Dalam politik, rezim adalah bentuk pemerintah atau seperangkat aturan, norma budaya atau sosial, dll. Yang mengatur operasi suatu pemerintah atau lembaga dan interaksinya dengan masyarakat. Menurut KBBI, rezim adalah tata pemerintah negara atau pemerintahan yang berkuasa dan menguasai secara total.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
Dalam politik, rezim (bahasa Prancis: régime) adalah bentuk pemerintah atau seperangkat aturan, norma budaya atau sosial, dll. Yang mengatur operasi suatu pemerintah atau lembaga dan interaksinya dengan masyarakat. Menurut KBBI,[2] rezim adalah tata pemerintah negara atau pemerintahan yang berkuasa dan menguasai secara total.
Pada awalnya kata régime adalah padanan kata untuk semua jenis pemerintahan. Namun, istilah ini kemudian mengalami pergeseran makna. Penggunaan pada era modern lebih berkonotasi negatif, karena menyiratkan pada suatu bentuk pemerintahan otoriter atau kediktatoran. Definisi Webster menyatakan bahwa kata régime hanya merujuk pada bentuk pemerintahan,[3] sementara Oxford English Dictionary mendefinisikan 'rezim' sebagai "pemerintah, terutama yang otoriter".[4]
Secara teoretis, istilah ini tidak mengandung implikasi apapun tentang pemerintahan tertentu yang dirujuknya, dan kebanyakan ilmuwan politik menggunakannya sebagai sebuah istilah yang netral. Namun istilah ini sering digunakan dalam budaya populer dengan pengertian negatif atau menghina,[5] sebagai rujukan kepada pemerintah yang dianggap menindas, tidak demokratis atau tidak sah, sehingga dalam konteks ini, kata tersebut mengandung makna penolakan moral ataupun oposisi politik. Misalnya, kita barangkali tidak akan mendengar kata "sebuah rezim demokratis".
Ilmuwan politik Fred Judson, mendefinisikan rezim sebagai "hubungan antara negara, masyarakat, pasar, dan sisipan global".
Penggunaan lain dari kata "rezim" dalam politik berkaitan dengan badan-badan pengaturan internasional (lihat Rezim internasional), yang terletak di luar kontrol pemerintahan nasional. Rezim ini mempunyai kekuatan yang berada di luar kontrol pemerintahan nasional.
 | Artikel bertopik politik ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |
