Hipotesis Saxe–Goldstein

Dalam arkeologi, hipotesis Saxe–Goldstein^[a] merupakan prediksi mengenai hubungan antara praktik pemakaman suatu masyarakat dan organisasi sosialnya. Hipotesis ini memprediksi adanya korelasi antara dua fenomena: penggunaan area khusus untuk menempatkan jenazah, dan legitimasi kendali atas sumber daya terbatas melalui klaim keturunan dari leluhur yang telah meninggal. Hipotesis ini pertama kali dirumuskan oleh antropolog Amerika Arthur Saxe pada tahun 1970, sebagai yang terakhir dari delapan seri hipotesis, dan disempurnakan oleh Lynne Goldstein pada akhir 1970-an. Merujuk pada asal-usulnya, hipotesis ini terkadang dikenal sebagai Hipotesis Delapan.

Karya Saxe bertumpu pada studi etnografi oleh Mervyn Meggitt dan teori peran yang dikembangkan oleh Ward Goodenough. Ia memprediksi bahwa, jika suatu masyarakat memiliki kelompok orang dengan identitas bersama (dikenal sebagai "kelompok korporat") yang melegitimasi klaim mereka atas sumber daya penting dan terbatas dengan mengklaim ikatan terhadap leluhur, masyarakat tersebut akan lebih cenderung menggunakan area formal, seperti pemakaman, untuk penempatan jenazah.^[b] Sebaliknya, masyarakat yang menggunakan area semacam itu akan lebih mungkin memiliki kelompok korporat tersebut. Karyanya bertepatan dengan karya Lewis Binford, yang berpendapat bahwa praktik pemakaman memberikan bukti yang berguna bagi organisasi sosial dan status almarhum semasa hidup. Studi perlakuan terhadap jenazah untuk menyelidiki aspek-aspek ini kemudian dikenal sebagai program Saxe–Binford. Lynne Goldstein memodifikasi hipotesis ini untuk menegaskan bahwa area penempatan formal hanyalah salah satu cara yang mungkin untuk mengklaim ikatan dengan leluhur, dan oleh karena itu ketiadaan area semacam itu tidak serta-merta menyiratkan ketiadaan kelompok korporat yang menggunakan ikatan tersebut untuk memperebutkan sumber daya. Alhasil, hipotesis ini dikenal sebagai hipotesis Saxe–Goldstein.

Hipotesis Saxe–Goldstein dianggap berjasa dalam merevitalisasi minat terhadap arkeologi pemakaman. Hipotesis ini diadopsi secara luas, terutama oleh para penganut arkeologi prosesual, sebuah kerangka teori yang berupaya mendekatkan arkeologi dengan ilmu-ilmu alam. Pada tahun 1980-an dan 1990-an, hipotesis ini diterapkan (antara lain) pada persebaran makam megalitikum di Zaman Batu Eropa, pada tanah pemakaman Aborigin prasejarah di dekat Sungai Murray di Australia, serta pada tingkat kendali negara yang berbeda atas pemakaman di Athena klasik dan Romawi kuno. Dalam gerakan prosesual, hipotesis ini dikritik karena gagal memperhitungkan praktik-praktik yang tidak meninggalkan jejak dalam catatan arkeologis. Hipotesis ini juga dikritik oleh para arkeolog pascaprosesual, seperti Ian Hodder, yang memandangnya mengabaikan kepercayaan, motivasi, dan kepentingan yang saling bersaing dari pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pengurusan jenazah. Menjelang abad kedua puluh satu, penggunaan eksplisit dari hipotesis ini dianggap sebagai pendekatan minoritas. Namun, hipotesis ini juga digambarkan sebagai bagian dari "ketidaksadaran teoretis" para arkeolog Neolitikum oleh James Whitley pada tahun 2002, dan sebagai bagian dari "ranah akal sehat arkeologis" oleh Robert Rosenswig, Margaret Briggs, dan Marilyn Masson pada tahun 2020.^[4]

