Jakarta Aktual – 01 Juli 2026 | DJP buka peluang kaji ulang batas bebas pajak JHT Rp 50 juta [titlebase] menjadi topik perbincangan hangat di kalangan masyarakat, khususnya para pekerja yang telah menyumbangkan sebagian penghasilannya untuk program Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto mengatakan bahwa perubahan aturan tersebut masih dikaji, namun ia menegaskan pencairan JHT di bawah Rp 50 juta tidak dikenakan pajak alias 0%.
DJP buka peluang kaji ulang batas bebas pajak JHT Rp 50 juta [titlebase] ini merupakan tanggapan atas tuntutan dari serikat buruh yang ingin Pajak Penghasilan (PPh) atas pencairan JHT BPJS Ketenagakerjaan dihapus. Menurut Presiden KSPI, Said Iqbal, iuran JHT berasal dari penghasilan pekerja yang sebelumnya telah dikenakan Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21), sehingga pemotongan pajak kembali ketika manfaat tersebut dicairkan merupakan bentuk pajak berganda yang tidak adil.
Sebagai bagian dari upaya memperkuat penerimaan negara, DJP buka peluang kaji ulang batas bebas pajak JHT Rp 50 juta [titlebase] untuk mengevaluasi ketentuan pajak atas pencairan Jaminan Hari Tua (JHT). Termasuk batas saldo yang saat ini mendapat fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 0 persen hingga Rp 50 juta. Meski demikian, perubahan aturan tersebut dipastikan tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat karena memerlukan kajian yang komprehensif.
DJP buka peluang kaji ulang batas bebas pajak JHT Rp 50 juta [titlebase] juga mempertimbangkan masukan dari masyarakat yang kemudian dianalisis oleh Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) sebelum pemerintah memutuskan perubahan kebijakan. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan evaluasi terhadap kebijakan JHT masih terbuka, baik terkait ambang batas saldo yang memperoleh fasilitas pajak maupun besaran tarif yang dikenakan.
Menanggapi polemik pengenaan pajak penghasilan (PPh) atas pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pihaknya akan meninjau lebih jauh mengenai aturan tersebut dan membandingkannya dengan kebijakan yang ada di negara lain. DJP buka peluang kaji ulang batas bebas pajak JHT Rp 50 juta [titlebase] merupakan upaya untuk memperbaiki kebijakan yang ada dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kesimpulan dari DJP buka peluang kaji ulang batas bebas pajak JHT Rp 50 juta [titlebase] ini adalah bahwa pemerintah terus berupaya untuk memperbaiki kebijakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan kebijakan yang diambil dapat tepat sasaran dan membawa manfaat bagi masyarakat, khususnya para pekerja yang telah menyumbangkan sebagian penghasilannya untuk program JHT.
