Aksesi Timor Leste ke Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara adalah sebuah proses yang dimulai setelah kemerdekaan negara tersebut pada 2002 saat para pemimpinnya menyatakan bahwa negara tersebut telah membuat sebuah "keputusan strategis" untuk menjadi negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Perbara) pada masa mendatang. Hubungan dengan dengan Perbara didukung oleh seluruh partai politik di Timor Leste. Timor Leste akan memiliki GDP terkenal di Perbara, kurang dari 15% dari negara anggota Perbara terkenal saat ini Laos.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
Aksesi Timor Leste ke Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara adalah sebuah proses yang dimulai setelah kemerdekaan negara tersebut pada 2002 saat para pemimpinnya menyatakan bahwa negara tersebut telah membuat sebuah "keputusan strategis" untuk menjadi negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Perbara) pada masa mendatang.[1] Negara tersebut secara resmi mengajukan keanggotaan pada tahun 2011 dan menjadi anggota pada tanggal 26 Oktober 2025.[2][3][4]
Semua partai politik di Timor-Leste mendukung hubungan yang lebih erat dengan Perbara.[5] Timor-Leste memiliki PDB paling kecil di antara negara-negara Perbara, yaitu kurang dari 15 persen dari PDB Laos, yang merupakan anggota Perbara dengan ekonomi terkecil saat ini.[6] Pada tahun 2022, Perbara menyetujui "secara prinsip" untuk menerima Timor-Leste sebagai anggota ke-11 organisasi tersebut, dengan keanggotaan penuh yang masih menunggu proses lebih lanjut.[7] Dalam KTT Perbara ke-46, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyarankan agar Timor-Leste dapat secara resmi bergabung dengan Perbara pada KTT berikutnya yang dijadwalkan pada Oktober 2025.[8] Ia kemudian mengonfirmasi bahwa Timor-Leste akan bergabung dengan Perbara pada 26 Oktober 2025.[9]
Piagam ASEAN memberi definisi terhadap ketentuan keanggotaan.[10]
Untuk menjadi anggota ASEAN, Timor-Leste harus sepenuhnya memenuhi persyaratan dan kewajiban organisasi, termasuk kemampuan untuk memenuhi persyaratan partisipasi dalam tiga pilar utama, yaitu politik-keamanan (APSC), ekonomi (AEC), dan sosial-budaya (ASCC). Meskipun tidak ada persyaratan keanggotaan yang berkaitan dengan tingkat pembangunan suatu negara, beberapa negara secara historis menentang aksesi Timor-Leste karena ekonominya yang belum berkembang.[13][14][15] Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, Kamboja, Filipina dan Myanmar mendukung aksesi keanggotaan ASEAN untuk Timor Leste, namur dibalik layar beberapa negara anggota mengungkapkan kekhawatiran bahwa ASEAN tidak bisa memberi jalur keanggotaan kepada Timor Leste karena sudah penuh masalah dengan Myanmar. Singapura paling utama sangat meragukan keanggotaan Timor Leste, keraguan ini akhirnya dilepaskan pada 2025.[16][17][18]
Timor-Leste adalah salah satu negara termiskin di Asia, menghadapi banyak tantangan termasuk menjaga keamanan, pembangunan ekonomi, upaya memberantas korupsi dalam anggaran nasional, dan sangat bergantung pada ekspor minyak, yang menyumbang hingga 80–90% pendapatannya.[19] Selain itu, peningkatan sistem layanan kesehatan dan pendidikan merupakan prioritas. Infrastruktur negara ini juga relatif kurang berkembang,[20] dan tingkat literasi sekitar 72% pada tahun 2022.[21] Menurut data dari Bank Dunia pada 2012, Timor-Leste memiliki populasi 1,2 juta jiwa dan PDB sebesar US$1,29 miliar,[22] 15% lebih kecil dibandingkan Laos yang memiliki PDB US$9,2 miliar.[6][23] Oleh karena itu, mempercepat aksesi Timor-Leste ke ASEAN dianggap terlalu tergesa-gesa pada saat itu.