Latar belakang

Pada tahun 1970-an dan 1980-an, arkeolog Amerika Lewis Binford adalah tokoh terkemuka dalam gerakan teoretis yang dikenal sebagai "Arkeologi Baru" (kemudian disebut arkeologi prosesual).^[5] Dalam sebuah artikel tahun 1962, Binford menyerukan agar para arkeolog lebih banyak menggunakan pengamatan terhadap masyarakat yang masih hidup yang dilakukan oleh para antropolog sebagai analogi tentang bagaimana masyarakat mungkin beroperasi di masa lalu. Ia mengadaptasi komentar sebelumnya oleh arkeolog Gordon Willey dan Philip Phillips dengan menulis bahwa "arkeologi adalah antropologi atau bukan sama sekali".^[6]

Dalam sebuah artikel tahun 1971 berjudul "Mortuary Practices: Their Study and Their Potential", Binford berpendapat bahwa praktik pemakaman mencerminkan organisasi sosial dari orang-orang yang melaksanakannya. Hal ini bertentangan dengan model difusionis budaya atau sejarah-budaya yang lazim dalam arkeologi saat itu, yang justru memandangnya sebagai hal yang ditentukan oleh leluhur kelompok budaya yang melaksanakannya, atau oleh pertukaran budaya antar kelompok yang berbeda.^[7] Binford bermaksud menguji sejauh mana perlakuan suatu masyarakat terhadap orang mati ("praktik kematian") mencerminkan status sosial individu yang meninggal dan tingkat kompleksitas sosial masyarakat secara keseluruhan. Ia memprediksi bahwa masyarakat yang lebih sederhana akan memiliki kriteria yang lebih sedikit untuk menandai individu dalam kematian (artinya, mereka akan "menunjukkan dimensi diferensiasi yang lebih sedikit"), dan sebaliknya.^[8] Dari studi terhadap 40 masyarakat, ia menyimpulkan bahwa ritual pemakaman yang digunakan oleh masyarakat yang lebih kompleks menunjukkan tingkat diferensiasi yang lebih tinggi antara individu yang berbeda, dan menandai perbedaan tersebut dengan cara yang lebih abstrak. Ia juga menganggap bahwa diferensiasi kematian berdasarkan usia berkorelasi negatif dengan tingkat ketimpangan turun-temurun dalam suatu masyarakat.^[9]

Perumusan hipotesis Saxe

Antropolog Arthur Saxe, yang saat itu merupakan mahasiswa pascasarjana di Universitas Michigan,^[10] mengajukan Hipotesis Delapan dalam disertasi doktoralnya tahun 1970.^[11] Hipotesis ini dikembangkan dari karya Mervyn Meggitt, yang telah melakukan pengamatan antropologis terhadap orang-orang Mae Enga di Papua Nugini antara tahun 1933 dan awal 1960-an. Ia menyimpulkan bahwa, dalam masyarakat Mae Enga, klaim keturunan dari leluhur yang pernah mendiami sebidang tanah digunakan untuk menentukan siapa yang secara sah memilikinya.^[12] Karya Saxe lebih jauh didasarkan pada teori peran yang dikembangkan oleh Ward Goodenough pada tahun 1960-an, yang menafsirkan tindakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pelaksanaan peran dan kategori yang didefinisikan secara sosial.^[13] Arkeolog dan filolog Matthew Suriano juga menyarankan bahwa Saxe terinspirasi oleh karya Fustel de Coulanges, seorang sejarawan abad kesembilan belas yang menghubungkan praktik pemakaman dengan pertumbuhan hak milik di kota-kota kuno.^[14]

Dalam disertasinya, Saxe mengajukan delapan hipotesis mengenai hubungan antara praktik kematian dan struktur sosial masyarakat yang menggunakannya. Yang kedelapan berpendapat bahwa penggunaan area formal oleh suatu masyarakat untuk menempatkan jenazah, seperti pemakaman,^[c] berkorelasi dengan fitur budaya tertentu lainnya. Secara khusus, hipotesis ini berfokus pada kelompok korporat (sekelompok orang yang berbagi identitas umum) yang melegitimasi klaim mereka atas sumber daya terbatas dengan mengklaim ikatan terhadap leluhur. Menurut hipotesis ini, masyarakat dengan kelompok korporat semacam ini lebih mungkin menggunakan area tersebut; sebaliknya, masyarakat yang menggunakan area semacam ini lebih mungkin memiliki kelompok korporat yang menggunakan ikatan leluhur dengan cara ini.^[15] Dalam rumusan kalimat Saxe:

