Jakarta Aktual – 02 Juli 2026 | Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan oleh pemerintah untuk meningkatkan status gizi masyarakat, khususnya di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), Berpotensi jadi masalah baru, GAMDI tolak operasional MBG dialihkan ke kantin sekolah. Hal ini disebabkan oleh kendala geografis dan kepadatan penduduk yang relatif sedikit di wilayah 3T, sehingga pelaksanaan MBG dengan skema konvensional tidak dapat dilakukan secara efektif.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Muhammad Qodari, menjelaskan bahwa pemerintah sedang menyiapkan mekanisme khusus untuk pelaksanaan MBG di wilayah 3T. Berpotensi jadi masalah baru, GAMDI tolak operasional MBG dialihkan ke kantin sekolah karena pemerintah ingin memastikan bahwa program ini dapat menjangkau masyarakat di daerah yang memiliki karakteristik geografis dan kepadatan penduduk berbeda dari wilayah perkotaan.
Salah satu opsi yang tengah dikaji secara mendalam adalah pemanfaatan kantin sekolah sebagai sarana pelayanan MBG. Namun, pemerintah juga mencari opsi fleksibel lain mengingat keterbatasan infrastruktur membuat tidak semua sekolah di wilayah 3T memiliki fasilitas kantin. Berpotensi jadi masalah baru, GAMDI tolak operasional MBG dialihkan ke kantin sekolah karena perlu mempertimbangkan kemampuan dan sumber daya yang tersedia di daerah 3T.
Gapembi Sumatera Barat menilai penghentian sementara operasional dapur MBG selama masa libur sekolah berpotensi menimbulkan persoalan terhadap perjanjian kerja sama yang sebelumnya dibuat antara Badan Gizi Nasional (BGN) dan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Berpotensi jadi masalah baru, GAMDI tolak operasional MBG dialihkan ke kantin sekolah karena perlu mempertimbangkan skema kerja sama yang sebelumnya disepakati antara BGN dan para mitra penyelenggara dapur.
Ketua Gapembi Sumbar, Agung Adhitya Lingga, mengatakan bahwa pihaknya memahami kebijakan efisiensi yang dituangkan dalam Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2026. Namun, menurut dia, terdapat perbedaan antara kebijakan terbaru tersebut dengan skema kerja sama yang sebelumnya disepakati antara BGN dan para mitra penyelenggara dapur. Berpotensi jadi masalah baru, GAMDI tolak operasional MBG dialihkan ke kantin sekolah karena perlu mempertimbangkan skema pengembalian modal kepada mitra sebesar Rp 6 juta per hari selama 313 hari dalam setahun.
Untuk mengatasi stunting, memperbaiki status gizi, dan mendongkrak kualitas generasi muda Indonesia, pemerintah perlu mempertimbangkan Berpotensi jadi masalah baru, GAMDI tolak operasional MBG dialihkan ke kantin sekolah dan mencari solusi yang lebih efektif. Dengan demikian, program MBG dapat berjalan secara efektif dan mencapai tujuan yang diinginkan.