Pada tahun 2015, Timor-Leste telah memenuhi tiga persyaratan utama: negara tersebut terletak di Asia Tenggara, diakui oleh semua negara anggota ASEAN, dan telah membuka kedutaan besar di semua negara anggota ASEAN.[24]
Peta jalan menuju keanggotaan tahun 2023 mencakup sejumlah langkah yang perlu dipenuhi Timor-Leste, termasuk kapasitas untuk menyelenggarakan pertemuan besar dan staf pemerintah yang berbahasa Inggris yang memadai.[25]
Pada tahun 2002, Timor-Leste diakui sebagai pengamat Perbara dan bergabung dengan Forum Regional Perbara (ARF) pada tahun 2005.[1] Setelah diterima dalam ARF pada Juli 2005, permohonan untuk bergabung dengan Perbara diajukan di Kuala Lumpur pada 28 Juli 2006.[26] Sebagai persiapan untuk aksesi, negara tersebut menandatangani Traktat Persahabatan dan Kerja Sama di Asia Tenggara pada Januari 2007, yang berisi komitmen untuk menolak penggunaan kekuatan dan mengikat Timor-Leste pada prinsip non-intervensi dalam urusan dalam negeri negara-negara anggota Perbara.[27] Pada Agustus 2007, negara-negara anggota Perbara menyatakan kesediaan mereka secara prinsip untuk menerima Timor-Leste.
Pada tahun 2005, Timor-Leste menyatakan keinginannya untuk menjadi anggota Perbara pada tahun 2010.[28] Pada Desember 2007, Presiden José Ramos-Horta menegaskan kembali bahwa keanggotaan dalam Perbara merupakan prioritas utama, dan ia berharap Timor-Leste dapat bergabung pada tahun 2012.[29] Pada Januari 2009, Perdana Menteri Thailand Abhisit Vejjajiva menyatakan bahwa negaranya akan mendukung keanggotaan Timor-Leste dalam Perbara pada tahun 2012.[30]
Pada tahun 2010, Timor-Leste menghadiri KTT Perbara sebagai "tamu khusus dari presidensi".[31][32]
Timor-Leste secara resmi mengajukan permohonan keanggotaan dalam Perbara pada 4 Maret 2011.[2][33] Beberapa bulan kemudian, Perdana Menteri Xanana Gusmão menahan harapan untuk bergabung dengan Perbara pada tahun tersebut, dengan menyatakan bahwa negara tersebut masih kekurangan “sumber daya manusia” yang diperlukan.[34] Setelah pemilihan umum tahun 2012, pemerintah baru menegaskan kembali komitmennya untuk bergabung dengan organisasi tersebut.[35]
Sementara Indonesia telah mendorong agar Timor Leste diterima sebagai anggota Perbara, beberapa negara seperti Singapura dan Laos menolak dengan alasan bahwa Timor-Leste belum cukup berkembang untuk bergabung.[36][37] Namun, setelah KTT Perbara pada April 2013, Sekretaris Jenderal Perbara Lê Lương Minh menyatakan bahwa semua negara anggota mendukung penerimaan Timor-Leste,[38] meskipun ia juga mengatakan bahwa negara tersebut belum memenuhi kualifikasi untuk keanggotaan.[39] Presiden Filipina Benigno Aquino III menyatakan dukungan negaranya terhadap keanggotaan Timor-Leste dalam Perbara pada Juni 2013. Sebelumnya, Filipina telah menyatakan dukungan serupa melalui dokumen resmi pada tahun 2002 dan 2010.[40]
Pada September 2013, Kelompok Kerja Dewan Koordinasi Perbara masih mengevaluasi permohonan keanggotaan Timor-Leste, dan Minh menyatakan bahwa belum ada batas waktu untuk penyelesaian penilaian tersebut.[41] Singapura berjanji tidak akan menghalangi keanggotaan Timor-Leste, tetapi tidak secara eksplisit mendukungnya, dengan alasan bahwa rencana integrasi ekonomi tidak boleh terganggu oleh aksesi negara tersebut.[42] Pada November 2013, U Aung Htoo, wakil direktur Departemen Urusan Perbara, mengatakan bahwa Timor-Leste belum siap bergabung pada tahun 2014 karena mereka belum memiliki kedutaan di seluruh 10 negara anggota Perbara saat ini, yang merupakan salah satu persyaratan keanggotaan.[6]