Sejauh hak kelompok korporat untuk menggunakan dan/atau mengendalikan sumber daya krusial namun terbatas diperoleh dan/atau dilegitimasi melalui keturunan linear dari orang mati (yaitu ikatan linear dengan leluhur), kelompok tersebut akan mempertahankan area penempatan formal untuk penempatan eksklusif orang mati mereka, dan sebaliknya.^[15]

Saxe menganggap hipotesis tersebut didukung oleh kasus-kasus yang dipelajarinya – masyarakat Kapauku, Asante, dan Bontoc, masing-masing dari Papua Tengah, Ghana, dan Luzon – tetapi memerlukan pengujian lebih lanjut pada sampel yang lebih besar.^[16]

Ketika diterapkan pada masyarakat masa lampau, hipotesis ini merupakan contoh teori jangkauan menengah, karena hipotesis ini mencoba menarik kesimpulan umum tentang hubungan antara catatan arkeologis dan orang-orang yang menghasilkannya.^[17] Ini berada dalam tradisi arkeologi prosesual,^[18] sebuah gerakan yang dimulai pada tahun 1960-an yang bertujuan untuk memodelkan arkeologi berdasarkan metode ilmiah ilmu-ilmu alam. Arkeologi prosesual menekankan pengembangan dan pengujian hipotesis tentang hukum umum perilaku manusia.^[19] Dalam hal ini, ia merupakan bagian dari aliran pemikiran positivis yang lebih besar, di mana pengetahuan dianggap didasarkan pada fakta-fakta yang dapat diamati ("empiris"), yang sendirinya dapat diprediksi dari aturan, hukum, dan pola yang konsisten.^[20] Keyakinan bahwa perlakuan terhadap seseorang dalam kematian dapat digunakan untuk menyimpulkan informasi tentang status mereka semasa hidup dan organisasi masyarakat mereka telah diistilahkan sebagai "program Saxe–Binford" atau "hipotesis Saxe–Binford".^[21][d] Arkeolog Robert Chapman mengarakterisasi karya Saxe maupun Binford di bidang ini sebagai "eksploratif alih-alih ... diteorikan secara penuh [atau] teoretis".^[23]

Pengembangan oleh Lynne Goldstein

Hipotesis kedelapan Saxe diadopsi secara luas dan dikembangkan oleh para arkeolog prosesual selama tahun 1970-an.^[24] Joseph Tainter menggunakannya dalam studi terhadap sebuah pemakaman di Kaloko di Hawaii, di mana komunitasnya terdiri dari penghuni empat unit hunian. Ia berpendapat, berdasarkan hipotesis tersebut, bahwa kesatuan sifat pemakaman tersebut mencerminkan identitas terpadu yang dimiliki bersama oleh para penghuni dari unit-unit yang berbeda.^[25] Lynne Goldstein, yang saat itu merupakan mahasiswa doktoral arkeologi di Universitas Northwestern, menulis tesisnya sendiri mengenai hipotesis tersebut, dengan menganalisis ulang data Saxe dan menghasilkan studi terhadap 30 masyarakat dalam kaitannya dengan Hipotesis Delapan.^[26] Dalam sebuah bab buku tahun 1981, Goldstein sepakat dengan Saxe bahwa area penempatan formal bagi orang mati umumnya terdapat pada masyarakat dengan struktur sosial yang diatur berdasarkan keturunan linear. Namun, ia berargumen lebih lanjut, menentang Saxe, bahwa pemeliharaan area semacam itu bukanlah bagian esensial dalam mengekspresikan struktur sosial tersebut.^[27]

Goldstein membingkai ulang hipotesis tunggal Saxe menjadi tiga sub-hipotesis yang saling terkait.^[27] Reformulasinya menjadikan Hipotesis Delapan sebagai argumen satu arah: meskipun area penempatan formal dapat dianggap sebagai bukti bahwa kelompok korporat menggunakan klaim leluhur untuk mengklaim kendali atas sumber daya terbatas, hal itu tidak berarti bahwa masyarakat yang memiliki kelompok semacam itu akan selalu mengadakan area penempatan tersebut. Sebaliknya, budaya yang berbeda mungkin memiliki cara yang berbeda untuk melegitimasi klaim leluhur atas sumber daya, termasuk melalui simbol dan ritual non-pemakaman.^[28] Formulasi Goldstein sebagian besar menggantikan formulasi Saxe, yang berakibat pada gagasan keseluruhan tersebut secara umum dikenal sebagai hipotesis Saxe–Goldstein.^[29]

Goldstein pertama-tama berhipotesis bahwa kelompok korporat yang membuat klaim berdasarkan ikatan dengan leluhur akan mengekspresikan hal ini melalui tindakan keagamaan atau ritual rutin. Ia menyatakan bahwa tindakan-tindakan ini akan lebih menonjol dalam masyarakat di mana klaim berdasarkan leluhur dianggap lebih penting, dan bahwa salah satu bentuk tindakan tersebut bisa berupa pemeliharaan area penempatan formal:^[27]

Sejauh hak kelompok korporat untuk menggunakan dan/atau mengendalikan sumber daya krusial namun terbatas diperoleh dan/atau dilegitimasi oleh keturunan linear dari orang mati (yaitu ikatan linear dengan leluhur), kelompok tersebut akan, melalui agama populer dan ritualisasinya, secara teratur menegaskan kembali kelompok korporat linear dan hak-haknya. Salah satu sarana ritualisasi adalah pemeliharaan area permanen, khusus, dan terbatas untuk penempatan eksklusif orang mati mereka.^[27]

Ia kemudian berpendapat bahwa keberadaan area penempatan formal semacam itu dapat dianggap sebagai bukti bagi kelompok korporat yang membuat klaim semacam ini, baik berdasarkan keturunan biologis maupun tradisi pewarisan:^[30]

Jika terdapat area permanen, khusus, dan terbatas untuk penempatan eksklusif orang mati dari suatu kelompok, maka kemungkinan besar hal ini merepresentasikan kelompok korporat yang memiliki hak atas penggunaan dan/atau pengendalian sumber daya krusial namun terbatas. Kendali korporat ini kemungkinan besar diperoleh dan/atau dilegitimasi melalui keturunan linear dari orang mati, baik dalam hal garis keturunan aktual atau dalam bentuk tradisi kuat dan mapan mengenai sumber daya kritis yang diturunkan dari orang tua ke keturunan.^[30]

Akhirnya, ia berpendapat bahwa para peneliti bisa lebih yakin dalam menghubungkan area penempatan formal dengan klaim berdasarkan leluhur jika area penempatan tersebut didefinisikan dan diorganisasikan secara lebih ketat:^[30]

Semakin terstruktur dan formal area penempatan tersebut, semakin sedikit penjelasan alternatif mengenai organisasi sosial yang berlaku, dan sebaliknya.^[30]

Setelah menilai sub-hipotesis ini terhadap masyarakat Mississippi yang dipelajari dalam penelitian doktoralnya, Goldstein menyimpulkan bahwa:

Jika terdapat area penempatan terbatas yang formal, yang digunakan secara eksklusif untuk orang mati, maka budaya tersebut mungkin merupakan budaya yang memiliki struktur kelompok korporat dalam bentuk sistem keturunan linear. Semakin terorganisasi dan formal area penempatan tersebut, semakin konklusif penafsiran ini.^[30]

