Partai Demokrat Konstitusional Jepang

Pembentukan dan Pemilu 2017

Partai ini dibangun menjelang pemilihan umum Jepang 2017 sebagai pemisahan sayap kiri dari Partai Demokrat (DP).^{[4][8][9][10]} Sebelum pemilu pada 28 September 2017, fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Jepang dari DP dibubarkan agar kader dapat maju sebagai independen atau bagian dari Kibō no Tō pimpinan Gubernur Tokyo Yuriko Koike.^[11]

Partai baru ini dideklarasikan pada 2 Oktober 2017 oleh wakil ketua umum DP Yukio Edano dalam sebuah konferensi pers di Tokyo. Edano mengumumkan bahwa ia akan mencalonkan setiap kader liberal dan bersayap kiri yang tidak berniat atau ditolak sebagai calon dari Kibō no Tō.^[12][13]

Pada 3 Oktober 2017, partai baru ini menyatakan tidak akan melawan kandidat yang diusung oleh Kibō no Tō.^[14] Namun tindakan ini tidak dibalas setimpal karena Yuriko Koike mengusung seorang kandidat untuk melawan Yukio Edano. Sebagai reaksi tersebut, Partai Komunis Jepang (JCP) menarik kadernya dan mendukung Edano agar ia tidak akan kehilangan suara.^[15] Partai pimpinan Edano kemudian memenangkan 55 kursi,^[9] menjadi partai oposisi terbesar dan kemudian berkoalisi dengan Partai Komunis dan Partai Demokrat Sosial Jepang (SDP) untuk membentuk blok oposisi pasifis.

Pada Juli 2020, CDP menjadi anggota pengamat di organisasi politik Dewan Liberal dan Demokrat Asia.^[16]

Merger dan penataan ulang

Pada 19 Agustus 2020, CDP mengumumkan bahwa mereka akan melakukan pergabungan dengan Partai Demokrat untuk Rakyat (DPP) serta bergabungnya beberapa anggota independen pada September.^[17] Pada kongres baru partai yang diselenggarakan pada 10 September, para anggota memutuskan untuk mempertahankan nama Partai Demokrat Konstitusional.^[18] Dari hasil merger tersebut, CDP memiliki 149 anggota dan memiliki jumlah fraksi sebesar 107 anggota, lebih besar dibandingkan dengan Partai Demokrat yang mendahuluinya dengan jumlah 156 anggota dan 96 kursi. Di antara para independen yang bergabung ke dalam partai ini adalah mantan Perdana Menteri Jepang Yoshihiko Noda. Beberapa anggota DPP yang lebih konservatif seperti Yuichiro Tamaki menolak untuk bergabung dengan CDP dan Tamaki memutuskan untuk memimpin sisa partai DPP.^[19][20]

Pada 14 November 2020, Partai Demokrat Sosial Jepang mengumumkan bahwa mereka akan melakukan merger dengan CDP dan mempersilakan seluruh anggota SDP untuk bergabung ke CDP.^[21] Namun, ketua umum SDP Mizuho Fukushima menolak isi perjanjian merger dengan CDP dan tetap memimpin SDP.^[21]

Dewan Perwakilan Rakyat

Dewan Penasihat