Jakarta Aktual – 09 Juli 2026 | Viral parodi kopdes di medsos, Menkop: Kami anggap itu masukan. Menteri Koperasi Republik Indonesia, Ferry Juliantono, menanggapi konten viral di media sosial tentang Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang tidak strategis seperti di persawahan, pegunungan, perbukitan, dan lain-lain. Hal ini menjadi bentuk kritik publik terhadap pemerintah agar melakukan evaluasi.
Menurut Ferry, kritik tersebut merupakan bagian dari dinamika di era media sosial yang patut didengar. "Ya, biasa kan di era sosial media, mereka sebenarnya maksudnya baik dan mereka, apa namanya, mengingatkan kita perlu ada yang harus dievaluasi dan masukan-masukan," ujar Ferry.
Viral parodi kopdes di medsos, Menkop: Kami anggap itu masukan. Konten parodi tersebut menggambarkan petugas Kopdes Merah Putih berperilaku layaknya personel militer. Konten tersebut muncul sebagai respons atas pelatihan calon manajer Kopdes yang menggunakan pendekatan kedisiplinan ala militer.
Menanggapi fenomena itu, Ferry menilai kritik publik merupakan bagian dari dinamika di era media sosial yang patut didengar. "Ya, biasa kan di era sosial media, mereka sebenarnya maksudnya baik dan mereka, apa namanya, mengingatkan kita perlu ada yang harus dievaluasi dan masukan-masukan," ujar Ferry.
Viral parodi kopdes di medsos, Menkop: Kami anggap itu masukan. Pemerintah berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap laporan masyarakat melalui proses verifikasi. Apabila lokasi KDKMP yang dilaporkan terverifikasi tidak strategis, pemerintah akan berkoordinasi dengan kepala desa setempat untuk mencari solusi pemanfaatan KDKMP yang sudah dibangun di lokasi tersebut.
Menurut Ferry, hanya beberapa lokasi KDKMP yang dinilai tidak strategis seperti laporan masyarakat. Ferry menegaskan bahwa lokasi KDKMP yang viral tidak merepresentasikan seluruh lokasi KDKMP di Indonesia. "Tapi, karena diviralkan (seolah banyak). Ini sedang kami carikan solusinya," tutur Ferry.
Viral parodi kopdes di medsos, Menkop: Kami anggap itu masukan. Sementara itu, pemerintah terus mengebut pembangunan Koperasi Desa Merah Putih agar mencapai target nasional. Namun, langkah itu dikritik Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) karena banyak terdapat kejanggalan pembangunan fisik gerai dan gudang koperasi.
Kesimpulan, pemerintah harus melakukan evaluasi terhadap lokasi KDKMP yang tidak strategis dan menindaklanjuti setiap laporan masyarakat melalui proses verifikasi. Dengan demikian, pemerintah dapat meningkatkan kinerja Koperasi Desa Merah Putih dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
