Batara Richard Hutagalung adalah seorang sejarawan dan komentator politik Indonesia. Ia menjabat sebagai Ketua Umum Komite Nasional Pembela Kedaulatan Negara dan Martabat Bangsa (PKNMB) dan ketua umum Komite Utang Kehormatan Belanda (KUB) serta tergabung dalam Gerakan Kebangkitan Indonesia (GKI). Ia juga merupakan pendiri Aliansi Reformasi Indonesia (ARI).
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
| Batara Richard Hutagalung | |
|---|---|
| Lahir | (1944-12-04)4 Desember 1944 Surabaya, Indonesia |
| Almamater | Universitas Hamburg Jerman |
| Pekerjaan | Penulis, Sejarawan |
Batara Richard Hutagalung (lahir 4 Desember 1944)[1] adalah seorang sejarawan dan komentator politik Indonesia. Ia menjabat sebagai Ketua Umum Komite Nasional Pembela Kedaulatan Negara dan Martabat Bangsa (PKNMB)[2] dan ketua umum Komite Utang Kehormatan Belanda (KUB) serta tergabung dalam Gerakan Kebangkitan Indonesia (GKI).[3] Ia juga merupakan pendiri Aliansi Reformasi Indonesia (ARI).[4]
Pada 2019, ia menerbitkan buku berjudul Indonesia Tidak Pernah Dijajah.[5]
Ia lahir sebagai anak keenam dari pasangan Letnan Kolonel Purnawirawan Wiliater Hutagalung dan Maria Dora Elfrinkhoff-Rincap, seorang perawat di Rumah Sakit Militer Belanda di Jakarta (sekarang RSPAD Gatot Subroto)[4]
Setelah lulus SMA di Denpasar, ia berangkat ke Hamburg, Jerman Barat memakai kapal Sam Ratulangie di mana ia masuk jurusan sosiologi, filsafat dan psikologi dari Universitas Hamburg.[4]
Sejak tahun 2000, ia gencar menyerukan perlunya peninjauan kembali hubungan diplomatik Indonesia-Belanda karena Belanda sampai saat itu belum secara resmi mengakui kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945.[1] Ia juga merupakan salah satu orang yang berpandangan bahwa pemilihan umum (Pemilu) harus kembali dilakukan lewat Majelis Perwakilan Rakyat (MPR).[3] Hutagalung juga menuduh bahwa para keturunan Pao An Tui bersekongol dengan pemerintah Belanda, para pendukung para federalis Indonesia dan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dibubarkan dalam rangka membuat Indonesia menjadi tak stabil lewat upaya menghimpun kendali atas sumber daya, pasar konsumen serta posisi geo-politik dan geo-strategi sebagai bentuk 'balas dendam sejarah'.[6]
