Jakarta Aktual – 09 Juli 2026 | Pembelaan Wali Kota Bima soal istrinya dilantik jadi pejabat dinas menjadi perhatian hangat di kalangan masyarakat dan pemerintahan. Wali Kota Bima, A Rahman H Abidin, membantah telah melantik istri dan iparnya menjadi pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Bima. Ia menyatakan bahwa pelantikan istrinya, Badrah Ekawati, sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Bima telah sesuai dengan ketentuan dan telah memperoleh persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Menurut Wali Kota Bima, pelantikan istrinya telah melalui mekanisme yang berlaku dan telah memperoleh persetujuan teknis dari BKN. Ia menjelaskan bahwa istrinya telah berstatus aparatur sipil negara (ASN) selama 33 tahun dan menduduki jabatan administrator (eselon III) sejak 2016, jauh sebelum dirinya menjabat sebagai Wali Kota Bima.
Pembelaan Wali Kota Bima soal istrinya dilantik jadi pejabat dinas ini juga disertai dengan penjelasan bahwa istrinya sempat dinonaktifkan dari jabatan struktural menjadi staf setelah dirinya kalah dalam Pilkada 2018. Karena itu, pelantikan tersebut merupakan pengembalian ke jabatan sebelumnya, bukan promosi ke jabatan yang lebih tinggi.
Wali Kota Bima juga membantah informasi yang menyebut dirinya melantik iparnya sebagai pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Bima. Ia menyatakan bahwa informasi tersebut merupakan fitnah dan tidak berdasar. Pembelaan Wali Kota Bima soal istrinya dilantik jadi pejabat dinas ini menimbulkan kontroversi dan perdebatan di kalangan masyarakat dan pemerintahan.
Untuk membantu memahami kontroversi ini, Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) menurunkan tim untuk memeriksa proses pelantikan kerabat dekat Wali Kota Bima. Tim ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelantikan tersebut telah sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku.
Pembelaan Wali Kota Bima soal istrinya dilantik jadi pejabat dinas ini merupakan contoh dari kompleksitas dan tantangan yang dihadapi oleh pejabat publik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Dalam kasus ini, Wali Kota Bima harus membela diri dan menjelaskan keputusannya untuk melantik istrinya sebagai pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Bima.
Kesimpulan dari pembelaan Wali Kota Bima soal istrinya dilantik jadi pejabat dinas ini adalah bahwa pelantikan tersebut telah sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku. Namun, kontroversi dan perdebatan yang timbul menunjukkan bahwa masih banyak yang perlu dipahami dan diperdebatkan dalam hal ini.