Penerapan

Bekerja sama dengan L. P. Gall, Saxe meneliti petani perladangan berpindah nomaden di Malaysia yang dipaksa pindah ke desa-desa permanen.^[e] Dalam publikasi penelitian ini tahun 1977, Saxe dan Gall mencatat bahwa para petani ini kemudian beralih menguburkan orang mati mereka di pemakaman formal, dan menganggap ini sebagai bukti bagi Hipotesis Delapan.^[32] Robert Chapman, pada tahun 1981, berpendapat bahwa hipotesis Saxe–Goldstein dapat digunakan untuk menjelaskan persebaran makam megalitikum di Eropa prasejarah.^[33] Pada tahun 1982, Maurice Bloch melakukan studi terhadap suku Merina di Madagaskar, yang darinya ia menyimpulkan bahwa "gagasan tanah leluhur, yaitu tanah milik deme [komunitas], sepenuhnya menyatu dengan gagasan tentang leluhur. Para leluhur pernah hidup dan dimakamkan di tanah leluhur; tanah tersebut, dalam bentuk terasering, telah dibuat oleh para leluhur". Antropolog James A. Brown menganggap ini sebagai bukti yang memperkuat hipotesis Saxe–Goldstein.^[34]

Pada tahun 1981, Brown menjabarkan metode Saxe dan Binford sebagai sarana untuk menerapkan teori sosial Morton Fried dan Elman Service, yang meneliti perkembangan dan evolusi organisasi sosial-politik, pada budaya materi.^[35] Pada tahun 1984, Jack Glazier melakukan studi terhadap suku Mbeere di Kenya, yang secara tradisional memperlakukan jenazah dengan sedikit ritual hingga adanya dekrit pemerintah tahun 1930 yang mewajibkan penguburan orang mati. Glazier menyimpulkan bahwa, setelah suku Mbeere dipaksa menggunakan pemakaman tetap, pemakaman-pemakaman tersebut mulai digunakan untuk melegitimasi klaim kendali turun-temurun atas tanah di sekitarnya.^[36] Kesimpulan ini telah dikutip sebagai bukti yang mendukung hipotesis Saxe–Goldstein.^[37] Studi-studi selanjutnya menggunakan hipotesis ini sebagai bagian dari penjelasan mengenai hubungan antara praktik pemakaman dan struktur sosial. Pada tahun 1988, Colin Pardoe menerapkannya pada tanah pemakaman Aborigin prasejarah di Australia tenggara, menafsirkan tanah pemakaman ini sebagai sarana untuk melegitimasi kendali atas wilayah di dekat Sungai Murray.^[38]

Hipotesis ini telah diterapkan pada masyarakat di beragam wilayah geografis dan lintas periode waktu yang berbeda. Pada tahun 1983, Douglas Charles dan Jane E. Buikstra melakukan studi terhadap situs pemakaman Mississippi dari Periode Arkaik (ca 8000–ca 1000 SM). Mereka menghubungkan hipotesis Saxe dan Goldstein dengan mode subsistensi (yaitu, cara masyarakat memperoleh sumber daya yang diperlukan untuk kelangsungan hidup). Mereka berpendapat bahwa mode subsistensi menetap berkorelasi dengan penggunaan area pemakaman formal, dan bahwa penyertaan individu dalam pemakaman menyiratkan inklusi mereka dalam kelompok korporat yang bersaing memperebutkan sumber daya terbatas.^[39] Umesh Chattopadhyaya, pada tahun 1996, menyimpulkan bahwa hipotesis Saxe–Goldstein dapat diterapkan pada masyarakat pemburu-pengumpul Mesolitikum (Zaman Batu pertengahan) di lembah Gangga.^[40] Hipotesis ini juga telah digunakan untuk menjelaskan pendirian pemakaman Neolitikum (Zaman Batu akhir) di Eropa barat laut.^[41] Patricia McAnany mempopulerkan hipotesis ini di kalangan arkeolog Mesoamerika melalui bukunya tahun 1995 Living with the Ancestors, di mana ia berargumen mengenai penggunaan penguburan sebagai penciptaan "prinsip hunian pertama", yang memberikan klaim atas tanah melalui garis keturunan dari mereka yang awalnya menggarapnya.^[42] Carla Antonaccio, juga pada tahun 1995, menggunakan hipotesis ini sebagai landasan studinya tentang penggunaan pemakaman antara Zaman Perunggu dan Zaman Besi Awal di Yunani. Ia berpendapat bahwa bukti pesta perjamuan dan libasi di makam-makam kuno, serta pembukaan kembali dan penggunaan ulang makam tersebut, merupakan bukti adanya pemujaan leluhur terhadap pahlawan mitos.^[43]

