagai seorang pendamai (مصلح). Suatu hari, seorang sahabat sufi dari ayahnya menceritakan tentang pemimpin suku Arab Bani Ghamid yang juga dikenal sebagai tokoh perdamaian. Keterkaitan kisah tersebut dan reputasi kakeknya sangat menginspirasinya untuk menambahkan nama Ghamidi dalam namanya sehingga ia kemudian dikenal sebagai Javed Ahmad Ghamidi.^[11]

Karya dan Pemahaman Islam

Javed Ahmad Ghamidi merangkum pemahamannya tentang Islam termasuk hukum syariah dalam bukunya yang berjudul Mizan. Buku ini bertujuan menyajikan ajaran Islam dalam bentuknya yang murni, bebas dari unsur tasawuf, ilmu kalam, fikih, berbagai filsafat, dan pengaruh lain yang dianggap sebagai penyimpangan. Dalam argumen-argumennya, Ghamidi tidak merujuk pada sumber Barat, konsep hak asasi manusia, atau filsafat modern tentang keahatan dan hukuman. Namun, meskipun ia menggunakan pendekatan tradisional Islam, kesimpulan yang dicapainya seringkali sejalan dengan pandangan kaum modernis dan progresif Islam.^[12]

Jihad

Ghamidi menganggap jihad bersenjata hanya dapat dilakukan untuk mengakhiri penindasan setelah semua upaya damai lainnya gagal. Menurutnya, jihad hanya boleh dilakukan oleh negara Islam yang terorganisir dnegan pemimpin yang diangkat oleh pemimpin sebelumnya atau melalui kesepakatan para ulama jika negara tersebut baru dibentuk. Ghamidi juga berpendapat bahwa tidak ada individu, kelompok, atau partai yang diperbolehkan mengangkat senjata dengan alasan jihad dalam keadaan apapun. Ia menegaskan bahwa hukuman mati bagi orang yang murtad hanya berlaku bagi orang-orang pada masa Nabi Muhammad yang secara terus menerus menolak kebenaran Islam setelah bukti nyata ditunjukan kepada mereka oleh Allah melalui Nabi Muhammad. Ghamidi berpendapat bahwa pembentukan negara Islam bukanlah kewajiban agama bagi umat Islam. Namun, jika umat Islam membentuk negara sendiri, Islam mengamanatkan kewajiban tertentu bagi para penguasanya setelah mendirikan institusi salat (salat wajib), zakat (sedekah wajib), serta amr bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar (menjaga norma-norma baik dalam masyarakat dan mencegah kejahatan sosial). Menurut Ghamidi, tugas ini di zaman modern harus dilaksanakan melalui insitusi seperti pengadilan dan kepolisian dengan tetap menghormati hukum negara yang harus didasarkan pada kehendak mayoritas masyarakat.^[13]

Interaksi Gender

Ghamidi berpendapat bahwa Al-Qur'an mengatur norma-norma interaksi antara laki-laki dan perempuan dalam Surah An-Nur. Sedangkan dalam Surah Al-Ahzab, terdapat aturan khusus bagi isteri-isteri Nabi Muhammad serta panduan bagi perempuan muslim untuk membedakan diri mereka dari perempuan lain ketika mereka mengalami pelecehan di Madinah. Ia juga menyatakan bahwa Al-Qur'an membedakan laki-laki dan perempuan hanya dalam konteks hubungan keluarga, bukan dalam aspek sosial lainnya.^[14]

Hukum Pidana

Menurut Ghamidi:

• Hukum hudud dalam Islam adalah batas maksimal yang dapat dikurangi oleh pengadilan berdasarkan keadaaan yang meringankan.^[15]
• Syariah tidak menetapkan jumlah tetap untuk diyat (kompensasi atas pembunuhan tidak disengaja); besaran diyat—baik untuk korban laki-laki maupun perempuan—ditentukan oleh konvensi sosial.^[15]
• Kesaksian perempuan setara dengan kesaksian laki-laki dalam kondisi yang sama.^[16]
• Pemerkosaan tergolong sebagai hirabah (kejahatan berat) dan pantas mendapatkan hukuman berat sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Ma'idah 5:33. Kasus pemerkosaan tidak memerlukan empat saksi seperti dalam kasus zina. Mereka yang dirajam pada masa Nabi Muhammad juga dihukum di bawah kategori hirabah karena terlibat dalam pemerkosaan, pelecehan seksual, dan penyebaran kemaksiatan melalui prostitusi.^[15]

