Pada 14 Mei 2025, unjuk rasa anti-pemerintah dimulai di Ulaanbaatar, ibu kota Mongolia, setelah muncul laporan mengenai pengeluaran mewah oleh putra Perdana Menteri Luvsannamsrain Oyun-Erdene. Aksi protes yang dipimpin terutama oleh kalangan muda Mongolia ini berfokus pada isu yang lebih luas terkait korupsi pemerintah, ketimpangan, serta pengaruh elite politik dan keluarga mereka.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
| Unjuk rasa Mongolia 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Tanggal | 14 Mei 2025 (2025-05-14) – sekarang (11 bulan, 1 minggu dan 3 hari) | ||
| Lokasi | Ulaanbaatar, Mongolia | ||
| Sebab |
| ||
| Tujuan |
| ||
| Metode | |||
| Status | Berlangsung
| ||
| Pihak terlibat | |||
| |||
Pada 14 Mei 2025, unjuk rasa anti-pemerintah dimulai di Ulaanbaatar, ibu kota Mongolia, setelah muncul laporan mengenai pengeluaran mewah oleh putra Perdana Menteri Luvsannamsrain Oyun-Erdene. Aksi protes yang dipimpin terutama oleh kalangan muda Mongolia ini berfokus pada isu yang lebih luas terkait korupsi pemerintah, ketimpangan, serta pengaruh elite politik dan keluarga mereka.
Pada 11 Januari 2025, sebuah demonstrasi yang diselenggarakan oleh Partai Koalisi Kebebasan berlangsung di Lapangan Sukhbaatar, Ulaanbaatar, dengan dihadiri ratusan peserta. Para pengunjuk rasa menuntut pengunduran diri pemerintah atas berbagai isu, termasuk polusi udara, kemacetan lalu lintas, kemiskinan, korupsi, perpajakan, dan pengangguran. Partai tersebut menyatakan bahwa aksi protes akan berlanjut hingga 22 Januari dan telah menyerahkan usulan pengunduran diri kepada 33 anggota parlemen.[1]
Luvsannamsrain Oyun-Erdene terpilih kembali sebagai perdana menteri pada tahun 2024 setelah Partai Rakyat Mongolia (MPP) memenangkan 68 dari 126 kursi parlemen. Alih-alih memerintah sendiri, ia membentuk koalisi dengan Partai Demokrat (42 kursi) dan Partai HUN (8 kursi) untuk mempermudah tercapainya konsensus dalam reformasi ekonomi jangka panjang, termasuk rencana pembentukan dana kekayaan negara dan proyek infrastruktur berskala besar.[2]
Kemarahan publik dipicu oleh unggahan media sosial tunangan Temuulen Luvsannamsrai, putra perdana menteri yang berusia 23 tahun, yang menampilkan tas tangan mewah, cincin berkelas tinggi, dan mobil Mercedes-Benz. Gambar-gambar tersebut memunculkan tuduhan bahwa keluarga perdana menteri menikmati kekayaan yang jauh melebihi pendapatan seorang pegawai negeri, sehingga memperkuat kekhawatiran lama tentang korupsi dan konsentrasi kekayaan dalam ekonomi Mongolia yang kaya sumber daya.[2][3]
Meskipun Perdana Menteri Oyun-Erdene dikenal sebagai pemimpin reformis yang berupaya menantang kepentingan mapan di sektor pertambangan dan perbankan, pengungkapan ini memicu kritik luas. Tuduhan bahwa ia mengetahui atau bahkan membiayai gaya hidup mewah putranya mendorong munculnya petisi yang menuntut pengundurannya. Petisi yang ditandatangani oleh lebih dari 59.000 orang tersebut juga menyebut inflasi tinggi dan meningkatnya pembatasan terhadap kebebasan pers sebagai keluhan tambahan. Oyun-Erdene menyerahkan dirinya untuk diselidiki oleh Otoritas Independen Anti-Korupsi, tetapi hanya memberikan sedikit pernyataan publik terkait kontroversi tersebut.[2]
Unjuk rasa kecil namun berkelanjutan mulai terjadi pada pertengahan Mei 2025,[2] dengan kaum muda Mongolia berkumpul di Lapangan Sükhbaatar, Ulaanbaatar, menuntut pengunduran diri perdana menteri.[4] Para demonstran menyuarakan kekecewaan atas tuduhan korupsi yang melibatkan keluarga perdana menteri, disertai keluhan yang lebih luas terkait ketimpangan dan korupsi pemerintahan. Mereka menuntut agar perdana menteri secara terbuka mengungkapkan sumber pendapatannya dan memberikan penjelasan terkait pembiayaan pengeluaran mewah yang dilaporkan.[5]
Selama beberapa hari berturut-turut, para pengunjuk rasa berkumpul di luar Istana Pemerintah,[6] sementara kelompok tandingan—umumnya berusia lebih tua—juga turun ke jalan untuk mendukung perdana menteri dan menyuarakan keraguan terhadap efektivitas pengunduran dirinya.[4]
