Indera Mahmud Tjaja atau lebih dikenal dengan nama Indera Tjaja, adalah seorang tokoh pejuang kemerdekaan asal Bengkulu. Ia merupakan residen pertama Bengkulu pasca kemerdekaan pada tahun 1945–1946. Ia juga menjabat sebagai Wakil Gubernur Sumatera di Pematang Siantar selama periode tahun 1946-1947. Ketika Perundingan Renville Indera Tjaja diutus sebagai salah satu anggota delegasi Indonesia yang berusaha mencapai kesepakatan damai dengan Belanda. Nama Indera Tjaja saat ini diabadikan menjadi salah satu nama jalan protokol, tepatnya di Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
Indera Mahmud Tjaja | |
|---|---|
_(cropped).jpg) Indera Tjaja pada 1948 | |
| Menteri Perhubungan Indonesia | |
| Masa jabatan 19 Desember 1948 – 13 Juli 1949 | |
| Ketua PDRI | Syafruddin Prawiranegara |
| Menteri Kemakmuran Indonesia | |
| Masa jabatan 19 Desember 1948 – 31 Maret 1949 | |
| Ketua PDRI | Syafruddin Prawiranegara |
| Residen Bengkulu ke-1 | |
| Masa jabatan 3 Oktober 1945 – 21 Maret 1946 | |
| Presiden | Soekarno |
| Gubernur | Teuku Mohammad Hasan |
| Informasi pribadi | |
| Lahir | 1905 desa Peramuan |
| Meninggal | 05 Oktober 1961 Pemakaman Karet Jakarta |
| Kebangsaan | Indonesia |
| Almamater | Technische Hogeschool (THS) (Ir.) |
| Penghargaan sipil |
|
  | |
Indera Mahmud Tjaja (1905 – 05 Oktober 1961) atau lebih dikenal dengan nama Indera Tjaja, adalah seorang tokoh pejuang kemerdekaan asal Bengkulu. Ia merupakan residen pertama Bengkulu pasca kemerdekaan pada tahun 1945–1946. Ia juga menjabat sebagai Wakil Gubernur Sumatera di Pematang Siantar selama periode tahun 1946-1947. Ketika Perundingan Renville Indera Tjaja diutus sebagai salah satu anggota delegasi Indonesia yang berusaha mencapai kesepakatan damai dengan Belanda. Nama Indera Tjaja saat ini diabadikan menjadi salah satu nama jalan protokol, tepatnya di Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu.[1][2][3][4]
Lahir pada tahun 1908 di desa Peramuan (sekarang menjadi kawasan Suprapto, pusat Kota Bengkulu). Ia merupakan anak ke tujuh dari tujuh bersaudara.[3] Ayahnya bernama Mahmud Tjaja, seorang ambtenaar (pegawai) yang menjabat sebagai schoolopschiener (penilik sekolah) pada zaman kolonial Belanda di Bengkulu. Sedangkan ibunya bernama Salma.[1]
Berkat ayahnya yang seorang pegawai dan memiliki latar belakang pendidikan Eropa, Indera Tjaja dan saudaranya memiliki kesempatan untuk bersekolah tinggi. Dimana pada waktu itu, kesempatan untuk bersekolah bagi kaum pribumi sangat terbatas. Kaum pribumi yang boleh memasuki inlandschschool (sekolah Belanda untuk pribumi) hanyalah anak-anak dari lapisan orang kaya, anak-anak ambtenaar, dan anak para kepala pribumi (golongan kepala marga, pasirah, pangeran, dan setingkatnya).[1]
Indera menempuh pendidikannya di Sekolah Rakyat, Hollandsch Inlandsche School (HIS) yang sebelumnya bernama Sekolah Angka Satu. Setelah menamatkan sekolahnya di HIS, Indera Tjaja melanjutkan sekolahnya Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO), yaitu sekolah lanjutan tingkat pertama di Jakarta. Lalu melanjutkan pendidikan di Algemene Middelbare School (AMS) yaitu sekolah lanjutan tingkat umum di Jakarta.[1][3] Hingga pada akhirnya, ia diterima Technische Hogeschool (sekarang menjadi ITB). Lulus dari ITB pada tahun 1935, ia pun menyandang gelar insinyur.[2]