Studi-studi tertentu telah menggunakan hipotesis Saxe–Goldstein bersamaan dengan fokus teoretis yang khas pascaprosesual, seperti penekanan pada agensi individu (yaitu, kemampuan orang untuk bertindak sesuai keinginan mereka) dan cara-cara di mana budaya materi dapat digunakan untuk menantang atau menegaskan tatanan sosial, alih-alih sekadar mencerminkannya secara pasif. Ian Morris menggunakan hipotesis ini pada tahun 1991 untuk menjelaskan perbedaan praktik penguburan antara kota klasik Athena dan Roma, di mana pemakaman dikontrol ketat oleh negara di Athena tetapi relatif tidak diatur di Roma. Ia menambahkan penjelasan kognitif, berdasarkan penggunaan bukti tekstual, untuk mengemukakan bahwa pemakaman Athena digunakan untuk melegitimasi klaim kewarganegaraan, yang relatif lebih terbatas dan lebih berharga di Athena dibandingkan di Roma.^[44] Morris membatasi hipotesis tersebut dengan menekankan bahwa klaim keturunan dari leluhur tidak harus dikaitkan dengan pemujaan leluhur.^[45] Studi Matthew C. Velasco tahun 2014 tentang penguburan pra-Hispanik di Lembah Colca, Peru, menggunakan hipotesis Saxe–Goldstein bersamaan dengan penjelasan yang memusatkan pada agensi objek material (yaitu, kemampuan objek untuk memengaruhi atau membatasi tindakan manusia) dan peran ritual pemakaman dalam membangun identitas sosial.^[46] Luca Cherstich menggunakan hipotesis ini dalam studinya tahun 2024 tentang makam-makam di Kirene klasik, tetapi menulis bahwa hipotesis ini perlu diimbangi dengan penyelidikan pascaprosesual mengenai niat dan agensi di balik pembentukan catatan pemakaman.^[47]

Penerimaan

Kritik

Hipotesis Saxe–Goldstein menuai kritik dari para arkeolog pascaprosesual pada tahun 1980-an, yang berpendapat bahwa hipotesis tersebut tidak memberikan ruang yang cukup bagi kepercayaan dan intensi orang-orang yang hidup di masa lalu serta yang menciptakan catatan arkeologis tersebut.^[24] Ian Hodder, pada tahun 1982, menggunakan contoh suku Mesakin di Sudan untuk berargumen bahwa catatan penguburan mungkin hanya mewakili sebagian kecil yang diidealkan dari hubungan sosial dalam suatu masyarakat, serta menarik perhatian pada apa yang ia sebut sebagai "kesenjangan antara pola penguburan dan pola sosial".^[48] Pada tahun yang sama, mahasiswa Hodder, Michael Shanks dan Christopher Tilley, mengkritik posisi fungsionalis yang diadopsi oleh Saxe dan para prosesualis lainnya, di mana fenomena sosial dianalisis terutama dari segi hasil yang dapat diamati. Shanks dan Tilley menulis bahwa argumen semacam itu tidak memadai untuk menjelaskan konten dan konteks spesifik dari ritual pemakaman, dan bahwa praktik kematian dapat digunakan untuk membalikkan dan menyalahartikan tatanan sosial sama besarnya dengan kemungkinannya untuk mencerminkan tatanan tersebut.^[49] Mike Parker Pearson, mahasiswa Hodder lainnya, kemudian menulis bahwa "mereduksi makna leluhur dan makam menjadi sekadar sarana manajemen subsistensi sama saja dengan menurunkan derajat aspirasi dan motivasi manusia menjadi sekadar memikirkan dari mana datangnya makanan berikutnya".^[50]

