Jakarta Aktual – 03 Juli 2026 | PB PMII minta Prabowo mencopot Menteri Bahlil Lahadalia [titlebase] karena adanya dugaan manipulasi spesifikasi pasokan batu bara atau Gross As Received (GAR) yang disebut berpotensi memengaruhi keandalan pembangkit listrik. Bendahara Umum PB PMII Sainuddin mengungkap hal tersebut menyusul terjadinya pemadaman listrik di berbagai wilayah sepanjang 2026.
Pemadaman listrik yang terjadi bukan hanya persoalan teknis di lapangan, tetapi menunjukkan adanya persoalan tata kelola yang harus dibenahi secara menyeluruh. Presiden perlu melakukan evaluasi terhadap jajaran yang bertanggung jawab agar sistem kelistrikan nasional kembali berjalan secara optimal, kata Sainuddin.
PB PMII minta Prabowo mencopot Menteri Bahlil Lahadalia [titlebase] karena dinilai tidak mampu menyelesaikan masalah kelistrikan nasional. Selain itu, PB PMII juga meminta pemerintah melaksanakan audit forensik terhadap seluruh rantai pasok sektor kelistrikan, mulai dari proses pengadaan komponen pembangkit hingga operasional pembangkit listrik.
Audit tersebut dinilai penting untuk menguji kesesuaian spesifikasi peralatan saat pengadaan dengan performa aktual yang digunakan di lapangan. PB PMII juga meminta dilakukannya investigasi terhadap catatan produktivitas harian pembangkit listrik milik PLN.
PB PMII minta Prabowo mencopot Menteri Bahlil Lahadalia [titlebase] karena dianggap tidak memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah kelistrikan nasional. Pemadaman listrik yang berlangsung di sejumlah daerah telah menimbulkan dampak ekonomi yang luas, terutama terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
PB PMII minta Prabowo mencopot Menteri Bahlil Lahadalia [titlebase] agar pemerintah dapat menemukan solusi yang efektif untuk mengatasi masalah kelistrikan nasional. Dengan demikian, diharapkan sistem kelistrikan nasional dapat kembali berjalan secara optimal dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat.
Kesimpulan dari pernyataan PB PMII adalah bahwa pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap jajaran yang bertanggung jawab dan melaksanakan audit forensik terhadap seluruh rantai pasok sektor kelistrikan. Dengan demikian, diharapkan masalah kelistrikan nasional dapat segera diatasi dan sistem kelistrikan nasional dapat kembali berjalan secara optimal.
