Kabupaten-kabupaten di Kroasia adalah subdivisi administratif primer di Republik Kroasia. Sejak didirikan kembali pada 1992, Kroasia terbagi dalam 20 kabupaten dan ibu kota Zagreb, yang memiliki otoritas dan status hukum dari kabupaten dan kota. Pada 2015, kabupaten-kabupaten tersebut terbagi dalam 128 kota dan 428 munisipalitas.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
| Kabupaten di Kroasia Hrvatske županije (Kroasia) | |
|---|---|
 | |
| Kategori | Negara bagian uniter |
| Letak | Republik Kroasia |
| Jumlah wilayah | 20 Kabupaten + Kota Zagreb |
| Penduduk | 50,927 (Lika-Senj) – 790,017 (Zagreb) |
| Luas | 640 km2 (247 sq mi) (Zagreb) – 5.350 km2 (2.067 sq mi) (Lika-Senj) |
| Pemerintahan | Pemerintah kabupaten, Pemerintah nasional |
| Pembagian administratif | Munisipalitas dan Kota |
Kabupaten-kabupaten di Kroasia (bahasa Kroasia: županijecode: hr is deprecated ) adalah subdivisi administratif primer di Republik Kroasia.[1] Sejak didirikan kembali pada 1992, Kroasia terbagi dalam 20 kabupaten dan ibu kota Zagreb, yang memiliki otoritas dan status hukum dari kabupaten dan kota (terpisah dari Kabupaten Zagreb yang ada di sekitarnya).[2][3] Pada 2015, kabupaten-kabupaten tersebut terbagi dalam 128 kota dan 428 munisipalitas (kebanyakan pedesaan).[4][5]
Majelis kabupaten (bahasa Kroasia: županijska skupštinacode: hr is deprecated ) adalah badan perwakilan dan deliberatif di setiap kabupaten. Para anggota majelis dipilih untuk masa jabatan empat tahun melalui pemungutan suara populer (proportional system dengan daftar tertutup dan metode d'Hondt) dalam pemilu lokal.[6]
Badan eksekutif dari setiap pemerintah kabupaten dikepalai oleh seorang prefek kabupaten (presiden kabupaten) (bahasa Kroasia: župancode: hr is deprecated ), kecuali wali kota yang mengepalai badan eksekutif kota Zagreb. Para prefek kabupaten di Kroasia (dengan dua deputi prefek), wali kota Zagreb (dengan dua deputi wali kota)[a] dipilih untuk masa jabatan selama empat tahun oleh mayoritas pemberi suara dalam unit pemerintahan lokal yang tersedia, dengan pemilihan runoff jika tak ada kandidat yang meraih mayoritas dalam putaran pemungutan suara pertama (suara mayoritarian, sistem dua putaran).[6] Para prefek kabupaten (dengan para deputi prefek dan wali kota Zagreb bersama dengan para deputinya) dapat digulingkan oleh sebuah referendum. Badan administratif kabupten adalah departemen administratif dan layanan yang didirikan untuk memegang pekerjaan dalam domain pemerintahan sendiri dari kabupaten tersebut, serta untuk memegang pekerjaan administrasi negara bagian yang ditransfer ke kabupaten. Departemen dan layanan administratif diurus oleh kepala (prinsipal) yang dinominasikan oleh prefek kabupaten pada basis kompetisi publik.[7]
Di setiap kabupaten, terdapat Kantor Administrasi Negeri (bahasa Kroasia: Ured državne upravecode: hr is deprecated ) yang memegang tugas-tugas pemerintah pusat (di bawah Kementerian Administrasi Publik). Kepala Kantor Administrasi Negeri (predstojnik Ureda državne uprave), yang merupakan seorang lulusan universitas dalam bidang hukum, diangkat oleh Pemerintah Kroasia (di Kota Zagreb, wali kota bertanggung jawab atas administrasi negeri). Kantor-kantor ("administrasi") tersebut bukanlah bawahan majelis kabupaten atau prefek kabupaten, tetapi berada langsung di bawah pemerintah negeri (mirip dengan kegubernuran atau prefektur di negara-negara tertentu).