Pada tahun 2015, Timor-Leste menyatakan bahwa mereka kini siap bergabung kapan saja, melalui pernyataan duta besar Timor-Leste untuk Malaysia yang mengatakan bahwa negaranya telah memenuhi setidaknya dua persyaratan utama untuk menjadi anggota Perbara.[24] Pada tahun yang sama, Filipina kembali menyuarakan dukungannya terhadap aksesi Timor-Leste ke dalam Perbara.[43][44]
Pada tahun 2017, Filipina, sekutu dekat Timor-Leste, menjadi tuan rumah Perbara tahun itu. Namun, Perbara tidak membahas keanggotaan Timor-Leste pada tahun 2017, terutama karena kekurangan sumber daya manusia sebagaimana disorot oleh Singapura. Meskipun demikian, diumumkan bahwa Perdana Menteri Timor-Leste, Mari Alkatiri, akan tetap melanjutkan partisipasi negaranya dalam Perbara sebagai pengamat selama KTT 2017. Filipina, Indonesia, Thailand, dan Kamboja kembali menegaskan dukungan terhadap permohonan keanggotaan Timor-Leste selama pertemuan tersebut, tetapi enam negara anggota yang dipimpin oleh Singapura tidak memberikan dukungan terhadap langkah tersebut.[45][46]
Pada tahun 2018, permohonan keanggotaan Timor-Leste masih dikaji oleh organisasi tersebut.[47] Meskipun Singapura secara historis menentang aksesi Timor-Leste karena alasan ekonomi, negara itu mulai secara terbuka menyatakan sikap menyambut permohonan keanggotaan Timor-Leste ketika Perdana Menteri Timor-Leste melakukan kunjungan ke negara tersebut.[48]
Pada 2 Juli 2025, Myanmar secara resmi memberitahukan Malaysia, selaku ketua Perbara tahun 2025, bahwa pihaknya menentang bergabungnya Timor-Leste ke dalam blok tersebut pada Oktober 2025, dengan alasan campur tangan dalam urusan dalam negerinya. Timor-Leste diketahui memberikan dukungan terhadap kekuatan demokratis yang menentang junta militer dalam perang saudara yang sedang berlangsung.[49] Timor-Leste menolak kritik tersebut dan menyatakan bahwa mereka telah memenuhi seluruh persyaratan untuk menjadi anggota penuh Perbara.[50]
Pada tahun 2019, Perbara membentuk misi pencari fakta yang berkunjung ke Timor-Leste pada bulan September untuk menilai kesiapan negara tersebut bergabung dengan organisasi tersebut.[51] Pada Juni 2019, beberapa menteri Perbara kembali menegaskan dukungan mereka terhadap upaya keanggotaan Timor-Leste.[52][53][54]
Pada tahun 2021, Timor-Leste memilih abstain dalam pemungutan suara Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertujuan mengecam kediktatoran militer di Myanmar yang menggulingkan pemerintahan demokratis Aung San Suu Kyi. Keputusan ini dipengaruhi oleh Kamboja selaku ketua Perbara saat itu, yang juga memilih abstain bersama Brunei, Laos, dan Thailand, sementara Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Vietnam mendukung resolusi tersebut. Pejabat Timor-Leste kemudian menyatakan penyesalan mereka atas keputusan itu, dengan Ramos-Horta menyebutnya sebagai "suara yang memalukan" serta menyatakan bahwa keputusan tersebut mungkin telah membuat negara itu terisolasi dari anggota Perbara lainnya.[55]
