Harbrinderjit Singh Dillon atau lebih dikenal dengan nama H. S. Dillon adalah salah satu tokoh Indonesia di bidang hak asasi manusia dan sosial-ekonomi. Ia pernah menjabat sebagai Direktur Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan. Ia meraih penghargaan Global Award dari Priyadarshni Academy, India sebagai keturunan India di luar India yang memberikan kontribusi bagi negara yang ditinggalinya.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
| Harbrinderjit Singh Dillon | |
|---|---|
 | |
| Lahir | Harbrinderjit Singh Dillon (1945-04-23)23 April 1945 Medan, Hindia Belanda |
| Meninggal | 16 September 2019(2019-09-16) (umur 74) Kuta, Indonesia |
| Kebangsaan | Indonesia |
| Almamater | Universitas Sumatera Utara Universitas Cornell |
| Dikenal atas | Tokoh HAM, Sosial Ekonomi, Pakar Pertanian, Pemerhati Penanggulangan Kemiskinan |
| Anak | 3 |
H. S. Dillon | |
|---|---|
| Jabatan Pemerintahan | |
| 1998–2002 | Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia |
| 1999–2000 | Anggota Dewan Ekonomi Nasional |
| 2000–2001 | Anggota Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi |
| 2010–2012 | Anggota Komite Ekonomi Nasional |
| 2011–2014 | Utusan Khusus Presiden Bidang Penanggulangan Kemiskinan |
  | |
Harbrinderjit Singh Dillon (23 April 1945 – 16 September 2019)[1] atau lebih dikenal dengan nama H. S. Dillon adalah salah satu tokoh Indonesia di bidang hak asasi manusia dan sosial-ekonomi. Ia pernah menjabat sebagai Direktur Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan. Ia meraih penghargaan Global Award dari Priyadarshni Academy, India sebagai keturunan India di luar India yang memberikan kontribusi bagi negara yang ditinggalinya.
H. S. Dillon menghabiskan masa kecilnya di Medan, Sumatera Utara. Ia menempuh pendidikan di SD Santo Josef Medan, SMP Santo Thomas Medan, dan SMA 1 Teladan Medan. Kemudian ia berkuliah di Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara (USU)
Tahun 1983, ia mendapatkan gelar PhD dalam bidang Ekonomi Pertanian dari Cornell University, New York, Amerika Serikat.[2]
Ia memulai karier pemerintahan di Departemen Pertanian. Ia menjadi Tenaga ahli diperbantukan pada Ketua Tim Khusus Proyek Perkebunan Berbantuan, Direktorat Jenderal Perkebunan dari tahun 1983 hingga 1985. Kemudian, Dillon diangkat menjadi Kepala Bagian Pengkajian Komoditas Biro Kerja Sama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal Departemen Pertanian dari tahun 1985 hingga tahun 1990.
Dalam rentang 6 tahun (1990–1990), ia kemudian menjadi Staf Ahli Menteri Pertanian bidang Pengembangan dan Perdagangan Komoditas.[3] Selain itu pada tahun 1994, ia menjabat 3 posisi, yakni Ketua Tim Konsolidasi Kantor Pemasaran Bersama PT Perkebunan (BUMN), Ketua Tim Perumus Konsolidasi BUMN Sektor Pertanian, kemudian menjadi Kepala Biro Tata Usaha BUMN, Departemen Pertanian.
