Republik pisang adalah istilah ilmu politik untuk menyebut negara yang politiknya tidak stabil dan ekonominya sangat bergantung pada ekspor sumber daya terbatas, misalnya pisang. Negara seperti ini biasanya memiliki kelas sosial bertingkat yang meliputi kelas pekerja miskin yang merupakan mayoritas dan plutokrasi elit bisnis, politik, dan militer yang berkuasa. Oligarki politik-ekonomi ini mengendalikan produksi primer agar bisa mengeksploitasi ekonomi negara tersebut.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
Republik pisang adalah istilah ilmu politik untuk menyebut negara yang politiknya tidak stabil dan ekonominya sangat bergantung pada ekspor sumber daya terbatas, misalnya pisang. Negara seperti ini biasanya memiliki kelas sosial bertingkat yang meliputi kelas pekerja miskin yang merupakan mayoritas dan plutokrasi elit bisnis, politik, dan militer yang berkuasa.[1] Oligarki politik-ekonomi ini mengendalikan produksi primer agar bisa mengeksploitasi ekonomi negara tersebut.[2]
Negara-negara[3] yang merdeka dari negara kolonial pada abad ke-20 dan 21 cenderung memiliki ciri khas republik pisang karena politiknya dipengaruhi perusahaan swasta besar, contohnya Maladewa (perusahaan resor)[4] dan Filipina (industri tembakau, pemerintah Amerika Serikat dan perusahaan-perusahaannya, dan pemerintah Republik Rakyat Tiongkok).[5][6]
Pada tanggal 14 Mei 1986, Menteri Keuangan Australia Paul Keating menyatakan bahwa Australia berpotensi menjadi republik pisang.[7] Pernyataan ini mendapat banyak komentar dan kritik[8][9][10][11][12][13][14][15][16] dan dipandang sebagai titik balik dalam sejarah politik dan ekonomi Australia.[17]