Upaya menggunakan perlakuan terhadap jenazah untuk menyimpulkan status sosial atau organisasi mulai ditinggalkan dalam ranah keilmuan pada tahun 1980-an, dan umumnya digantikan oleh penyelidikan tentang apa makna praktik pemakaman bagi mereka yang melaksanakannya.^[51] Pada tahun 1984, Hodder kembali mengkritik hipotesis Saxe–Goldstein karena menyajikan "pandangan masyarakat yang relatif pasif", di mana konteks budaya diabaikan dan makna tindakan pemakaman menjadi hilang.^[52] Kritik lain yang dilontarkan oleh Morris, antara lain, mencakup bahwa penguburan itu sendiri hanya mewakili sebagian dari ritual pemakaman, dan bahwa ketergantungan berlebihan padanya dalam penjelasan arkeologis dapat mengabaikan peran aspek lain yang kurang terlihat secara arkeologis.^[1] Dalam disertasi tahun 1986, R. A. Kerber berpendapat bahwa kerangka kerja yang diusulkan oleh Saxe dan Binford hanya berlaku jika transfer kekuasaan antar generasi tidak dipertanyakan, dan bukan menjadi ajang negosiasi, perselisihan, atau kompetisi.^[53]

Sepanjang tahun 1980-an, hipotesis ini umumnya mulai ditolak. James Whitley berpendapat bahwa hal ini disebabkan oleh keyakinan yang keliru di kalangan arkeolog bahwa hipotesis ini harus digunakan sebagai hukum yang kaku, bukan sebagai hubungan umum.^[54] Hipotesis ini dikritik, termasuk dari dalam gerakan prosesual itu sendiri, baik atas dasar etnografis maupun arkeologis.^[55] John M. O'Shea berpendapat bahwa orang yang masih hidup mungkin menandai perbedaan sosial di antara orang mati dengan cara-cara yang tidak selalu terawetkan dalam catatan arkeologis.^[56]Pada tahun 1991, Whitley mempertanyakan validitas bukti etnografis di balik hipotesis tersebut, dengan menulis bahwa praktik penguburan suku Merina (yang digunakan sebagai bukti oleh Saxe) lebih berkaitan dengan ideologi dan kepercayaan tentang orang mati daripada posisi sosial almarhum, dan bahwa "sangat menyesatkan" untuk menggunakannya sebagai konfirmasi langsung atas hipotesis Saxe.^[57] Pada tahun 2002, William Rathje, Vincent Lamotta, dan William Longacre menggunakan hipotesis Saxe–Goldstein sebagai contoh dari apa yang mereka sebut sebagai "lubang hitam" penjelasan arkeologis, yakni bahwa para arkeolog enggan memasukkan pengamatan dari masyarakat mereka sendiri ke dalam model perilaku manusia yang dianggap umum. Sebagai pendukung argumen ini, mereka menyatakan bahwa hipotesis tersebut tidak sesuai dengan praktik penguburan di Amerika Serikat kontemporer.^[58]

Whitley menganggap hipotesis Saxe–Goldstein sebagai generalisasi, bukan kebenaran universal, dan bahwa hipotesis tersebut belum bisa dianggap terbukti. Ia lebih jauh menyarankan bahwa hipotesis tersebut terlalu sedikit memberikan penekanan pada agensi orang-orang yang terlibat dalam proses penguburan, serta pada kepentingan mereka yang berpotensi saling bersaing.^[59] Ia juga mengkritik hipotesis tersebut (sebagaimana digunakan oleh Morris) karena terlalu mengandalkan leluhur sebagai penjelasan, dengan alasan bahwa paralel etnografis tidak memberikan peran sosial sentral kepada leluhur sebagaimana diasumsikan oleh Saxe, Goldstein, dan pengikut mereka.^[60] Pada tahun 2012, André Strauss menulis bahwa hipotesis tersebut memiliki nilai yang kecil dalam menafsirkan situs-situs Brasil dari periode Arkaik, terutama karena sulitnya mendefinisikan "area penempatan formal" secara tepat dalam kerangka prediksi tersebut.^[61]

Catatan

Bibliografi