Ekomodernisme merupakan filsafat lingkungan hidup yang berasal dari kepercayaan bahwa perkembangan teknologi dapat memungkinkan manusia untuk berkembang di samping meminimalkan dampak terhadap lingkungan. Manusia membutuhkan perkembangan di bidang sosial, ekonomi, dan kekuatan teknologi untuk membuat hidup yang lebih baik, menstabilkan iklim, dan melindungi alam dunia. Dalam konteks ketahanan pangan, ekomodernisme dapat dilakukan dengan cara membebaskan lahan untuk konservasi dengan meningkatkan produksi makanan dan sumber daya lainnya menggunakan teknologi.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
Ekomodernisme merupakan filsafat lingkungan hidup yang berasal dari kepercayaan bahwa perkembangan teknologi dapat memungkinkan manusia untuk berkembang di samping meminimalkan dampak terhadap lingkungan.[1] Manusia membutuhkan perkembangan di bidang sosial, ekonomi, dan kekuatan teknologi untuk membuat hidup yang lebih baik, menstabilkan iklim, dan melindungi alam dunia.[2] Dalam konteks ketahanan pangan, ekomodernisme dapat dilakukan dengan cara membebaskan lahan untuk konservasi dengan meningkatkan produksi makanan dan sumber daya lainnya menggunakan teknologi.[1]
Istilah ekomodernis berdasarkan sebuah manifesto yang ditulis bersama oleh 18 ilmuwan terkemuka di bidangnya masing-masing dari berbagai institusi seperti Harvard, Breakthrough Institute, dan Long Now Foundation.[2]
Ekomodernisme adalah suatu teori perubahan sosial yang menggambarkan proses keberlanjutan lingkungan. Hal tersebut juga menjelaskan bahwa perkembangan ekonomi dapat dibarengi dengan perlindungan ekologi. Berbeda dengan pendapat yang konservatif, ekomodernisme berpandangan bahwa semua komponen dalam kehidupan modern seperti ekonomi pasar, perkembangan industry, kesejahteraan warga, produksi pertanian, serta institusi sains dan teknologi harus direstrukturisasi melalui berbagai kebijakan untuk menjaga lingkungan.[3]
Restrukturisasi melibatkan banyak pemangku kepentingan seperti pemerintah, swasta, pencinta lingkungan yang berpandangan moderat serta para ahli lingkungan. Melalui kemitraan yang terjalin, proses pengambilan keputusan harus berdasarkan consensus dari berbagai pihak yang terlibat. Pemerintah merupakan factor kunci yang sangat berpengaruh terhadap semua kebijakan public berbasis lingkungan, pemerintah pula yang diharapkan membuat regulasi yang mapan terkait kebijakan industry, serta memberikan peluang kepada swasta untuk berinovasi.[4]
