Teori postpembangunan adalah pendekatan kritis terhadap gagasan dan praktik pembangunan yang selama ini banyak dipengaruhi oleh negara-negara Barat, khususnya dalam konteks negara-negara Dunia Ketiga. Teori ini mulai dikenal luas pada tahun 1990-an sebagai bentuk penolakan terhadap proyek-proyek pembangunan yang dinilai mengabaikan kondisi dan kebutuhan lokal, serta hanya memperkuat dominasi negara-negara maju. Menurut pandangan ini, konsep “pembangunan” bukan sesuatu yang netral atau universal, melainkan sarat dengan kepentingan politik dan ekonomi dari negara-negara Global Utara. Pembangunan sering kali menciptakan ketergantungan baru di negara-negara Global Selatan dan tidak memperhatikan cara hidup atau nilai-nilai masyarakat setempat.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
 | Artikel ini membutuhkan lebih banyak pranala ke artikel lain untuk meningkatkan kualitasnya. (Mei 2025) |
 | Artikel ini sebatang kara, artinya tidak ada artikel lain yang memiliki pranala balik ke halaman ini. Bantulah menambah pranala ke artikel ini dari artikel yang berhubungan. (Mei 2025) |
Teori postpembangunan adalah pendekatan kritis terhadap gagasan dan praktik pembangunan yang selama ini banyak dipengaruhi oleh negara-negara Barat, khususnya dalam konteks negara-negara Dunia Ketiga. Teori ini mulai dikenal luas pada tahun 1990-an sebagai bentuk penolakan terhadap proyek-proyek pembangunan yang dinilai mengabaikan kondisi dan kebutuhan lokal, serta hanya memperkuat dominasi negara-negara maju. Menurut pandangan ini, konsep “pembangunan” bukan sesuatu yang netral atau universal, melainkan sarat dengan kepentingan politik dan ekonomi dari negara-negara Global Utara. Pembangunan sering kali menciptakan ketergantungan baru di negara-negara Global Selatan dan tidak memperhatikan cara hidup atau nilai-nilai masyarakat setempat.[1]
terdapat pendapat dari pemikir postpembangunan yang mengemukakan bahwa teori pembangunan modern sebenarnya adalah hasil dari kolaborasi antara dunia akademik dengan ideologi politik dan ekonomi yang mendasarinya. Pembangunan, yang memiliki karakteristik akademik, politik, dan ekonomi, cenderung fokus pada kebijakan tertentu yang dipandu oleh permasalahan yang ada, dan efektivitasnya baru dapat dilihat jika dihubungkan dengan teori sosial yang telah ada sebelumnya.[2]
Dalam kenyataannya, proyek pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sering kali diarahkan oleh teori-teori yang berlaku. Namun, teori pembangunan itu sendiri bekerja dengan asumsi bahwa terdapat sebuah kerangka yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan budaya politik yang ada untuk bisa mengimplementasikannya.[3] Dengan demikian, pembangunan menjadi sebuah proses yang konstruktif secara sosial, di mana kepentingan Barat menjadi pengarah utama dalam menentukan arah dan hasilnya. Akibatnya, pembangunan pada dasarnya mencerminkan pola hegemoni Barat yang memengaruhi negara-negara lain.[4]
Pembangunan, yang dipandang sebagai ideologi dan visi sosial, terikat dengan nilai-nilai modernisasi. Modernisasi ini menganggap struktur ekonomi dan masyarakat Barat sebagai model yang seharusnya diikuti dan dicontoh oleh negara-negara lainnya. Dengan pengaruh Barat yang kuat, wacana pembangunan pun mencerminkan ketidaksetaraan dalam hubungan kekuasaan antara Barat dan dunia lainnya. Pengetahuan Barat mengenai pembangunan, serta pendekatannya terhadap pembangunan dan konsep kemajuan, akan menentukan arah perkembangan negara-negara non-Barat.[5]
Nick Cullather, seorang ahli sejarah, berpendapat bahwa pembangunan adalah sebuah "sejarah". Dalam pandangannya, pembangunan bukan hanya sekadar sebuah proses, tetapi juga sebuah perspektif yang menggambarkan asal-usul dunia dan kemana arah perkembangan dunia ini.[4] Cullather mencatat bahwa konsep modernisasi dan pembangunan mulai saling menyatu pasca-Perang Dunia II pada tahun 1945. Ia mengamati bahwa banyak sejarawan yang mempelajari atau mendukung gagasan pembangunan cenderung melihatnya sebagai suatu bentuk wacana yang terus berkembang, bukan sekadar ideologi yang tetap ada sepanjang waktu. Namun, ia juga merujuk pada sekelompok akademisi, seperti Michael Latham dan Michael Hunt, yang menganggap pembangunan sebagai sebuah ideologi yang patut dipertanyakan.
Pemikiran ini dipengaruhi oleh Ivan Illich dan para kritikus kolonialisme serta pascakolonialisme, beberapa pemikir postpembangunan seperti Arturo Escobar dan Gustavo Esteva mulai mempertanyakan kembali makna dari pembangunan itu sendiri. Mereka berpendapat bahwa cara kita memahami pembangunan sebenarnya berakar dari pandangan kolonial yang lama, yang menganggap negara-negara di Utara sebagai "lebih maju" dan "progresif", sementara negara-negara di Selatan dipandang sebagai "terbelakang", "rusak", dan "primitif."[6]
Para pemikir postpembangunan menyoroti bahwa cara baru memandang pembangunan dimulai pada tahun 1949, saat Presiden Harry Truman menyatakan: "Imperialisme lama eksploitasi untuk keuntungan asing, tidak ada tempat dalam rencana kami. Yang kami bayangkan adalah sebuah program pembangunan berdasarkan konsep kesepakatan yang adil dan demokratis." Walaupun para pemikir postpembangunan melihat pernyataan ini sebagai awal dari "era pembangunan", mereka tidak menganggap bahwa konsep pembangunan itu sendiri adalah hal baru. Muncul pemikiran yang baru yakni bagaimana pembangunan didefinisikan, yakni sebagai usaha untuk keluar dari kondisi ketertinggalan.[6]
Ketertinggalan yang dimaksud, yang mencakup dua pertiga dunia, membuat banyak negara merasa terjebak dalam keadaan yang merendahkan persepsi megenai "ketertinggalan" dan akhirnya mencari solusi dari luar negara dan luar budaya mereka sendiri. Menurut para kritikus ini, pembangunan pada akhirnya hanya menjadi istilah yang menyamarkan hegemoni Amerika pasca-Perang Dunia II. Ideologi dan program-program pembangunan yang digagas oleh Amerika Serikat serta sekutu-sekutunya di Eropa, menjadi dasar bagi pembangunan di seluruh dunia.[6]
