Daftar kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara berdasarkan waktu pembentukan

• 
  Lambang Provinsi Sulawesi Tenggara
• 
  Peta Lokasi Provinsi Sulawesi Tenggara di Indonesia
• 
  Peta Lokasi Kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Tenggara

Berikut adalah artikel mengenai Daftar kabupaten dan/atau kota di Sulawesi Tenggara berdasarkan waktu pembentukan yang diurutkan berdasarkan abjad. Referensi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia yang pertama dikeluarkan saat pembentukan kabupaten/kota tersebut meskipun terdapat perundang-undangan terbaru dikemudian hari.

No.	Kode Kemendagri	Kabupaten/kota	Undang-Undang	Tanggal pengesahan	Kecamatan	Kelurahan/desa	Lambang	Peta lokasi
1	74.06	Kabupaten Bombana	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003[1]	18 Desember 2003	22	22/121
2	74.04	Kabupaten Buton	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959[2]	4 Juli 1959	7	12/83
3	74.15	Kabupaten Buton Selatan	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014[3]	23 Juli 2014	7	10/60
4	74.14	Kabupaten Buton Tengah	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014[4]	23 Juli 2014	7	10/67
5	74.10	Kabupaten Buton Utara	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007[5]	2 Januari 2007	6	12/78
6	74.01	Kabupaten Kolaka	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959[2]	4 Juli 1959	12	35/100
7	74.11	Kabupaten Kolaka Timur	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013[6]	11 Januari 2013	13	16/117
8	74.08	Kabupaten Kolaka Utara	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003[1]	18 Desember 2003	15	6/127
9	74.02	Kabupaten Konawe	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959[2]	4 Juli 1959	27	57/297
10	74.12	Kabupaten Konawe Kepulauan	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013[7]	15 Mei 2013	7	7/89
11	74.05	Kabupaten Konawe Selatan	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003[8]	25 Februari 2003	25	15/336
12	74.09	Kabupaten Konawe Utara	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007[9]	2 Januari 2007	13	11/159
13	74.03	Kabupaten Muna	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959[2]	4 Juli 1959	22	26/125
14	74.13	Kabupaten Muna Barat	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014[10]	23 Juli 2014	11	5/81
15	74.07	Kabupaten Wakatobi	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003[1]	18 Desember 2003	8	26/75
16	74.72	Kota Baubau	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001[11]	21 Juni 2001	8	43/-
17	74.71	Kota Kendari	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995[12]	3 Agustus 1995	10	64/-

Referensi

Pranala luar