Setelah terpilih kembali pada tahun 2022, Ramos-Horta menegaskan kembali keinginan negaranya untuk bergabung dengan Perbara, dengan target masuk pada tahun 2023 ketika Indonesia menjadi ketua organisasi tersebut.[56] Ia kemudian mengkritik lamanya proses keanggotaan, dengan menyatakan bahwa "Sepertinya untuk mencapai Perbara, Anda harus memenuhi semua kriteria untuk masuk surga. Dan langkah selanjutnya adalah Perbara”.[57]
Pada November 2022, setelah KTT Perbara ke-40 dan ke-41 di Phnom Penh, organisasi tersebut mengeluarkan pernyataan yang menyetujui "secara prinsip" keanggotaan Timor-Leste, memberikan status pengamat pada pertemuan tingkat tinggi, serta menyatakan bahwa peta jalan menuju keanggotaan penuh akan disampaikan pada KTT tahun 2023.[58]
Pada Februari 2023, Timor-Leste untuk pertama kalinya berpartisipasi dalam pertemuan tingkat menteri luar negeri Perbara, yakni dalam Pertemuan Para Menteri Perbara yang diadakan di Jakarta.[59]
Pada KTT Perbara ke-42 yang diselenggarakan di Labuan Bajo pada Mei 2023, Timor-Leste berpartisipasi dalam pertemuan tingkat tinggi Perbara untuk pertama kalinya, dengan Perdana Menteri Taur Matan Ruak mewakili negara tersebut. Acara ini menandai tonggak penting dalam upaya integrasi regional Timor-Leste, di mana peta jalan menuju aksesi negara itu diadopsi.[60] Selama sesi pidato di KTT tersebut, sang Perdana Menteri tampak jelas terharu, mencerminkan makna dan tekanan dari momen bersejarah saat negara itu mengambil langkah awal di panggung diplomatik Perbara.[61] Perdana Menteri Taur Matan Ruak berharap Timor-Leste dapat diterima sebagai anggota pada akhir tahun 2023.[62]
Namun, setelah terjadi pergantian pemerintahan, Perdana Menteri Xanana Gusmão menyatakan pada Agustus 2023 bahwa Timor-Leste tidak akan bergabung dengan Perbara sebagai negara demokratis selama pemerintahan militer, seperti di Myanmar, masih diterima dalam organisasi tersebut.[63] Pada KTT Perbara berikutnya di Jakarta, Perbara mendorong Timor-Leste untuk terus berupaya memenuhi persyaratan aksesi.[64]
Pada KTT Perbara ke-46, Perdana Menteri Xanana Gusmão memimpin delegasi Timor-Leste yang terdiri atas sejumlah pejabat pemerintah yang aktif terlibat dalam pembahasan tingkat tinggi. Menjelang sesi pleno KTT, delegasi tersebut berpartisipasi dalam pertemuan penting dari tiga pilar komunitas Perbara—Politik dan Keamanan, Ekonomi, serta Sosial-Budaya—untuk melaporkan kemajuan pelaksanaan peta jalan aksesi. Wakil Menteri Urusan Perbara Milena Rangel menghadiri Pertemuan Pejabat Senior Perbara (SOM) pada 24 Mei, di mana ia didampingi oleh Wakil Menteri Perdagangan dan Industri Augusto Júnior Trindade untuk menandatangani Nota Kesepahaman dengan Lembaga Penelitian Ekonomi untuk Perbara dan Asia Timur (ERIA). Perjanjian tersebut bertujuan mendukung pengembangan kebijakan publik yang selaras dengan tujuan integrasi Perbara.[65]
