Daftar kabupaten dan kota di Aceh berdasarkan waktu pembentukan

• 
  Lambang Provinsi Aceh
• 
  Peta lokasi Provinsi Aceh di Indonesia
• 
  Peta Kabupaten di Aceh

Berikut adalah artikel mengenai Daftar kabupaten dan/atau kota di Aceh berdasarkan waktu pembentukan yang diurutkan berdasarkan abjad. Referensi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia yang pertama dikeluarkan saat pembentukan kabupaten/kota tersebut meskipun terdapat perundang-undangan terbaru dikemudian hari.

No.	Kode Kemendagri	Kabupaten/kota	Undang-Undang	Tanggal pengesahan	Kecamatan	Gampong	Lambang	Peta lokasi
1	11.05	Kabupaten Aceh Barat	Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956[1]	14 November 1956	12	322
2	11.12	Kabupaten Aceh Barat Daya	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002[2]	10 April 2002	9	152
3	11.06	Kabupaten Aceh Besar	Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956[1]	14 November 1956	23	604
4	11.14	Kabupaten Aceh Jaya	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002	10 April 2002	9	172
5	11.01	Kabupaten Aceh Selatan	Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956	14 November 1956	18	260
6	11.10	Kabupaten Aceh Singkil	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999[3]	20 April 1999	11	116
7	11.16	Kabupaten Aceh Tamiang	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002	10 April 2002	12	216
8	11.04	Kabupaten Aceh Tengah	Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956[1]	14 November 1956	14	295
9	11.02	Kabupaten Aceh Tenggara	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974[4]	4 Juni 1974	16	385
10	11.03	Kabupaten Aceh Timur	Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956[1]	14 November 1956	24	513
11	11.08	Kabupaten Aceh Utara	Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956[1]	14 November 1956	27	852
12	11.17	Kabupaten Bener Meriah	Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003[5]	18 Desember 2003	10	232
13	11.11	Kabupaten Bireuen	Undang Undang Nomor 48 tahun 1999[6]	4 Oktober 1999	17	609
14	11.13	Kabupaten Gayo Lues	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002	10 April 2002	11	136
15	11.15	Kabupaten Nagan Raya	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002	10 April 2002	10	222
16	11.07	Kabupaten Pidie	Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956[1]	14 November 1956	23	730
17	11.18	Kabupaten Pidie Jaya	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007[7]	2 Januari 2007	8	222
18	11.09	Kabupaten Simeulue	Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999[8]	4 Oktober 1999	10	138
19	11.71	Kota Banda Aceh	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956[9]	23 Maret 1956	9	90
20	11.74	Kota Langsa	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001[10]	21 Juni 2001	5	66
21	11.73	Kota Lhokseumawe	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001[11]	21 Juni 2001	4	68
22	11.72	Kota Sabang	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965[12]	14 Juni 1965	3	18
23	11.75	Kota Subulussalam	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007[13]	2 Januari 2007	5	82

Referensi

Pranala luar