Oposisi dalam dunia politik berarti partai penentang. Pemberontakan di dewan perwakilan yang menentang dan mengkritik pendapat atau kebijaksanaan politik golongan eksekutif yang berkuasa dalam kebijakan. Beberapa parpol ada yang menyebut dirinya sebagai partai penyeimbang kepentingan dalam memutuskan kebijakan.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
 | Artikel ini perlu dikembangkan agar dapat memenuhi kriteria sebagai entri Wikipedia. Bantulah untuk mengembangkan artikel ini. Jika tidak dikembangkan, artikel ini akan dihapus. |
 |
Oposisi dalam dunia politik berarti partai penentang. Pemberontakan di dewan perwakilan yang menentang dan mengkritik pendapat atau kebijaksanaan politik golongan eksekutif yang berkuasa dalam kebijakan. Beberapa parpol ada yang menyebut dirinya sebagai partai penyeimbang kepentingan dalam memutuskan kebijakan.
Oppositioncode: en is deprecated lazim diterjemahkan menjadi oposisi. Kata itu berasal dari bahasa Latin oppōnerecode: la is deprecated , yang berarti menentang, menolak, melawan. Nilai konsep, bentuk, cara, dan alat oposisi itu bervariasi. Nilainya antara kepentingan bersama sampai pada kepentingan pribadi atau kelompok.
Dalam negara demokratis, oposisi menempati kedudukan strategis sebagai penjaga mekanisme checks and balances. Tanpa oposisi, pemerintahan berpotensi terjebak pada mayoritarianisme, atau kecenderungan terhadap kelompok mayoritas sehingga mengabaikan hak minoritas dan kritik publik.[1] Melalui kritik, interpelasi, dan pengawasan kebijakan, oposisi bertugas memastikan pemerintah tetap berada dalam koridor konstitusi dan tidak melampaui kewenangan. Fungsi ini semakin penting dalam konteks sistem presidensial multipartai seperti Indonesia, di mana koalisi besar rentan menciptakan ketimpangan kekuasaan antara presiden dan legislatif.[2]
Selain itu, oposisi juga mendorong munculnya alternatif kebijakan yang lebih beragam dan responsif. Ketika pemerintah didominasi satu koalisi besar, ruang deliberasi publik dapat menyempit, sehingga oposisi berfungsi memperluas wacana, memaksa pemerintah menjelaskan kebijakan, dan menawarkan solusi lain.[3] