Zona Kering (Myanmar)

Era Pra-kolonial

Dengan populasi etnis Bamar yang besar, Zona Kering dijuluki "jantung" Myanmar.^[12][13] Sebelum migrasi Bamar, wilayah ini merupakan lokasi bagi sejumlah negara kota Pyu. Dimulai pada abad ke-9 M, Zona Kering menjadi pusat kekuasaan regional dengan munculnya Kerajaan Pagan, yang menyatukan sebagian besar negara. Penyatuan ini melibatkan konsolidasi negara-kota yang lebih kecil dan terbentuknya pemerintahan yang terpusat. Lokasi strategis Zona Kering, dengan aksesnya ke beberapa sungai, termasuk Sungai Ayeyarwady, memainkan peran penting dalam memfasilitasi perdagangan, komunikasi, dan kampanye militer. Beberapa kerajaan besar, seperti Pagan,^[14] Ava,^[15] dan Konbaung,^[12] telah mengandalkan wilayah ini untuk mengonsolidasikan kekuasaan.

Pada masa Kerajaan Pagan, Zona Kering telah menjadi pusat pertanian utama. Kerajaan tersebut telah mengembangkan sistem irigasi dan pengelolaan air yang canggih untuk beradaptasi dengan lingkungan yang kering, termasuk pemanfaatan waduk, kanal, dan bendungan, serta sistem penyimpanan musiman.^[16] Teknologi ini memungkinkan penanaman padi yang intensif dan mampu menyokong pertumbuhan Pagan menjadi kota besar.^[16][17] Wilayah ini mungkin juga diuntungkan dari fenomena iklim yang dikenal sebagai Anomali Iklim Abad Pertengahan yang terjadi dari abad ke-10 hingga ke-14.^[16]

Pasca-kemerdekaan

Pada tahun 1953, Badan Pengembangan Pertanian dan Pedesaan dibentuk untuk memimpin kegiatan pembinaan pedesaan di Zona Kering.^[18] Badan-badan pemerintah seperti Departemen Kehutanan telah diberi wewenang untuk memimpin kegiatan penghijauan dan pengembangan lahan di wilayah tersebut.^[18] Sejak tahun 1997, Departemen Penghijauan Zona Kering di bawah Kementerian Sumber Daya Alam dan Konservasi Lingkungan juga mengawasi upaya-upaya ini.^[18]

Pemimpin otoriter Ne Win gagal dalam upayanya untuk memindahkan sebagian penduduk Zona Kering ke Negara Bagian Shan sebelah timur.^[19]

Dalam beberapa dasawarsa terakhir, Zona Kering telah menghadapi berbagai tantangan, termasuk kemiskinan, kurangnya infrastruktur, dan menurunnya kualitas lingkungan. Para petani di wilayah tersebut telah berjuang melawan perampasan tanah, kebijakan pertanian yang gagal, dan dampak dari proyek-proyek ekstraksi sumber daya. Tantangan-tantangan ini telah berkontribusi pada kesulitan ekonomi dan keresahan sosial, terutama di masyarakat pedesaan yang masih sangat bergantung pada sektor pertanian.

Zona Kering telah mengalami kemiskinan kronis, diperburuk oleh infrastruktur yang tidak memadai dan akses terbatas terhadap layanan penting.^[20] Masyarakat di wilayah tersebut khususnya di pedesaan sangat terdampak, dengan banyak warga yang tidak memiliki surat tanah resmi, sehingga rentan dirampas tanahnya.^[20] Pada tahun 2017, tingkat ketidakberdayaan lahan di wilayah tersebut diperkirakan mencapai 40%.^[20] Menurut Program Pangan Dunia dalam sebuah survei sebelum tahun 2014, 27% anak-anak di Zona Kering mengalami gizi buruk kronis.^[21]

Zona Kering secara tradisional tidak terdampak oleh konflik internal di Myanmar karena homogenitas etnis di wilayah tersebut dan kurangnya minat Tatmadaw terhadap wilayah tersebut. Biasanya, sebagian besar konflik berpusat pada sengketa tanah, pertanian, dan, di era yang lebih modern, dan ekstraksi SDA oleh perusahaan-perusahaan Tiongkok.

Sejak 2021

Dengan dimulainya Perang Saudara Myanmar pada tahun 2021, kawasan Zona Kering semakin terseret dalam konflik internal di Myanmar. Di satu sisi, terdapat milisi Pyusawhti yang pro-junta dan anggota kelompok pro-Tatmadaw lainnya sementara di sisi lain, terdapat Pasukan Pertahanan Rakyat, sebuah kelompok gerilya yang melawan rezim militer.^[22] Wilayah ini telah menjadi wilayah perlawanan utama terhadap junta militer, dengan pasukan pertahanan lokal muncul untuk menantang otoritas.^[23] Keluhan mendalam yang bermula dari kesulitan ekonomi dan marginalisasi politik selama puluhan tahun telah menyulut perlawanan ini.^[23] Perlawanan di Zona Kering dicirikan oleh struktur yang terdesentralisasi, dengan berbagai kelompok lokal beroperasi secara mandiri.^[24] Fragmentasi ini memungkinkan fleksibilitas tetapi juga mempersulit koordinasi.^[24]

Akibat kekerasan yang disponsori negara setelah kudeta Myanmar 2021, meningkatnya suhu, pandemi Covid-19, dan hasil panen yang semakin buruk, eksodus besar-besaran penduduk Zona Kering ke wilayah lain di Myanmar telah terjadi.^[25]

Pusat gempa bumi berkekuatan 7,7 skala Richter dengan gempa susulan berkekuatan 6,4 skala Richter pada 28 Maret 2025 terjadi di Zona Kering di sepanjang Sesar Sagaing, yang menjadi wilayah paling terdampak di negara tersebut.^[26] Gempa bumi ini secara signifikan mengganggu kegiatan perdagangan, pertanian, dan merusak infrastruktur di wilayah tersebut, serta menewaskan sedikitnya 3.600 orang.^[27]