Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 adalah sebuah Resolusi yang disahkan oleh Dewan Keamanan PBB pada 17 November 2025 untuk menindaklanjuti Rencana Perdamaian Gaza yang disepakati oleh Israel dan Hamas pada Oktober 2025.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
| Resolusi 2803 Dewan Keamanan PBB | |
|---|---|
 Peta Jalur Gaza | |
| Tanggal | 17 November 2025 |
| Sidang no. | 10.046 |
| Kode | S/RES/2803 (Dokumen) |
| Topik | Situasi di Timur Tengah, termasuk masalah Palestina |
Ringkasan hasil | 13 mendukung Tidak ada menentang 2 abstain |
| Hasil | Diadopsi |
| Komposisi Dewan Keamanan | |
Anggota tetap | |
 |
| Artikel ini adalah bagian dari seri Politik dan Ketatanegaraan Jalur Gaza |
Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 adalah sebuah Resolusi yang disahkan oleh Dewan Keamanan PBB pada 17 November 2025 untuk menindaklanjuti Rencana Perdamaian Gaza yang disepakati oleh Israel dan Hamas pada Oktober 2025.[1]
Draf awal, yang memberikan mandat dua tahun bagi Pasukan Stabilisasi Internasional dan membentuk Dewan Perdamaian, disebarkan oleh Amerika Serikat pada 3 November 2025.[2] Draf revisi, yang menetapkan tolok ukur penarikan pasukan Israel terkait dengan pelucutan senjata Hamas dan laporan kemajuan enam bulanan kepada Dewan Keamanan, dilaporkan pada 10 November. Draf ini menyambut pembentukan Board of Peace sebagai badan transisi untuk mengawasi administrasi Gaza.[3][4]
Draf lebih lanjut, termasuk klausul yang mendukung penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan Palestina, disebarkan pada 13 November. Pada hari yang sama, Rusia mengusulkan draf alternatif yang mendukung opsi International Stabilization Force tetapi menghapus referensi ke Board of Peace.[5]
Pada 14 November, Amerika Serikat bersama negara mayoritas Muslim, termasuk Qatar, Mesir, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Indonesia, Pakistan, Yordania, dan Turki, mengeluarkan pernyataan bersama yang mendorong Dewan Keamanan mengadopsi versi terbaru draf AS.[6] Pernyataan ini disambut oleh Otoritas Palestina.[7]
Draf final disajikan pada pertemuan ke-10.046 Dewan Keamanan pada 17 November 2025 sebagai Dokumen S/2025/748.[8]
Sebelas negara mendukung adopsi resolusi, termasuk anggota tetap P5: Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat. Dua anggota tetap lainnya, Tiongkok dan Rusia, abstain.[9]
Resolusi 2803 (2025)
Diadopsi oleh Dewan Keamanan pada pertemuan ke-10046, 17 November 2025
Dewan Keamanan,
Menyambut Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict tanggal 29 September 2025 (“Rencana Komprehensif”) (lampiran 1 pada resolusi ini), dan menyampaikan apresiasi kepada negara-negara yang telah menandatangani, menerima, atau mendukungnya, serta lebih jauh menyambut Trump Declaration for Enduring Peace and Prosperity tanggal 13 Oktober 2025 dan peran konstruktif yang dimainkan oleh Amerika Serikat, Negara Qatar, Republik Arab Mesir, dan Republik Türkiye dalam memfasilitasi gencatan senjata di Jalur Gaza,
Menentukan bahwa situasi di Jalur Gaza mengancam perdamaian kawasan dan keamanan negara-negara tetangganya serta mencatat resolusi-resolusi Dewan Keamanan sebelumnya yang relevan terkait situasi di Timur Tengah, termasuk persoalan Palestina,
---
1.
Mendukung Rencana Komprehensif, mengakui bahwa para pihak telah menerimanya, dan menyerukan kepada semua pihak untuk melaksanakannya secara penuh, termasuk mempertahankan gencatan senjata, dengan itikad baik dan tanpa penundaan;
2.
