"Tolak pajak tanpa perwakilan rakyat" adalah sebuah seruan dalam Perang Kemerdekaan Amerika. Selama revolusi berlangsung, pendukung kemerdekaan Amerika Serikat memprotes kenyataan bahwa ke-13 koloni harus membayar pajak ke London, tetapi mereka tidak memiliki perwakilan di Parlemen, sehingga merasa segala pajak yang dikenakan kepada para koloni tidak konstitusional dan merupakan pengingkaran terhadap hak-hak para koloni sebagai warga Inggris sejak Magna Carta.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
| Bagian dari seri tentang |
| Perpajakan |
|---|
 |
| Aspek kebijakan fiskal |
"Tolak pajak tanpa perwakilan rakyat" (bahasa Inggris: "No taxation without representation"code: en is deprecated ) adalah sebuah seruan dalam Perang Kemerdekaan Amerika. Selama revolusi berlangsung, pendukung kemerdekaan Amerika Serikat memprotes kenyataan bahwa ke-13 koloni harus membayar pajak ke London, tetapi mereka tidak memiliki perwakilan di Parlemen, sehingga merasa segala pajak yang dikenakan kepada para koloni (seperti Stamp Act dan Townshend Acts) tidak konstitusional dan merupakan pengingkaran terhadap hak-hak para koloni sebagai warga Inggris sejak Magna Carta.
Keyakinan tegas bahwa pemerintah tidak boleh mengenakan pajak kepada penduduk kecuali penduduk tersebut diwakili dengan cara tertentu dalam pemerintahan berkembang dalam Perang Saudara Inggris, setelah penolakan anggota parlemen John Hampden untuk membayar pajak uang kapal. Dalam konteks perpajakan Inggris atas koloni-koloni Amerika, slogan “Tidak ada pajak tanpa perwakilan” muncul untuk pertama kalinya dalam tajuk berita di Majalah London edisi Februari 1768 yang memuat “Pidato tentang RUU Deklarasi Kedaulatan Britania Raya atas Koloni,” yang disampaikan di parlemen. Pemerintah Inggris berargumen tentang representasi virtual, yaitu gagasan bahwa rakyat diwakili oleh anggota parlemen meskipun mereka tidak dapat memilih mereka.
Istilah tersebut kemudian digunakan oleh berbagai kelompok lain yang mengadvokasi representasi atau memprotes pajak, seperti gerakan hak suara perempuan, pendukung hak suara District of Columbia, mahasiswa yang ingin diikutsertakan dalam tata kelola di perguruan tinggi, gerakan Tea Party, dan lainnya.
Menurut Michael Hudson, konsep tersebut memiliki preseden awal dalam hukum Inggris abad pertengahan, yang menetapkan prinsip dalam Magna Carta di mana pasal 12 menyatakan bahwa "tidak ada pungutan atau bantuan yang dipungut di kerajaan kita, kecuali atas persetujuan bersama kerajaan kita."
Parlemen Inggris telah mengendalikan perdagangan kolonial dan mengenakan pajak impor dan ekspor sejak tahun 1660. Pada tahun 1760-an, rakyat Amerika kehilangan hak bersejarahnya. Bill of Rights Inggris tahun 1689 telah melarang pengenaan pajak tanpa persetujuan Parlemen. Karena para kolonis tidak memiliki perwakilan di Parlemen, pajak melanggar hak-hak yang dijamin sebagai orang Inggris. Parlemen pada awalnya berpendapat bahwa para kolonis memiliki perwakilan virtual, tetapi ide tersebut “hanya mendapat sedikit dukungan di kedua sisi Atlantik”. Orang yang pertama kali mengusulkan ide perwakilan Parlemen untuk koloni tampaknya adalah John Oldmixon, seorang ahli sejarah Inggris pada era Ratu Anne atau George I. Ide ini kemudian diajukan dengan persetujuan oleh Adam Smith, dan diadvokasi untuk beberapa saat, tetapi kemudian ditolak dan ditentang keras, oleh Benjamin Franklin."[1]
Pada tahun 2009, frasa “perpajakan tanpa perwakilan” juga digunakan dalam protes Tea Party, di mana para pengunjuk rasa merasa kesal dengan peningkatan pengeluaran dan pajak pemerintah, dan secara khusus mengenai kekhawatiran yang berkembang di antara kelompok tersebut bahwa pemerintah AS semakin mengandalkan bentuk perpajakan tanpa perwakilan melalui peningkatan pungutan dan biaya peraturan yang disinyalir disalurkan melalui pegawai pemerintah yang tidak dipilih yang tidak memiliki tanggung jawab langsung terhadap para pemilih dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban oleh publik melalui pemilihan umum.[2]
Versi modifikasi dari frasa “tidak ada biaya kuliah tanpa perwakilan”, kadang-kadang digunakan dalam perselisihan mengenai tata kelola di pendidikan tinggi di Amerika Serikat untuk menekankan hak-hak mahasiswa untuk bersuara dalam keputusan institusional. Istilah ini pertama kali muncul dalam perselisihan tahun 1977 di Union County College di New Jersey.[3] Istilah ini telah digunakan baru-baru ini dalam perselisihan di Dartmouth College,[4] UC Berkeley School of Law,[5] dan di tempat lain.
Di Amerika Serikat modern, frasa "Pajak tanpa Perwakilan" (Taxation Without Representation) muncul pada plat kendaraan bermotor di Washington, D.C., untuk memprotes ketiadaan perwakilan kota itu di Dewan Perwakilan dan Senat.[6]
Pada tahun 2002, Dewan District of Columbia mengizinkan penambahan slogan tersebut pada bendera D.C., tetapi tidak ada desain bendera baru yang disetujui.[7][8] Pada tahun 2007, program District of Columbia and United States Territories Quarters dibuat berdasarkan program 50 State Quarters yang sukses.[9] DC mengajukan desain yang berisi slogan tersebut, tetapi ditolak oleh U.S. Mint.[10]
