Hardi (politikus)

Orde Lama

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Hardi melanjutkan pekerjaannya sebagai seorang pegawai negeri di sekitar Jawa Tengah dan DIY. Awalnya ia bekerja di departemen ekonomi, sebelum belakangan pindah ke departemen dalam negeri. Hardi juga sempat belajar di Inggris antara tahun 1950 dan 1951 dengan beasiswa pemerintah. Pada tahun 1946, Hardi bergabung ke Partai Nasional Indonesia (PNI), dan ia menjadi anggota DPRD Jakarta antara tahun 1953 dan 1954. Hardi turut serta sebagai caleg dalam Pemilihan Umum Indonesia 1955 dan terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat mewakili Jakarta.^[1][2]

Seusai terpilih menjadi anggota DPR, Hardi dianggap sebagai seseorang yang sedang naik daun dalam politik dan ia menjadi ketua fraksi PNI di DPR.^[2][3] Ia bahkan ditunjuk sebagai Wakil Perdana Menteri (Waperdam) I dalam Kabinet Djuanda, dengan pelantikan tanggal 9 April 1957.^[4] Sebagai Waperdam, Hardi ditunjuk untuk memimpin tim perundingan ("Misi Hardi") ke Aceh yang pada saat itu sedang diresahi kelompok DI/TII. Hasil dari misi ini merupakan diputuskannya Aceh sebagai daerah khusus oleh pemerintah pusat pada bulan Mei 1959.^[5] Hardi mundur sebagai anggota DPR pada tahun 1968.^[6]

Orde Baru

Hardi tetap bertahan sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara sampai tahun 1970 ketika ia mundur.^[7] Sekitar waktu ini, Hardi menjabat sebagai Ketua I DPP PNI,^[8] tetapi ia terdepak dari pimpinan partai tersebut seusai Kongres PNI 1970 di Semarang. Ia belakangan menjadi anggota PDI.^[2] Hardi juga menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung^[9] sampai ia mundur karena jabatan barunya sebagai Duta Besar Indonesia untuk Vietnam mulai tahun 1976 sampai 1979.^[2][9][10]

Meskipun pada awal Orde Baru jabatan duta besar umumnya diisi perwira TNI, Suharto memutuskan untuk menempatkan Hardi sebagai duta besar dari kalangan sipil, karena kerumitan hubungan Indonesia dengan Vietnam.^{[11]: 334–335} Selama jabatan Hardi, hubungan tersebut diwarnai isu pengungsi dari Vietnam dan pendudukan Kamboja oleh Vietnam selama jabatan Hardi sebagai duta besar.^[12] Selain itu, pada tahun 1976, Hardi melakukan pendekatan diplomatis untuk mendesak Partai Komunis Vietnam agar tidak mengundang perwakilan Partai Komunis Indonesia yang ada di Beijing ke Kongres Partai 1976 di Hanoi. Pada saat itu, Vietnam berniat menjauhkan diri dari Republik Rakyat Tiongkok, sehingga mereka setuju untuk tidak mengundang perwakilan PKI untuk meningkatkan hubungan dengan Indonesia.^{[11]: 334–335}

Beliau wafat di R.S. Pertamina Jakarta pada tanggal 23 April 1998. Tak lama sebelumnya, istrinya Lasmidjah Hardi juga wafat pada tanggal 10 Maret 1998.^[2]

Dalam Negeri

•  Indonesia :
  • Bintang Mahaputera Utama (8 Agustus 1973)^[13]
  • Bintang Gerilya

Luar Negeri

•  Yugoslavia :
  • 1st Rank of the Order of the Yugoslav Flag with Sash^[14]