Menyambut pembentukan Board of Peace (BoP) sebagai administrasi transisi dengan kepribadian hukum internasional yang akan menetapkan kerangka kerja dan mengoordinasikan pendanaan untuk pembangunan kembali Gaza sesuai Rencana Komprehensif dan konsisten dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang relevan, sampai Otoritas Palestina (PA) menyelesaikan program reformasinya sebagaimana digariskan dalam berbagai proposal, termasuk rencana perdamaian Presiden Trump tahun 2020 dan Proposal Saudi-Prancis, dan dapat kembali mengambil alih Gaza secara aman dan efektif. Setelah program reformasi PA dijalankan dengan setia dan pembangunan kembali Gaza telah maju, kondisi dapat tercapai bagi jalur yang kredibel menuju penentuan nasib sendiri dan kenegaraan Palestina. Amerika Serikat akan membentuk dialog antara Israel dan Palestina untuk menyepakati horizon politik bagi koeksistensi damai dan sejahtera;
3.
Menegaskan pentingnya dimulainya kembali bantuan kemanusiaan sepenuhnya bekerja sama dengan BoP ke Jalur Gaza secara konsisten dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang relevan dan melalui organisasi-organisasi yang bekerja sama, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Komite Internasional Palang Merah, dan Bulan Sabit Merah, serta memastikan bahwa bantuan tersebut digunakan hanya untuk tujuan damai dan tidak dialihkan oleh kelompok bersenjata;
4.
Mengotorisasi Negara-negara Anggota yang berpartisipasi dalam BoP dan BoP untuk: (A) membuat pengaturan yang diperlukan untuk mencapai tujuan Rencana Komprehensif, termasuk yang berkaitan dengan hak istimewa dan kekebalan personel dari pasukan yang dibentuk dalam paragraf 7 di bawah; dan (B) membentuk entitas operasional dengan, jika perlu, kepribadian hukum internasional dan kewenangan transaksional untuk menjalankan fungsi-fungsinya, termasuk:
1. pelaksanaan administrasi pemerintahan transisi, termasuk mengawasi dan mendukung komite teknokratik Palestina yang apolitis, terdiri dari warga Palestina yang kompeten dari Gaza, sebagaimana diusulkan Liga Arab, yang bertanggung jawab atas operasi sehari-hari layanan sipil dan administrasi Gaza;
2. rekonstruksi Gaza dan program pemulihan ekonomi;
3. koordinasi, dukungan, dan penyediaan layanan publik serta bantuan kemanusiaan di Gaza;
4. tindakan untuk memfasilitasi pergerakan orang masuk dan keluar Gaza sesuai Rencana Komprehensif; dan
5. tugas tambahan lain yang diperlukan untuk mendukung dan melaksanakan Rencana Komprehensif;
5.
Memahami bahwa entitas-operasional sebagaimana dimaksud dalam paragraf 4 akan beroperasi di bawah otoritas transisi dan pengawasan BoP dan didanai melalui kontribusi sukarela dari para donor dan mekanisme pendanaan BoP serta pemerintah;
6.
Menyerukan Bank Dunia dan lembaga keuangan lainnya untuk memfasilitasi dan menyediakan sumber daya keuangan guna mendukung rekonstruksi dan pembangunan Gaza, termasuk melalui pembentukan trust fund khusus yang dikelola para donor;
7.
Mengotorisasi Negara-negara Anggota yang bekerja dengan BoP dan BoP untuk membentuk International Stabilization Force (ISF) sementara di Gaza yang akan dikerahkan di bawah komando terpadu yang dapat diterima BoP, dengan kontribusi pasukan dari negara-negara peserta, dalam konsultasi dan kerja sama erat dengan Mesir dan Israel, serta menggunakan semua langkah yang diperlukan untuk melaksanakan mandatnya sesuai hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional. ISF akan bekerja dengan Israel dan Mesir, tanpa merugikan perjanjian yang sudah ada, bersama kepolisian Palestina yang baru dilatih dan diverifikasi, untuk membantu mengamankan wilayah perbatasan; menstabilkan lingkungan keamanan Gaza dengan memastikan proses demiliterisasi Jalur Gaza, termasuk penghancuran dan pencegahan pembangunan ulang infrastruktur militer, teror, dan ofensif, serta pelucutan permanen senjata kelompok bersenjata non-negara; melindungi warga sipil, termasuk operasi kemanusiaan; melatih dan mendukung kepolisian Palestina terverifikasi; berkoordinasi untuk mengamankan koridor kemanusiaan; dan melakukan tugas tambahan lain yang diperlukan untuk mendukung Rencana Komprehensif. Seiring ISF menegakkan kontrol dan stabilitas, Pasukan Pertahanan Israel (IDF) akan menarik diri dari Jalur Gaza berdasarkan standar, capaian, dan kerangka waktu terkait demiliterisasi yang akan disepakati antara IDF, ISF, para penjamin, dan Amerika Serikat, kecuali kehadiran perimeter keamanan yang tetap ada hingga Gaza benar-benar aman dari ancaman teror yang kembali. ISF akan: (A) membantu BoP memantau pelaksanaan gencatan senjata di Gaza, dan membuat pengaturan yang diperlukan untuk mencapai tujuan Rencana Komprehensif; dan (B) beroperasi di bawah arahan strategis BoP dan didanai melalui kontribusi sukarela dari donor dan mekanisme pendanaan BoP serta pemerintah;
8.
Memutuskan bahwa BoP serta kehadiran sipil dan keamanan internasional yang diotorisasi oleh resolusi ini tetap diotorisasi hingga 31 Desember 2027, tunduk pada tindakan lebih lanjut Dewan, dan bahwa otorisasi lebih lanjut atas ISF akan dilakukan dalam kerja sama penuh dengan Mesir, Israel, dan negara-negara lain yang bekerja bersama ISF;
9.
Menyerukan Negara-negara Anggota dan organisasi internasional untuk bekerja dengan BoP dalam mengidentifikasi peluang untuk berkontribusi personel, peralatan, dan sumber daya keuangan bagi entitas-operasionalnya dan ISF, menyediakan bantuan teknis, serta memberikan pengakuan penuh atas tindakan dan dokumen BoP;
10.
Meminta BoP untuk memberikan laporan tertulis mengenai kemajuan terkait hal-hal di atas kepada Dewan Keamanan PBB setiap enam bulan;
11.
Memutuskan untuk tetap menyita (menangani) masalah ini.
1. Gaza akan menjadi zona bebas teror dan deradikalisasi yang tidak menimbulkan ancaman bagi negara tetangganya.
2. Gaza akan dibangun kembali demi kepentingan masyarakat Gaza, yang telah cukup lama menderita.
3. Jika kedua pihak menyetujui proposal ini, perang akan segera berakhir. Pasukan Israel akan mundur ke garis yang disepakati untuk mempersiapkan pembebasan sandera. Selama masa ini, semua operasi militer, termasuk serangan udara dan artileri, akan dihentikan dan garis pertempuran dibekukan sampai kondisi terpenuhi untuk penarikan bertahap sepenuhnya.
4. Dalam 72 jam setelah Israel secara publik menerima perjanjian ini, semua sandera—hidup maupun yang telah meninggal—akan dipulangkan.
5. Setelah semua sandera dibebaskan, Israel akan membebaskan 250 tahanan hukuman seumur hidup serta 1.700 warga Gaza yang ditahan setelah 7 Oktober 2023, termasuk semua perempuan dan anak-anak yang ditahan dalam konteks tersebut. Untuk setiap sandera Israel yang dikembalikan dalam bentuk jenazah, Israel akan mengembalikan 15 jenazah warga Gaza.
6. Setelah semua sandera kembali, anggota Hamas yang berkomitmen pada koeksistensi damai dan melucuti senjata akan diberi amnesti. Anggota Hamas yang ingin meninggalkan Gaza akan diberi jalur aman menuju negara penerima.
7. Setelah perjanjian diterima, bantuan penuh akan segera dikirim ke Gaza. Bantuan setidaknya akan sesuai dengan yang termasuk dalam perjanjian 19 Januari 2025, termasuk rehabilitasi infrastruktur (air, listrik, limbah), rumah sakit, dan pabrik roti, serta peralatan untuk membersihkan puing dan membuka jalan.
8. Distribusi bantuan di Gaza akan berlangsung tanpa campur tangan kedua pihak melalui PBB dan badan-badannya, Bulan Sabit Merah, serta lembaga internasional lainnya yang tidak terkait dengan pihak mana pun. Pembukaan penyeberangan Rafah dua arah akan mengikuti mekanisme perjanjian 19 Januari 2025.
9. Gaza akan dikelola oleh komite teknokratik Palestina yang apolitis, bertanggung jawab atas layanan publik harian. Komite ini terdiri dari warga Palestina yang berkualitas dan pakar internasional, dengan pengawasan Board of Peace internasional yang dipimpin Presiden Donald J. Trump dan anggota lainnya termasuk mantan PM Tony Blair.
10. Sebuah rencana pembangunan ekonomi Gaza akan dibuat oleh panel ahli yang pernah membangun kota-kota modern di Timur Tengah. Proposal investasi internasional akan dikonsolidasikan untuk menciptakan lapangan kerja dan harapan baru bagi Gaza.
