Resimen Tjakrabirawa adalah satuan pasukan pengawal dan pengamanan mantan Presiden Indonesia Soekarno. Satuan ini dibubarkan pada tahun 1966 karena terlibat dalam upaya kudeta Gerakan 30 September.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
| Resimen Tjakrabirawa | |
|---|---|
 | |
| Aktif | 6 Juni 1962–28 Maret 1966 |
| Negara |  Indonesia |
| Cabang | Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Polisi |
| Tipe unit | Unit keamanan pelindung |
| Peran | Perlindungan dan pengawalan bagi Presiden, dan keluarganya |
| Bagian dari | Tentara Nasional Indonesia (TNI) |
| Markas | Jakarta |
| Moto | Dirgayu Satyawira (Prajurit Setia Berumur Panjang) |
| Warna Baret | Merah Bata |
| Tokoh | |
| Tokoh berjasa |
|
Resimen Tjakrabirawa adalah satuan pasukan pengawal dan pengamanan mantan Presiden Indonesia Soekarno. Satuan ini dibubarkan pada tahun 1966 karena terlibat dalam upaya kudeta Gerakan 30 September.
Resimen Tjakrabirawa dibentuk pada 6 Juni 1962 oleh Presiden Soekarno atas usul para perwira militer setelah upaya pembunuhan terhadap kepala negara, yang terakhir terjadi pada 14 Mei tahun itu.[1] Tugas utamanya adalah memberikan keamanan bagi presiden dan keluarganya. Keamanan bagi presiden meliputi perlindungan individu dan perlindungan wilayah. Personelnya direkrut dari berbagai cabang militer Indonesia, seperti Raider Angkatan Darat dan Pasukan Para Komando Angkatan Darat, Korps Komando Operasi Angkatan Laut (KKO), Pasukan Gerak Cepat Angkatan Udara (PGT), dan Brigade Mobil Polisi (BRIMOB).[2] Komandan pertama dan wakil komandan adalah Brigadir Jenderal M. Sabur dan Kolonel Maulwi Saelan. Presiden Soekarno memberi nama "Tjakrabirawa" berdasarkan senjata suci fiktif Kresna dalam mitologi wayang. Lambang resimennya adalah "Cakra" emas di latar belakang pentagonal merah gelap. Anggota resimen mengenakan baret merah bata, yang didorong ke kiri.[3][4]
Pada 30 September 1965, Letnan Kolonel Untung, komandan salah satu dari tiga batalyon resimen, memimpin upaya kudeta Gerakan 30 September. Personel Tjakrabirawa terlibat dalam penculikan dan pembunuhan enam jenderal senior. Kudeta tersebut gagal, dan Untung kemudian dijatuhi hukuman mati atas perbuatannya.[5][6] Beberapa bulan setelah upaya kudeta, tentara mendorong serangkaian demonstrasi anti-Soekarno di Jakarta. Selama demonstrasi besar oleh mahasiswa di dekat istana kepresidenan pada 24 Februari 1966, tentara Tjakrabirawa menembak, menewaskan seorang siswi SMA dan seorang mahasiswa universitas, Arif Rahman Hakim.[7]
Dua bulan setelah diterbitkannya Surat Perintah 11 Maret yang memberi wewenang kepada Mayor Jenderal Soeharto untuk mengambil semua langkah yang diperlukan guna menjamin keamanan, terjadi pembersihan di Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan Kepolisian, serta Resimen Tjakrabirawa dibubarkan pada 28 Maret. Anggota-anggotanya diburu oleh Tentara, diinterogasi, disiksa, dan dipenjara. Mereka yang dianggap terlibat langsung dalam Gerakan 30 September dieksekusi.[8][9] Fungsi pengamanan presiden kemudian diambil alih oleh Komando Polisi Militer Angkatan Bersenjata pada awal 1966, yang disebut Satgas Pomad Para. Selanjutnya, Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) dibentuk oleh Pemerintah Orde Baru dan hingga kini bertanggung jawab atas pengamanan presiden, serta tugas pengawal kehormatan di ibu kota.[10]
Organisasi Tjakrabirawa terdiri dari:[11]
Sejarah berdasarkan mahkamah militer luar biasa mengatakan bahwa salah satu komandan Tjakrabirawa Letnan Kolonel Untung memimpin penangkapan terhadap pembunuhan jenderal-jenderal pada peristiwa Gerakan 30 September.[butuh rujukan]