Kabupaten-kabupaten didanai oleh pemerintah pusat, serta bisnis milik kabupaten, pajak kabupaten dan pemasukan kabupaten. Pajak kabupaten meliputi lima persen pajak harta warisan dan pajak hadiah, pajak kendaraan bermotor, pajak kapal dan pajak mesin permainan arkade.[8][9]
Kabupaten-kabupaten tersebut ditugaskan untuk memegang tugas pemerintahan publik umum, pendidikan dasar dan menengah, dan perawatan kesehatan yang didanai pemerintah, kesejahteraan sosial, administrasi yang mengurusi pertanian, kehutanan, perburuan, perikanan, pertambangan, industri dan pembangunan, dan layanan lain dalam bidang ekonomi di tingkat kabupaten, serta manajemen infrastruktur transportasi jalan raya dan memberi izin bangunan dan lokasi dan dokumen lainnya dalam hubungannya dengan pembangunan di kawasan kabupaten kecuali kawasan kota besar dan kota kursi kabupaten; pemerintah pusat dan pemerintah lokal (kota dan munisipal) juga memegang setiap tugas pada tingkat mereka masing-masing menurut hukum.[7]
Asosiasi Kabupaten Kroasia dibentuk pada 2003 sebagai wadah kerjasama antar-kabupaten.[10]
Istilah (tunggal) Kroasia županija aslinya ditujukan kepada teritorial yang dikendalikan oleh župa (gelar resmi).[11] Sejak abad ke-12, kabupaten juga disebut oleh istilah Latin comitatus.[11]
Kroasia pertama kali terbagi dalam kabupaten-kabupaten pada Abad Pertengahan.[12] Kabupaten-kabupaten mula-mula diperkenalkan di Kroasia pada masa pemerintahan Wangsa Trpimirović. Jumlah kabupaten dan perbatasan antar kabupaten awal sulit unit ditentukan secara akurat; mereka dianggap meliputi wilayah yang terbagi dalam sebuah pusat otoritas lokal tunggal, tetapi kawasan-kawasan bangsawan signifikan memiliki status hukum terpisah dari otoritas lokal.
Sebelas kabupaten berikut ini biasanya didaftarkan sebagai kabupaten-kabupaten tertua di Kroasia, bermula dari abad ke-10:[13]
Pada periode yang sama, kabupaten-kabupaten di Kroasia Pannonia (utara Gunung Gvozd) kurang terdokumentasi. Kabupaten-kabupaten Pannonia umumnya dianggap merupakan subjek langsung dari monarki Kroasia, tak seperti kabupaten-kabupaten selatan yang dikontrol oleh para bangsawan.[11]
Otoritas dan pemerintahan kabupaten secara signifikan memiliki keragaman, yang merefleksikan" perubahan dalam monarkial dan pengaruh kerabat bangsawan; penaklukan Utsmaniyah dan perebutan kembali Kroasia atas berbagai teritorial; dan perubahan masyarakat dan politik sepanjang beberapa abad.[11][14] Pada abad ke-13 dan ke-14, kebangsawanan Kroasia makin kuat dan kabupaten-kabupaten yang dipegang oleh raja mengalami penurunan pada wadah legislatif, sementara kekuatan militer dan finansial terkonsentrasi di kalangan feodal. Bentuk pemerintahan lain yang melingkupi pemerintahan kabupaten pada masa itu meliputi Gereja Katolik Roma dan kota-kota kerajaan bebas, secara terpisah kota-kota dari Dalmatia. Setelah Kroasia menjadi wilayah takhta dari Monarki Habsburg pada 1527, pengaruh kabupaten makin menyusut, tetapi secara bertahan direstorasi setelah 1760.[11]
Divisi-divisi berubah sepanjang waktu, merefleksikan: kehilangan teritorial akibat penaklukan Utsmaniyah dan kemudian perebutan ulang Kroasia atas beberapa teritorial; perubahan dalam status politik Dalmatia, Dubrovnik dan Istria; dan peristiwa-peristiwa politik, termasuk uni personal dan penyelesaian antara Kroasia dan Hungaria.[11][14]