Dengan KTT Perbara ke-47 yang akan digelar pada Oktober 2025 dan diidentifikasi sebagai tonggak penting bagi aksesi, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim secara resmi mengumumkan bahwa Timor-Leste telah mencapai kemajuan signifikan dalam memenuhi peta jalan Perbara yang diadopsi pada tahun 2023. Ia menyebut momen ini sebagai peristiwa bersejarah, tidak hanya bagi Timor-Leste tetapi juga bagi komunitas Perbara secara keseluruhan, dengan menekankan bahwa negara tersebut telah memenuhi enam dari tujuh pilar utama aksesi.[66] Ia juga mencatat telah dioperasionalkannya Satuan Tugas Khusus Sekretariat Perbara untuk Timor-Leste dan mengonfirmasi bahwa negara-negara anggota telah memulai proses hukum internal mereka sebagai persiapan bagi aksesi resmi yang dijadwalkan pada Oktober 2025.[65][67]
Mendukung momentum ini, Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hasan mengonfirmasi bahwa Dili telah menyelesaikan sebagian besar instrumen hukum yang dibutuhkan untuk keanggotaan, yakni 66 dari 84, terutama di bawah pilar ekonomi, dan bahwa negara-negara anggota Perbara kini akan memulai proses domestik masing-masing untuk memfinalisasi aksesi pada Oktober. Dukungan dari negara-negara anggota utama dalam peningkatan kapasitas kelembagaan nasional, termasuk Malaysia, Laos, dan Filipina, telah memperkuat posisi Timor-Leste.[68] Para menteri luar negeri Perbara yang bertemu di Kuala Lumpur menyatakan dukungan luas terhadap upaya Timor-Leste dan memuji pelaksanaan komitmennya.[69][70] Dalam Pertemuan Dewan Komunitas Ekonomi Perbara ke-25, Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Koordinator Urusan Ekonomi Francisco Kalbuadi Lay menyatakan bahwa hampir semua negara anggota Perbara telah menyatakan dukungan terhadap keanggotaan penuh Timor-Leste.[65] Timor-Leste menyelesaikan langkah terakhir keanggotaannya dalam Perbara pada 26 Oktober 2025.[3]
Survei Opini Publik Nasional tahun 2018 oleh Lembaga Republik Internasional yang disponsori oleh USAID mencatat bahwa 76% masyarakat Timor-Leste mendukung keanggotaan penuh dalam Perbara, dengan 11% menyatakan belum pernah mendengarnya, 8% menjawab "Tidak tahu/Menolak menjawab," dan hanya 5% yang menyatakan keberatan untuk bergabung.[71] Dalam survei yang sama, 77% responden memiliki pandangan yang sangat positif terhadap Perbara (meningkat 5% dari 72% pada tahun 2016),[72] 13% memiliki pandangan yang agak positif, 4% agak negatif, 1% sangat negatif, sementara 5% menjawab "Tidak tahu/Menolak menjawab”.[71]
Edisi kelima survei State of Southeast Asia yang diterbitkan pada 9 Februari 2023 oleh Pusat Kajian Perbara di Institut ISEAS-Yusof Ishak, Singapura, menyimpulkan bahwa 61,5% responden dari negara-negara anggota Perbara sangat mendukung keanggotaan Timor-Leste. Untuk melaksanakan survei ini, Institut ISEAS-Yusof Ishak mewawancarai total 1.308 orang dari sepuluh negara Asia Tenggara, termasuk akademisi, peneliti, perwakilan sektor swasta dan keuangan, perwakilan masyarakat sipil, organisasi non-pemerintah, jurnalis, pejabat pemerintah, serta wakil organisasi regional dan internasional. Survei dilakukan selama delapan minggu, dari 14 November 2022 hingga 6 Januari 2023. Para peserta menjawab pertanyaan terkait 54 topik mengenai geopolitik regional serta situasi politik, ekonomi, dan sosial di kawasan.[73]