11. Zona ekonomi khusus akan dibentuk dengan tarif dan akses istimewa yang disepakati negara peserta.
12. Tidak ada yang akan dipaksa meninggalkan Gaza; yang ingin pergi bebas melakukannya dan bebas kembali. Warga akan didorong tinggal dan membangun Gaza yang lebih baik.
13. Hamas dan faksi lainnya sepakat tidak memiliki peran apa pun dalam pemerintahan Gaza. Semua infrastruktur militer, teror, dan ofensif akan dihancurkan dan tidak dibangun kembali. Proses demiliterisasi akan diawasi pemantau independen dengan program pembelian kembali senjata yang didanai internasional.
14. Mitra regional akan memberikan jaminan agar Hamas mematuhi kewajiban dan Gaza baru tidak mengancam tetangganya.
15. Amerika Serikat akan bekerja dengan mitra Arab dan internasional membentuk ISF untuk langsung dikerahkan di Gaza, melatih kepolisian Palestina terverifikasi, dan bekerja dengan Israel dan Mesir menjaga perbatasan serta mencegah masuknya senjata.
16. Israel tidak akan menduduki atau mencaplok Gaza. Saat ISF menegakkan stabilitas, IDF akan menarik diri sesuai standar dan capaian demiliterisasi yang disepakati.
17. Jika Hamas menunda atau menolak proposal ini, bantuan dan langkah lainnya akan berlanjut di wilayah bebas-teror yang diserahkan IDF ke ISF.
18. Proses dialog antaragama akan dibentuk untuk mempromosikan toleransi dan koeksistensi damai.
19. Ketika pembangunan Gaza maju dan reformasi PA diselesaikan, kondisi dapat tercapai untuk jalur kredibel menuju penentuan nasib sendiri dan kenegaraan Palestina.
20. Amerika Serikat akan membangun dialog antara Israel dan Palestina untuk menyepakati horizon politik koeksistensi damai.
Resolusi ini mendukung rencana perdamaian Gaza, menyambut pembentukan Board of Peace untuk mendukung rekonstruksi Jalur Gaza, mengizinkan penyebaran International Stabilization Force, dan memungkinkan pembentukan National Committee for the Administration of Gaza untuk mengelola pemerintahan sehari-hari.[10]
===Anggota Dewan Keamanan PBB=== ;Anggota tetap *
Tiongkok: Abstain. Duta Besar Fu Cong menyatakan draf hanya memiliki "rincian tipis" tentang struktur ISF dan BOP, namun menekankan pentingnya gencatan senjata. *
Prancis: Menyambut resolusi, menegaskan implementasi harus mengikuti kerangka politik dan hukum yang jelas.[11] *
Rusia: Abstain. Duta Besar Vasily Nebenzia menyatakan resolusi memberikan kontrol penuh atas Gaza kepada Board of Peace. *
Amerika Serikat: Duta Besar Mike Waltz menyatakan resolusi adalah langkah penting menuju Gaza yang stabil dan memungkinkan Israel hidup aman.
Aljazair
Pakistan: Mendukung, namun menyatakan beberapa rekomendasi penting dihapus dari dokumen final.[12]
Israel: PM Benjamin Netanyahu menyambut resolusi, menekankan pentingnya demiliterisasi dan deradikalisasi Gaza. *
Palestine: Otoritas Palestina menyatakan siap berpartisipasi dalam implementasi resolusi.
Mesir: Presiden Abdel Fattah El-Sisi dan PM Keir Starmer menekankan perlunya membangun perdamaian dan bantuan kemanusiaan.[13] *
Indonesia: Menyambut ratifikasi resolusi dan menekankan peran Otoritas Palestina serta distribusi bantuan kemanusiaan.[14] *
Iran: Menyatakan keprihatinan serius atas ketentuan resolusi.[15] *
Kazakhstan: Menyambut resolusi sebagai langkah penting menuju penyelesaian konflik.[16] *
Jepang: Menyambut adopsi resolusi dan menekankan prioritas pemeliharaan gencatan senjata.[17]===Organisasi internasional=== *
Uni Eropa: Menyambut resolusi dan menyatakan kesiapan ikut serta dalam Board of Peace.[18] *
PBB: Antonio Guterres, Sekretaris Jenderal PBB, menyambut resolusi dan mendesak semua pihak mengambil tindakan nyata.[19]