Pada 21 Mei, Partai Rakyat Mongolia (MPP) mengeluarkan Partai Demokrat dari koalisi pemerintahan, dengan alasan pelanggaran perjanjian aliansi setelah sejumlah anggota parlemen Partai Demokrat menyatakan dukungan terhadap aksi protes yang sedang berlangsung. Tindakan ini secara efektif membubarkan koalisi kurang dari setahun setelah dibentuk.[7] Sebagai tanggapan, Partai Demokrat secara resmi menuntut MPP memberikan penjelasan tertulis dan permintaan maaf publik atas pencopotan mendadak tersebut tanpa pemberitahuan sebelumnya.[8]
Pemimpin Partai Demokrat sekaligus Wakil Perdana Menteri, Luvsannyamyn Gantömör, menyatakan bahwa anggota parlemen yang menyatakan dukungan terhadap protes tersebut tidak mewakili posisi resmi partainya. Pada 22 Mei, para pemimpin dari ketiga partai koalisi mengadakan pertemuan untuk meninjau kembali ketentuan dalam perjanjian koalisi mereka.[3]
Pada 27 Mei, sumber pemerintah mengindikasikan bahwa Oyun-Erdene sedang mempertimbangkan untuk mengajukan mosi percaya, yang diperkirakan akan dilakukan pada pekan berikutnya.[2]
Para analis dan pengamat mengungkapkan kekhawatiran atas minimnya komunikasi publik dari presiden, perdana menteri, dan pemerintahan koalisi selama 14 hari berturut-turut aksi protes. Keheningan yang berkepanjangan ini meningkatkan kecurigaan publik terhadap adanya negosiasi politik di balik layar serta keterkaitan antara kekuasaan politik dan kepentingan bisnis.[8]
Pada 3 Juni, Oyun-Erdene mengundurkan diri setelah kalah dalam mosi tidak percaya di Khural Agung Negara (parlemen), dengan hanya 44 anggota parlemen yang mendukungnya dari 64 suara yang dibutuhkan. Sebanyak 36 menolak, sementara 42 lainnya tidak memberikan suara. Ia akan tetap menjabat sebagai perdana menteri sementara hingga pengganti resminya ditunjuk dalam waktu 30 hari.[9][10]
Para komentator dan analis politik mencatat bahwa gelombang protes dan krisis politik yang terjadi bertepatan dengan perebutan kekuasaan internal di tubuh Partai Rakyat Mongolia (MPP). Menurut penyiar dan analis Jargal DeFacto, beberapa faksi dalam partai memanfaatkan kontroversi ini untuk mendorong perubahan konstitusi yang memungkinkan Presiden Ukhnaagiin Khürelsükh mencalonkan diri untuk masa jabatan kedua. Konstitusi Mongolia saat ini membatasi masa jabatan presiden hanya satu kali selama enam tahun. Khürelsükh, mantan perdana menteri dan anggota MPP, sebelumnya menuai kritik atas kebijakan luar negerinya, termasuk mengundang Presiden Rusia Vladimir Putin ke Mongolia meskipun ada kewajiban hukum internasional berdasarkan Statuta Roma, serta menghadiri perayaan Hari Kemenangan Rusia di Moskow.[2]
Analis ekonomi politik dan kolumnis Bolorerdene Bazarsuren mengatakan kepada The Diplomat bahwa wacana tentang kemungkinan Mongolia beralih ke sistem presidensial telah berlangsung lama. Ia mencatat bahwa penekanan berlebihan pada pembelaan terhadap Konstitusi justru, menurutnya, mengabaikan kepentingan publik dan memperburuk perebutan kekuasaan di antara elite politik di tengah aksi protes. Bazarsuren memperingatkan bahwa jika kebuntuan ini terus berlanjut, hal tersebut dapat berkembang menjadi perdebatan yang lebih luas mengenai perubahan sistem pemerintahan Mongolia. Pada 18 Mei, Kantor Pers Kepresidenan mengumumkan bahwa Presiden Khürelsükh tidak akan mencalonkan diri untuk masa jabatan kedua dalam pemilu tahun 2027.[8]
Jargal DeFacto juga mencatat bahwa upaya Oyun-Erdene untuk membentuk dana kekayaan negara dan mengurangi ketergantungan pada ekonomi berbasis utang dan komoditas telah memicu penentangan dari kalangan bisnis yang berpengaruh. Meskipun perdana menteri menekankan inisiatif anti-korupsi di sektor perbankan, pertambangan, dan pendidikan, efektivitasnya dipertanyakan karena adanya masalah sistemik dalam sistem peradilan. Kepercayaan publik semakin terkikis oleh inflasi tinggi dan kenaikan suku bunga.[2]
