Undang-Undang Mendirikan Kembali Kemerdekaan Lithuania atau Undang-Undang 16 Februari ditandatangani oleh Dewan Lithuania pada 16 Februari 1918, memproklamasikan pemulihan negara merdeka Lithuania, yang diperintah oleh prinsip-prinsip demokrasi, dengan Vilnius sebagai ibu kotanya. Undang-Undang tersebut ditandatangani oleh seluruh dua puluh perwakilan Dewan, yang diketuai oleh Jonas Basanavičius. Undang-Undang 16 Februari adalah hasil dari serangkaian resolusi terhadap undang-undang tersebut, termasuk yang dikeluarkan oleh Konferensi Vilnius dan Undang-Undang 8 Januari. Wadah untuk Undang-Undang tersebut panjang dan kompleks karena Kekaisaran Jerman menghalang-halangi Dewan tersebut untuk membentuk sebuah aliansi. Dewan tersebut menghadapi tekanan dari Jerman, yang pasukannya dikerahkan di Lithuania, dan tuntutan dari bangsa Lithuania.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
 | Artikel atau sebagian dari artikel ini mungkin diterjemahkan dari Act of Independence of Lithuania di en.wikipedia.org. Isinya masih belum akurat, karena bagian yang diterjemahkan masih perlu diperhalus dan disempurnakan. Jika Anda menguasai bahasa aslinya, harap pertimbangkan untuk menelusuri referensinya dan menyempurnakan terjemahan ini. Anda juga dapat ikut bergotong royong pada ProyekWiki Perbaikan Terjemahan. (Pesan ini dapat dihapus jika terjemahan dirasa sudah cukup tepat. Lihat pula: panduan penerjemahan artikel) |
Undang-Undang Mendirikan Kembali Kemerdekaan Lithuania (bahasa Lituania: Lietuvos Valstybės atkūrimo aktascode: lt is deprecated ) atau Undang-Undang 16 Februari ditandatangani oleh Dewan Lithuania pada 16 Februari 1918, memproklamasikan pemulihan negara merdeka Lithuania, yang diperintah oleh prinsip-prinsip demokrasi, dengan Vilnius sebagai ibu kotanya. Undang-Undang tersebut ditandatangani oleh seluruh dua puluh perwakilan Dewan, yang diketuai oleh Jonas Basanavičius. Undang-Undang 16 Februari adalah hasil dari serangkaian resolusi terhadap undang-undang tersebut, termasuk yang dikeluarkan oleh Konferensi Vilnius dan Undang-Undang 8 Januari. Wadah untuk Undang-Undang tersebut panjang dan kompleks karena Kekaisaran Jerman menghalang-halangi Dewan tersebut untuk membentuk sebuah aliansi. Dewan tersebut menghadapi tekanan dari Jerman, yang pasukannya dikerahkan di Lithuania, dan tuntutan dari bangsa Lithuania.
Dampak dari pengumuman pendirian kembali kemerdekaan Lithuania terbatas. Publikasi Undang-Undang tersebut dilarang oleh otoritas Jerman, dan teksnya didistribusikan dan dicetak secara ilegal. Karya dari Dewan tersebut terancam, dan Jerman masih menguasai Lithuania.[1] Keadaan tersebut baru berubah saat Jerman kalah dalam Perang Dunia I pada musim gugur 1918. Pada November 1918, Kabinet Lithuania pertama dibentuk, dan Dewan Lithuania meraih kekuasaan atas wilayah Lithuania.[2] Kemerdekaan Lithuania menjadi kenyataan, walaupun kemudian menghadapi Peperangan Kemerdekaan.