Pada zaman pendudukan militer Jepang di Bengkulu, Ir. Indera Tjaja sudah memiliki perusahaan perkapalan di Kampung Pondok Besi. Bahkan beliau juga dipercaya menjabat sebagai Kepala Jawatan Listrik yang berkantor di Kampung Bengkulu. Ia juga mendirikan sebuah pabrik tenun di Simpang Pasar Bengkulu. Di samping itu, beliau juga sebelumya telah membentuk sebuah koperasi untuk para nelayan.[1][5]
Karier perjuangan Ir. Indera Tjaja mulai nampak menonjol ketika dibentuknya sebuah Komite Persiapan Kemerdekaan Indonesia untuk wilayah Sumatera yang diketuai oleh Adinegoro. Untuk perwakilan anggota dari Bengkulu, Indera ditunjuk bersama dengan, Ali Hanafiah, dan R. Abdullah.[1] Indera juga terlibat dalam konferensi besar yang dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 1949 di rumah wali negeri di Si Lantai untuk mengupas Roem Royen Statement serta membahas langkah-langkah selanjutnya. Pada tahun 1949, Indera terus berjuang di wilayah Sumatera Tengah.[2]
Setelah pemerintah militer Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu, maka pada tanggal 8 September 1945, dibentuklah Komite Nasional Indonesia Cabang Bengkulu, dan Ir. Indera Tjaja ditunjuk sebagai ketuanya. Ia mendesak agar Sucokan Inumata (penguasa Militer Jepang) di Bengkulu segera menyerahkan kekuasaannya dan meninggalkan wilayah Bengkulu.[1][5]
Gubernur Sumatera, Tengku Mohammad Hasan mengirim telegram ke Bengkulu. Telegram tersebut isinya mengangkat Ir. Indera Tjaja sebagai Residen Bengkulu terhitung mulai tanggal 3 Oktober 1945. Sehari setelahnya, barulah bendera merah putih dikibarkan pertama kalinya di Bengkulu. Ir. Indera Tjaja menjabat sebagai Residen Bengkulu tidak sampai satu tahun, yaitu terhitung dari tanggal 3 Oktober 1945 hingga 21 maret 1946. Kemudian Mr. Tengku Mohammad Hasan menunjuk Indera Tjaja untuk menjabat sebagai Wakil Gubernur Sumatera yang pada waktu itu berpusat di Pematang Siantar. Sebagai Wakil Gubernur Sumatera selama periode (1946–1947), beliau mempunyai tugas khusus yaitu menyusun sistem sentralisasi dari administrasi pemerintahan Sumatera ke Pematang Siantar sebagai ibukota propinsi Sumatera. Di samping beliau juga dipercaya menjadi juru penengah dalam gencatan senjata antara para pejuang yang tergabung dalam laskar Mujahidin dan laskar lainnya dengan pihak tentara Inggris di wilayah Sumatera.[1][3][5]
Tahun 1948 Indera Tjaja ditunjuk sebagai Kepala Jawatan Perhubungan Sumatera. Ketika Bukittinggi diserbu oleh musuh pada tanggal 19 Desember 1948, beliau dan para pejabat Komisariat serta pejuang lainnya segera menarik pertahanannya ke perkebunan Halaban. Pada tanggal 22 Desember 1948, di Halaban itulah dilakukan musyawarah untuk menetapkan personalia Kabinet Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatera. Akhirnya diputuskan bentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), Indera Tjaja ditunjuk menjabat sebagai Menteri Perhubungan merangkap Menteri Kemakmuran. Pada tahun 1949 hingga bulan November 1949 ia bergerilya di wilayah Sumatera Tengah. Tahun 1950-1960, beliau diserahi tugas sebagai Pegawai Tinggi dari Kementerian Perhubungan dan merangkap sebagai Anggota Dewan Nasional.[1][5]
Beliau meninggal di Palembang pada tahun 1961 dan dimakamkan di pemakaman Karet Jakarta.[1]
| Jabatan politik | ||
|---|---|---|
| Jabatan baru Kemerdekaan Indonesia Lihat: Resident van Benkoeloen |
Residen Bengkulu 1945–1946 |
Diteruskan oleh: Hazairin |
| Didahului oleh: Syafruddin Prawiranegara |
Menteri Kemakmuran Indonesia 1948–1949 |
Diteruskan oleh: I. J. Kasimo |
| Didahului oleh: Djuanda Kartawidjaja |
Menteri Perhubungan Indonesia 1948–1949 |
Diteruskan oleh: Herling Laoh |
