Pemerintah Skotlandia adalah pemerintah terdevolusi di Skotlandia. Pemerintahan tersebut didirikan pada 1999 sebagai Eksekutif Skotlandia pada 1999 di bawah sesi 44 (1) Undang-Undang Skotlandia 1998, yang membuat sebuah pemerintahan terdevolusi untuk Skotlandia sejalan dengan hasil referendum tahun 1997 tentang devolusi Skotlandia. Pemerintahan tersebut resmi berganti nama pada 2012 menjadi Pemerintah Skotlandia oleh bagian 12(1) dari Undang-Undang Skotlandia 2012. Pemerintahan tersebut terdiri dari para sekretaris kabinet, yang menghadiri pertemuan kabinet, dan para menteri, yang tidak melakukannya. Pemerintah tersebut dipimpin oleh menteri pertama, yang memiliki para sekretaris dan menteri kabinet dengan persetujuan parlemen.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
| bahasa Gaelik Skotlandia: Riaghaltas na h-Albacode: gd is deprecated bahasa Skots: Scots Govrenmentcode: sco is deprecated | |
 | |
| Informasi | |
|---|---|
| Pemimpin | Menteri Pertama |
| Ditetapkan oleh | Menteri Pertama diangkat oleh Penguasa sesuai persetujuan parlementer, persetujuan kementerian tambahan oleh Menteri Pertama |
| Badan utama | Kabinet Skotlandia |
| Bertanggung jawab untuk | Parlemen Skotlandia |
| Anggaran tahunan | £37.2 miliar (2016–17) |
| Kantor pusat | St Andrew's House Edinburgh |
| Situs web | http://www.gov.scot |
Pemerintah Skotlandia (bahasa Gaelik Skotlandia: Riaghaltas na h-Albacode: gd is deprecated ; bahasa Skots: Scots Govrenmentcode: sco is deprecated ) adalah pemerintah terdevolusi di Skotlandia. Pemerintahan tersebut didirikan pada 1999 sebagai Eksekutif Skotlandia pada 1999 di bawah sesi 44 (1) Undang-Undang Skotlandia 1998, yang membuat sebuah pemerintahan terdevolusi untuk Skotlandia sejalan dengan hasil referendum tahun 1997 tentang devolusi Skotlandia.[1] Pemerintahan tersebut resmi berganti nama pada 2012 menjadi Pemerintah Skotlandia oleh bagian 12(1) dari Undang-Undang Skotlandia 2012.[2] Pemerintahan tersebut terdiri dari para sekretaris kabinet, yang menghadiri pertemuan kabinet, dan para menteri, yang tidak melakukannya. Pemerintah tersebut dipimpin oleh menteri pertama, yang memiliki para sekretaris dan menteri kabinet dengan persetujuan parlemen.[3][4]