Menurut survei tersebut, dukungan terkuat terhadap keanggotaan Timor-Leste datang dari Kamboja sebesar 93,3% dan Filipina sebesar 69,7%. Di Indonesia, 67,8% responden mendukung negara tetangga terdekat mereka, sementara hampir seperempat responden Indonesia (24,8%) menyatakan belum yakin terhadap penerimaan Timor-Leste sebagai anggota baru. Penolakan terkuat berasal dari Myanmar sebesar 48,7%, diikuti Brunei sebesar 45,0%, sedangkan Laos menjadi negara yang paling ragu dengan tingkat ketidakpastian 38,3%. Meskipun 26,4% responden Singapura masih ragu, hanya 11,1% yang menyatakan penolakan langsung. Kurangnya konsensus Perbara mengenai permohonan keanggotaan Timor-Leste sebelumnya sering dikaitkan dengan sikap Singapura.[73]
Di antara responden yang mendukung keanggotaan Timor-Leste, 48,7% percaya bahwa masuknya anggota baru akan memperkuat persatuan dan sentralitas Perbara, sementara 39,9% meyakini bahwa keanggotaan Timor-Leste akan meningkatkan perdagangan dan investasi antarwilayah. Hanya 11,4% yang berpendapat bahwa tidak akan ada perubahan dalam Perbara.[73] Responden asal Vietnam menunjukkan optimisme yang lebih tinggi, dengan 70,0% percaya bahwa keanggotaan Timor-Leste akan memperkuat persatuan dan sentralitas Perbara, jauh di atas rata-rata kawasan sebesar 48,7%.[74]
Sementara itu, di antara mereka yang menolak keanggotaan Timor-Leste, 34,4% khawatir bahwa integrasi ekonomi Perbara akan melambat akibat keanggotaan Timor-Leste, 29,8% beranggapan bahwa tidak akan ada perubahan, dan 28,8% menilai bahwa proses pengambilan keputusan berbasis konsensus dalam Perbara akan menjadi lebih rumit. Hanya 7,0% yang percaya bahwa langkah ini akan meningkatkan perpecahan antarnegara anggota. Dalam kategori ini, 66,7% responden Indonesia memperkirakan perlambatan integrasi ekonomi.[73]
Dari seluruh peserta yang mendukung keanggotaan Timor-Leste, 48,7% berpendapat bahwa anggota baru akan memperkuat persatuan dan sentralitas Perbara, sementara 9,9% yakin bahwa aksesi Timor-Leste akan meningkatkan perdagangan dan investasi antarwilayah. Hanya 15,8% responden yang tidak setuju dengan keanggotaan Timor-Leste, 22,7% menyatakan belum yakin, dan 11,4% berpendapat bahwa tidak akan ada perubahan di dalam Perbara.[73][74]
Pemerintah Timor Leste memandang bahwa bergabung ke ASEAN dapat membangun sebuah jalur politik menuju rekonsiliasi nasional karena ASEAN memberikan sebuah pasar bagi ekonomi Timor Leste dan akses ke dana pembangunan seperti Inisiatif Integrasi ASEAN yang bertujuan untuk mempersempit kesenjangan pembangunan antarnegara anggota ASEAN. Inisiatif ini juga akan menyelaraskan diri dengan anggota ASEAN lainnya dalam isu-isu global yang menjadi kepentingan bersama, sekaligus mencari perlindungan di bawah payung ASEAN.[75]
Sektor pertanian Timor Leste dinilai akan berkembang pesat jika bergabung ke ASEAN.[76]
Timor Leste juga memiliki geografi yang strategis yang cukup dipentingkan oleh Tiongkok dan Amerika Serikat dalam mencari pengaruh global. Timor Leste memegang beberapa jalur perdagangan penting ke Singapura, beberapa ladang minyak di Timur Tengah dan beberapa pusat perdagangan global di Asia Timur dan pantai barat Amerika Utara melalui Australia, termasuk beberapa terusan seperti selat Malaka, Lombok dan Sunda.[23]
During the meeting, the Thai Prime Minister told Ramos-Horta that Thailand, as the current president of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), would support Timor-Leste's entry as a member of ASEAN in 2012.
