Jakarta Aktual – 26 Juni 2026 | Warga tolak pembongkaran sekretariat RW01 Cikini demi SPPG, Ketua RT: Tidak dibongkar dan digusur, menjadi sorotan masyarakat di Jakarta Pusat. Warga RW 01 Cikini, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat menolak rencana penggusuran kantor RW 01 Cikini untuk pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Penolakan itu viral di media sosial dan menjadi perhatian masyarakat.
Ketua RT 08/RW 01 Cikini, Helen Munthe, mengatakan bahwa kantor RW 01 tidak dibongkar, tapi akan dipindahkan. Menurutnya, pengurus RT dan RW juga mendukung keberadaan SPPG dengan mempertimbangkan bisa memberikan peluang kerja untuk masyarakat sekitar. Sehingga akhirnya disepakati kantor RW 01 digeser lokasinya.
Warga tolak pembongkaran sekretariat RW01 Cikini demi SPPG, Ketua RT: Tidak dibongkar dan digusur, karena khawatir penggusuran bangunan akan mengganggu layanan publik yang telah berjalan. Selain menjadi pusat administrasi lingkungan, kantor Sekretariat RW selama ini digunakan untuk berbagai kegiatan sosial dan kesehatan warga.
Warga tolak pembongkaran sekretariat RW01 Cikini demi SPPG, Ketua RT: Tidak dibongkar dan digusur, juga menyebabkan sejumlah kegiatan posyandu tertunda. Padahal, layanan tersebut dibutuhkan untuk memantau kesehatan dan tumbuh kembang anak secara rutin. Melalui kegiatan penimbangan dan pemeriksaan berkala, orang tua dapat mengetahui perkembangan gizi serta pertumbuhan anak sejak dini.
Warga tolak pembongkaran sekretariat RW01 Cikini demi SPPG, Ketua RT: Tidak dibongkar dan digusur, menjadi perhatian serius bagi pemerintah setempat. Wali Kota Jakarta Pusat, Arifin, mengaku telah mendapatkan laporan dari aparat setempat tentang rencana pembongkaran kantor RW 01. Menurutnya, pihak yang membangun SPPG di tempat itu telah menyiapkan lokasi pengganti sekretariat RW.
Kesimpulan, warga tolak pembongkaran sekretariat RW01 Cikini demi SPPG, Ketua RT: Tidak dibongkar dan digusur, karena khawatir penggusuran bangunan akan mengganggu layanan publik yang telah berjalan. Perlu adanya kesepakatan dan komunikasi yang baik antara pemerintah setempat, pengurus RT dan RW, serta masyarakat sekitar untuk menyelesaikan masalah ini.
