Jakarta Aktual – 05 Juni 2026 | Menkeu Purbaya kaget Dadan jadi tersangka kasus dugaan korupsi MBG, hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang efisiensi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku tetap fokus pada upaya mengefisiensikan anggaran program MBG usai eks Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana ditahan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Purbaya mengatakan, persoalan pimpinan BGN merupakan wewenang Presiden Prabowo Subianto sebagai kepala negara.
Menkeu Purbaya kaget Dadan jadi tersangka kasus dugaan korupsi MBG ini menandakan bahwa pemerintah serius dalam menangani kasus korupsi. Keputusan pencopotan jabatan pun disebut sebagai hasil evaluasi Presiden terhadap kinerja pimpinan BGN. "Ini keputusan Bapak Presiden setelah melakukan evaluasi terhadap kinerja beliau. Kami nggak ikut campur. Yang jelas angkanya sekarang kan (sekitar) Rp 260 triliun, akan berkurang kan? Karena ada pemotongan hari dan segala macam," kata Purbaya.
Menkeu Purbaya kaget Dadan jadi tersangka kasus dugaan korupsi MBG ini juga menunjukkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Pemerintah telah memangkas pagu program MBG pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2026 dari semula senilai Rp 335 triliun menjadi Rp 268 triliun. Keputusan ini merupakan instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan dana program MBG dapat dikelola dengan lebih efisien.
Menkeu Purbaya kaget Dadan jadi tersangka kasus dugaan korupsi MBG ini juga berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pemerintah harus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Dengan demikian, masyarakat dapat memantau penggunaan anggaran dengan lebih efektif dan memastikan bahwa dana tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat.
Kesimpulan, Menkeu Purbaya kaget Dadan jadi tersangka kasus dugaan korupsi MBG menunjukkan bahwa pemerintah serius dalam menangani kasus korupsi dan berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Pemerintah harus terus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan memastikan bahwa dana tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat.
