Sushila Karki adalah seorang yuris dan politikus Nepal yang menjabat sebagai perdana menteri interim Nepal sejak 12 September 2025, setelah terjadinya unjuk rasa Generasi Z di negara tersebut. Ia merupakan perempuan pertama yang memimpin Pemerintah Nepal. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung Nepal dari 11 Juli 2016 hingga 6 Juni 2017, dan juga merupakan perempuan pertama yang menduduki jabatan tersebut.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
Sushila Karki | |
|---|---|
सुशीला कार्की | |
| Perdana Menteri Nepal Ad Interim | |
| Mulai menjabat 12 September 2025 | |
| Presiden | Ram Chandra Poudel |
| Ketua Mahkamah Agung Nepal ke-25 | |
| Masa jabatan 11 Juli 2016 – 6 Juni 2017[1] | |
| Ditunjuk oleh | Bidya Devi Bhandari |
| Informasi pribadi | |
| Lahir | 7 Juni 1952[2] Biratnagar, Distrik Morang, Region Timur, Nepal[3] |
| Partai politik | Independen |
| Suami/istri | Durga Prasad Subedi |
| Almamater | Universitas Tribhuvan (BA, LLB) Universitas Hindu Banaras (MA) |
|
| |
Sushila Karki (bahasa Nepali: सुशीला कार्कीcode: ne is deprecated ; lahir 7 Juni 1952) adalah seorang yuris dan politikus Nepal yang menjabat sebagai perdana menteri interim Nepal sejak 12 September 2025, setelah terjadinya unjuk rasa Generasi Z di negara tersebut.[4][5][6][7] Ia merupakan perempuan pertama yang memimpin Pemerintah Nepal. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung Nepal dari 11 Juli 2016 hingga 6 Juni 2017, dan juga merupakan perempuan pertama yang menduduki jabatan tersebut.
Karki lahir pada 7 Juni 1952 dalam sebuah keluarga Chhetri dari Shankarpur, Nepal.[3][8] Ia adalah anak sulung dari tujuh bersaudara dalam keluarganya.[3][9]
Karki menempuh pendidikan di Universitas Tribhuvan dan meraih gelar Sarjana Seni di Mahendra Morang College pada tahun 1972. Ia kemudian melanjutkan studi ilmu politik di India, dan pada tahun 1975 memperoleh gelar Magister Ilmu Politik di Universitas Hindu Banaras. Setelah itu, ia kembali ke Universitas Tribhuvan untuk menempuh studi hukum dan lulus pada tahun 1978.[10][3][11]
Setelah Gerakan Generasi Z Nepal tahun 2025, Perdana Menteri K. P. Sharma Oli mengundurkan diri, yang kemudian memicu tuntutan pembentukan pemerintahan sementara. Setelah dilakukan pemilihan melalui platform percakapan daring Discord, para pengunjuk rasa memilih Sushila Karki untuk menduduki jabatan tersebut. Penunjukan ini disepakati dalam perundingan dengan angkatan bersenjata Nepal.[12][13][14] Pada 12 September 2025, parlemen Nepal dibubarkan[14] dan Karki dilantik sebagai perdana menteri interim berdasarkan Pasal 61 Konstitusi Nepal.[15][16] Ia merupakan perempuan pertama dalam sejarah Nepal yang menduduki jabatan tersebut.[14]