Pada abad ke-19, Revolusi tahun 1848 di kawasan Habsburg menimbulkan sejumlah perubahan politik dan menciptakan pemerintahan sipil Kerajaan Kroasia-Slavonia sebagai bagian dari Austria-Hungaria, yang berujung pada peniadaan Frontier Militer Kroasia dan Slavonia pada 1881. Pada paruh kdua abad ke-19, kabupaten-kabupaten Kroasia mengalami sejumlah perombakan (1848-1850, 1850-1854, 1854-1861, 1861-1870, 1870-1874, 1874-1886, 1886-1914) yang juga merefleksikan posisi Kerajaan Kroasia-Slavonia di Kekaisaran Austria (setelah 1867, Monarki Austria-Hungaria); perombakan besar terakhir dari kabupaten-kabupaten tersebut adalah pada tahun 1886, saat delapan kabupaten didirikan di kerajaan tersebut. Cangkupan tersebut kebanyakan masih berlaku sampai kabupaten-kabupaten Kroasia tersebut ditiadakan pada 1913.[15] Kabupaten-kabupaten tersebut dihimpun sebagai unit-unit pemerintahan sendiri kontras dengan perwujudan kabupaten pada masa sebelumnya sejak Abad Pertengahan. Setiap kabupaten memiliki sebuah majelis (Bahasa Kroasia: županijska skupština) dengan para pembayar pajak terkaya terdiri dari separuh anggota majelis dan anggota terpilih yang terdiri dari setengah bagian lainnya. Prefek tertinggi (Bahasa Kroasia: veliki župan) dipilih oleh raja dan para pejabat kabupaten oleh ban. Badan kepengurusan setiap kabupaten terdiri dari 6 anggota yang dipilih oleh majelis kabupaten, sementara anggota sisanya adalah para pejabat kabupaten ex officio (prefek tertinggi, wakil prefek, petinggi kesehatan kabupaten, dll). Kabupaten-kabupaten terbagi dalam distrik-distrik (Bahasa Kroasia: kotari karena unit pemerintahan mirip dengan Bezirke di Austria), sementara munisipalitas-munisipalitas (Bahasa Kroasia: općine) dan kota-kota (Bahasa Kroasia: gradovi) adalah unit-unit pemerintahan mandiri lokal.[11]
Pembagian tradisional dari Kroasia dalam kabupaten-kabupaten ditiadakan pada 1922, saat oblast-oblast dari Kerajaan Serbia, Kroasia dan Slovenia diperkenalkan; ini kemudian digantikan oleh banovina-banovina dari Yugoslavia.[16] Republik Sosialis Kroasia, sebagai sebuah bagian konstituen dari Yugoslavia setelah Perang Dunia II memiliki sekitar 100 munisipalitas sebagai unit-unit pemerintahan utama dan entitas-entitas pemerintahan lokal. Kabupaten-kabupaten diperkenalkan ulang pada 1992, tetapi dengan perubahan teritorial signifikan dari subdivisi sebelum 1922; contohnya, sebelum 1922, Transleithania Kroasia terbagi dalam delapan kabupaten, tetapi legislasi baru mendirikan empat belas kabupaten di teritorial yang sama. Kabupaten Međimurje didirikan di kawasan eponim yang diakuisisi melalui Traktat Rianon tahun 1920.[17][18] Kabupaten tersebut terkadang diubah sejak restorasi tahun 1992 mereka (untuk alasan-alasan seperti hubungan sejarah dan permintaan dari kota-kota); revisi terbaru terjadi pada 2006.[4]
Kabupaten-kabupaten pada saat ini mengikuti tiga pembagian Kroasia dalam Nomenklatur Unit Teritorial untuk Statistik (Nomenclature of Territorial Units for Statistics, NUTS) Uni Eropa. Pembagian Unit Administratif Lokal (Local Administrative Unit, LAU) NUTS terbagi menjadi dua; divisi LAU 1 untuk Kroasia juga memasangkan kabupaten-kabupaten (dampaknya membuat kesamaan dengan 3 unit NUTS).[19]
.svg){kind=small}
.svg){kind=small}
.svg){kind=small}
.svg)