Tahun 1997 hingga tahun 2019, ia memimpin sebuah lembaga penelitian, yakni menjadi Direktur Eksekutif Centre for Agricultural Policy Studies (CAPS). Setahun kemudian pada 1998 hingga 2002, ia dipercaya menjadi Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Kemudian pada tahun 1999, ia dilantik oleh Presiden ke-4 Indonesia Abdurrahman Wahid menjadi Anggota Dewan Ekonomi Nasional yang diketuai oleh Emil Salim. Selain itu Presiden Abdurrahman Wahid juga menunjukkan menjadi Anggota Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.[4]
Ia kemudian menjadi Penasihat Menteri Koordinator Perekonomian Bidang Penanggulangan Kemiskinan pada Februari 2001. Ia juga dipercaya menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dari Maret hingga Oktober 2001 dan Direktur Kemitraan untuk Reformasi Pemerintahan.[4]
Pada Oktober 2001, PT Astra Agro Lestari menunjuk H. S. Dillon sebagai Komisaris Independen. Ia menjadi komisaris independen di perusahaan tersebut selama belasan tahun.[2][5]
Dillon ditunjuk oleh Presiden ke-6 Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Anggota Komite Ekonomi Nasional pada tahun 2010 hingga tahun 2012.[6] Kemudian ditunjuk sebagai Utusan Khusus Presiden bidang Penanggulangan Kemiskinan pada April 2011.[2]
Pada Agustus 2011, ia bersama Komisi Pemberantasan Korupsi, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Komnas HAM, Komnas Perempuan dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia serta Ombudsman mendeklarasikan "Gerakan Cukup Sudah Kemiskinan dan Pemiskinan".[7] Gerakan ini merupakan kolaborasi gerakan konkrit untuk mengentaskan kemiskinan. Pada Juli 2012, HS Dillon ke Kalimantan Tengah untuk mendukung intensifikasi budidaya kedelai di lahan seluas 150.000 hektar oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang. Ia juga mengimbau melakukan kemitraan dengan masyarakat, agar keterlibatan masyarakat mampu meningkatkan taraf hidup mereka.[8]
Di Juni 2013, ia sempat menyentil pemerintah daerah karena tidak memberikan lahan kepada petani, yang mengakibatkan kesenjangan semakin meningkat.[9]
Dalam kancah internasional, ia beberapa kali diutus mewakili Indonesia dalam bidang Agribisnis. Pada tahun 1988, ia menjadi representasi negara dalam International Association of Agricultural Economists. Pada tahun yang sama, ia menjadi Chief Negotiator pada delegasi Indonesia di Uruguay Round Negotiations sampai 1993.[2] Setahun kemudian pada 1989, ia ditunjuk sebagai Kepala Sekretariat Komisi Kerja Tetap Departeman Pertanian – Departemen Perindustrian (1989).
Pada tahun 1990 hingga tahun 1996, Dillon menjadi Koordinator Task Force Kebijakan Pertanian, INPEC (Indonesian National Committee for Pacific Economic Cooperation). Selanjutnya dipercaya menjadi Sekretaris Board of Supervisors, PTP Commodities Limited New York dan Indoham (1991–1996), Anggota Consultative Committee, the Common Fund for Commodities, Amsterdam (1991–1992), Ketua Pengurus Pusat Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (1996–1999), dan Vice President Asian Society of Agricultural Economists (1996–1999).
.jpg)
Beberapa penghargaan yang pernah diperoleh oleh H. S. Dillon, salah satunya Bintang Jasa Pratama. Ia dianugerahkan penghargaan ini oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 15 Agustus 2007.[10] Ia juga mendapatkan Global Award dari Priyadarshni Academy Mumbay, India, Bidang Hak Asasi Manusia dan Sosial Ekonomi. Penghargaan ini ia dapatkan pada 19 September 2014.[11]
Pada Agustus 2015, ia kembali mendapatkan penghargaan dari Presiden Indonesia. Dillon mendapat penghargaan Bintang Mahaputra Utama oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Hal ini ia dapatkan karena 3 hal, yakni berjasa luar biasa di berbagai bidang yang bermanfaat bagi kemajuan, kesejahteraan, dan kemakmuran bangsa dan negara. Kedua, pengabdian dan pengorbanannya di bidang sosial, politik, ekonomi, hukum, budaya, ilmu pengetahuan, teknologi dan beberapa bidang lain yang besar manfaat bagi bangsa dan negara. Ketiga, darma bakti dan jasanya diakui secara luas di tingkat nasional dan internasional.[12]
Bintang Jasa Pratama (2007)
Bintang Mahaputera Utama (2015)H. S. Dillon menikah dengan seorang dokter bernama Drupadi S. Harnopidjati. Dari pernikahannya tersebut, mereka mempunyai 3 anak, yakni Haryasetyaka Singh Dillon, Mahawira Singh Dillon, dan Mahareksha Singh Dillon.[13]
Dillon menganut agama Sikhisme. Agama ini merupakan agama minoritas di Indonesia.[14]
| Internasional | |
|---|---|
| Nasional | |
| Lain-lain | |