Sumber Islam

Menurut Ghamidi, Islam terdiri atas Al-Qur'an dan Sunnah Tidak ada yang bisa dianggap sebagai bagian dari Islam selain kedua sumber tersebut. Sunnah, seperti halnya Al-Qur'an, diterima melalui ijma' (kesepakatan sahabat Nabi), dan tawatur (pengalaman yang terus menerus oleh umat Islam). Hadist tidak memiliki kedudukan yang sama dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Hadist hanya berfungsi untuk menjelaskan serta memberikan contoh bagaimana Nabi Muhammad mengamalkan ajaran Islam.^[17]

Ghamidi juga membedakan antara syariah dan fikih. Syariah adalah hukum ilahi, sedangkan fikih merupakan hasil interpretasi ulama tentang syariah. Karena fikih adalah upaya manusia dapat mengandung kelemahan dan perbedaan pendapat. Oleh karena itu, seorang muslim tidak wajib mengikuti satu mazhab fikih tertentu.^[17]

Demokrasi dan Taliban

Saat membahas mengenai Taliban di Afganistan, Gamidi menulis bahwa Taliban menganggap demokrasi bertentangan dengan Islam. Mereka percaya bahwa cara terbaik untuk membentuk pemerintahan Islam adalah seperti yang diterapkan oleh Mullah Omar di Afganistan, tanpa konsitusi, parlemen, atau pemilihan umum. Namun, Gamidi menegaskan bahwa pandangan tersebut tidak sesuai dengan ajaran Al-Qur'an. Menurutnya, Al-Qur'an (Surah Asy-Syra 42:38) dengan jelas menyatakan bahwa urusan umat Islam harus dijalankan berdasarkan musyawarah. Umar bin Khattab juga pernah berkata "Barang siapa membaiat seseorang tanpa persetujuan umat Islam, maka ia pantas dihukum mati." Meskipun sejarah Islam menunjukkan bahwa sistem pemerintah seringkali berbentuk monarki atau kediktatoran, prinsip yang diajarkan dalam Al-Qur'an tetap menekankan musyawarah dan pemerintahan yang berlandaskan kesepakatan rakyat.^[18]

Moral dan Etika

Ghamidi menekankan bahwa setelah keimanan, kewajiban utama dalam agama Islam adalah penyucian moral.^[19] Seorang muslim harus memperbaiki hubungannya dengan Allah dan dengan sesama manusia. Ini disebut sebagai amal saleh. Ia menekankan bahwa syariah bisa berubah sesuai dengan perkembangan masyarakat dan peradaban. Namun, iman dan amal saleh tetap menjadi dasar utama agama yang tidak mengalami perubahan. Al-qur'an dengan jelas menyatakan bahwa siapapun yang membawa iman dan amal saleh pada Hari Kiamat akan mendapatkan surga sebagai tempat tinggal abadi.^[20]

Hubungan Ghamidi dengan Ulama Lain

Ghamidi pernah bekerja sama dengan beberapa ulama dan cendikiawan Islam seperti Wahiduddin Khan, Maulana Naeem Siddiqui, Israr Ahmed, dan Dr. Khazir Yasin. Ia juga pernah menjadi bagian dari gerakan Jamaat-e-Islami yang didirikan oleh Maulana Syed Abul A'la Maududi selama sembilan tahun. Namun pada tahun 1977, ia dikeluarkan dari organisasi tersebut karena perbedaan pandangan. Di bawah bimbingan mentornya, Amin Ahsan Islahi, Ghamidi mengembangkan pemahaman Islamnya sendiri yang berbasis pada hermeneutika dan ijtihad. Ia sependapat dengan Whiduddin Khan bahwa kewajiban utama dalam Islam bukanlah mendirikan negara Islam, melainkan beribadah kepada Allah dan membimbing manusia untuk memenuhi kewajiban tersebut. Ia menolak gagasan bahwa umat Islam harus terus menerus berperang melawan dunia non-Islam. Bahkan, menurutnya, pembentukan negara Islam bukanlah kewajiban agama yang mendasar bagi umat Islam. Meskipun memiliki perbedaan pandangan yang signifikan dengan Maududi, Ghamidi tetap menghormati gurunya seperti seorang ayah.^[21]

Pemikiran Ghamidi telah menarik perhatian akademisi termasuk dalam penelitian yang dilakukan oleh Dr. Husnul Amin, seorang akademisi Pakistan. Husnul Amin menganalisis pemikiran dan gerakan intelektual Ghamidi sebagai fenomena yang unik dalam sejarah Islam modern. Selain itu, pemikiran Ghamidi tentang demokrasi dan Islam juga menjadi topik kajian dalam berbagai penelitian akademis lainnya.^[22]