Hak asasi manusia di El Salvador mencuat sejak perang saudara pada 1979 hingga 1991. Lebih dari 70,000 jiwa menjadi korban dari perang tersebut. Ketimpangan sosial dan ekonomi yang telah berlangsung lama telah memicu pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh militer dengan dukungan pemerintah. Kasus yang terjadi merentang mulai dari pemberangusan kebebasan sipil hingga pembantaian warga di desa-desa.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
Hak asasi manusia di El Salvador mencuat sejak perang saudara pada 1979 hingga 1991. Lebih dari 70,000 jiwa menjadi korban dari perang tersebut. Ketimpangan sosial dan ekonomi yang telah berlangsung lama telah memicu pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh militer dengan dukungan pemerintah. Kasus yang terjadi merentang mulai dari pemberangusan kebebasan sipil hingga pembantaian warga di desa-desa.[1]
Satu-satunya perlawanan terhadap militer dan pemerintah El Salvador pada saat itu datang dari Front Pembebasan Nasional Farabundo Marti (FMLN). Puncaknya adalah ketika terjadi pembunuhan terhadap aktivis hak asasi manusia, Uskup Agung Oscar Romero, pada 1980. Seiring dengan meningkatnya gejolak sosial dan pelanggaran hak asasi manusia, Amerika Serikat berupaya melakukan intervensi dengan memberikan dukungan terhadap pemerintah El Salvador berupa uang dan personil nonmiliter. Namun, hal itu malah memicu kekerasan lebih lanjut antara militer dan kelompok penentang pemerintah.[1]
Pada 1990, Perserikatan Bangsa-Bangsa membentuk Misi Pengamat PBB di El Salvador (ONUSAL) yang memfasilitasi perjanjian damai yang terjadi pada 1992. Badan ini juga ikut mengawasi pemilihan umum demokratis pada 1994.[1]
 | Artikel bertopik umum ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. Jika Anda melihat halaman yang menggunakan templat {{stub}} ini, mohon gantikan dengan templat rintisan yang lebih spesifik. |
