Unjuk rasa politik Thailand 2010 adalah serangkaian unjuk rasa politik yang diorganisasikan oleh Front Bersatu untuk Demokrasi Menentang Kediktatoran (UDD) di Bangkok, Thailand dari 12 Maret hingga 19 Mei 2010 menentang pemerintah yang dipimpin Partai Demokrat. UDD mendesak Perdana Menteri Abhisit Vejjajiva untuk membubarkan parlemen dan menyelenggarakan pemilihan umum lebih awal dari yang dijadwalkan pada tahun 2012 untuk pemilihan umum akhir masa jabatan. UDD menuntut agar pemerintah mundur, tetapi perundingan untuk menetapkan tanggal pemilihan umum gagal. Unjuk rasa tersebut meningkat menjadi konfrontasi kekerasan yang berkepanjangan antara para pengunjuk rasa dan militer, dan upaya untuk merundingkan gencatan senjata gagal. Lebih dari 80 warga sipil dan enam tentara tewas, dan lebih dari 2.100 orang terluka ketika militer dengan keras membubarkan unjuk rasa tersebut pada 19 Mei.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
| Unjuk rasa politik Thailand 2010 | |
|---|---|
_protesters_on_8th_April_2010_near_the_Ratchaprasong_intersection.jpg) Unjuk rasa UDD di persimpangan Ratchaprasong pada 8 April 2010 | |
 | |
| Lokasi | Thailand (terutama Bangkok) |
| Tanggal | 12 Maret—19 Mei 2010 |
| Tewas | 91[1] |
| Luka | +2.100[2] |
Unjuk rasa politik Thailand 2010 adalah serangkaian unjuk rasa politik yang diorganisasikan oleh Front Bersatu untuk Demokrasi Menentang Kediktatoran (UDD) (juga dikenal sebagai "Kaus Merah")[3] di Bangkok, Thailand dari 12 Maret hingga 19 Mei 2010 menentang pemerintah yang dipimpin Partai Demokrat. UDD mendesak Perdana Menteri Abhisit Vejjajiva untuk membubarkan parlemen dan menyelenggarakan pemilihan umum lebih awal dari yang dijadwalkan pada tahun 2012 untuk pemilihan umum akhir masa jabatan. UDD menuntut agar pemerintah mundur, tetapi perundingan untuk menetapkan tanggal pemilihan umum gagal. Unjuk rasa tersebut meningkat menjadi konfrontasi kekerasan yang berkepanjangan antara para pengunjuk rasa dan militer, dan upaya untuk merundingkan gencatan senjata gagal. Lebih dari 80 warga sipil dan enam tentara tewas, dan lebih dari 2.100 orang terluka ketika militer dengan keras membubarkan unjuk rasa tersebut pada 19 Mei.
Penentangan rakyat terhadap pemerintahan Abhisit Vejjajiva meningkat sepanjang tahun 2009, akibat "kudeta yudisial" tahun 2008 yang kontroversial yang melarang Partai Palang Prachachon dan "kudeta senyap" yang memungkinkan Partai Demokrat membentuk sebuah pemerintahan koalisi.[4][5] Pada Februari 2010, Abhisit memperketat keamanan sebagai antipasi menjelang putusan Mahkamah Agung yang menyita rekening bank mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra, yang dibekukan sejak kudeta militer 2006. UDD tidak memprotes, tetapi mengumumkan unjuk rasa pada 14 Maret di Bangkok untuk menyerukan pemilihan umum ulang. Abhisit semakin memperketat keamanan. Penyensoran diperketat, dan stasiun radio, televisi, serta situs web yang bersimpati kepada UDD ditutup.
Perkiraan jumlah pengunjuk rasa pada 14 Maret berkisar antara 50.000 (menurut pemerintah) hingga 300.000 (menurut UDD).[6] Pada awalnya, unjuk rasa sebagian besar berlangsung damai, dan awalnya berpusat di Jembatan Phan Fa Lilat. Banyak pengunjuk rasa datang dari luar Bangkok, termasuk dari berbagai provinsi di wilayah Utara dan Timur Laut.[7][8]
