Jakarta Aktual – 23 Juli 2026 | Dilema 21 ribu motor trail listrik MBG mangkrak, dipakai ibu-ibu juga nggak bisa menjadi sorotan hangat di kalangan masyarakat. Masalah ini timbul karena pengadaan motor listrik tersebut untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari menjelaskan bahwa tugas utama Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) adalah melakukan pengawasan di dalam unit pelayanan, bukan berkeliling lapangan.
Menurut Agustina, penggunaan motor listrik tersebut tidak bisa dilakukan secara sembarangan karena spesifikasi motor yang sudah telanjur diproduksi bukan model yang sesuai untuk seluruh kebutuhan lapangan. Ia menilai bahwa motor trail listrik yang dibeli tidak pas untuk digunakan oleh ibu-ibu yang bertugas sebagai Kepala SPPG. Dilema 21 ribu motor trail listrik MBG mangkrak, dipakai ibu-ibu juga nggak bisa menjadi pertanyaan besar karena besarnya anggaran yang telah digelontorkan untuk proyek ini.
Proyek motor listrik BGN senilai Rp1,03 triliun ini terancam mangkrak usai terseret kasus dugaan korupsi mantan Kepala BGN Dadan Hindayana. Dudung menyoroti besaran anggaran fantastis yang telah digelontorkan oleh negara untuk proyek ini dan kuatnya dugaan penggelembungan harga atau mark-up dalam proyek tersebut. Dilema 21 ribu motor trail listrik MBG mangkrak, dipakai ibu-ibu juga nggak bisa menjadi perhatian serius karena potensi kerugian negara yang besar.
BGN memastikan motor listrik tersebut tidak akan dibiarkan menganggur dan akan tetap dimanfaatkan. Pemerintah akan mengkaji kemungkinan pengalihan pemanfaatannya ke kementerian atau lembaga lain yang membutuhkan. Dilema 21 ribu motor trail listrik MBG mangkrak, dipakai ibu-ibu juga nggak bisa menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah dalam mengelola proyek-proyek yang menggunakan anggaran negara.
Dilema 21 ribu motor trail listrik MBG mangkrak, dipakai ibu-ibu juga nggak bisa menjadi contoh kasus yang menunjukkan pentingnya perencanaan dan pengelolaan proyek yang efektif. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap proyek yang dilaksanakan memiliki tujuan yang jelas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, anggaran negara dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
