Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan merupakan bekas unsur pendukung pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Instansi ini bertugas menyelenggarakan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
| Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia | |
|---|---|
.svg){kind=logo} | |
| Gambaran umum | |
| Dasar hukum | Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 dan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 |
| Dibubarkan | 21 Juli 2023 (2023-07-21) |
| Nomenklatur pengganti | |
| Susunan organisasi | |
| Kepala Badan | - |
| Situs web | |
| www | |
Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (disingkat BKIPM) merupakan bekas unsur pendukung pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Instansi ini bertugas menyelenggarakan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan.[1][2]
Sejak terbitnya Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 pada tanggal 20 Juli 2023, unsur karantina dalam BKIPM digabungkan dengan Badan Badan Karantina Pertanian (Barantan) menjadi Badan Karantina Indonesia yang merupakan lembaga pemerintah nonkementerian.[3] Sementara itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan tetap mempertahankan unsur pengendalian mutu dengan membentuk Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.[4]
| Unsur pembantu pimpinan | | |
|---|---|---|
| Unsur pelaksana | Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut • Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan • Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap • Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya • Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan • Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | |
| Unsur pengawas | ||
| Unsur pendukung | ||
 | Artikel bertopik Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |
