Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah

Direktorat Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
Gambaran umum
Dasar hukum	Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2024
Susunan organisasi
Direktur Jenderal	Asnaedi, A.Ptnh., M.H.
Situs web
www.atrbpn.go.id

Direktorat Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan merupakan unsur pelaksana pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.^[1]

Fungsi

1. perumusan kebijakan di bidang pengaturan penetapan hak tanah dan ruang, pengaturan pendaftaran tanah dan ruang, pengaturan hak komunal, pengaturan dan penetapan tanah instansi pemerintah, serta pembinaan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan penetapan hak tanah dan ruang, pengaturan pendaftaran tanah dan ruang, pengaturan hak komunal dan hubungan kelembagaan, pengaturan dan penetapan tanah instansi pemerintah, serta pembinaan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
3. penelusuran nonna, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengaturan penetapan hak tanah dan ruang, pengaturan pendaftaran tanah dan ruang, pengaturan hak komunal, pengaturan dan penetapan tanah instansi pemerintah, serta pembinaan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengaturan penetapan hak tanah dan ruang, pengaturan pendaftaran tanah dan ruang, pengaturan hak komunal, pengaturan dan penetapan tanah instansi pemerintah, serta pembinaan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
5. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengaturan penetapan hak tanah dan ruang, pengaturan pendaftaran tanah dan ruang, pengaturan hak komunal dan hubungan kelembagaan, pengaturan dan penetapan tanah instansi pemerintah, serta pembinaan Pejabat Pembuat Akta Tanah;

Perubahan Nomenklatur

• Deputi Bidang Pengkajian dan Hukum Pertanahan (2001–2006)^[2]
• Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah (2006–2013)^[3]
• Deputi Bidang Hak Tanah, Pendaftaran Tanah, dan Pemberdayaan Masyarakat (2013–2015)^[4]
• Direktorat Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan (2015–2020)^[5]
• Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (2020–)^[6][1]

Referensi

Pranala luar

• (Indonesia) Situs web resmi Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia

Artikel bertopik Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

• l
• b
• s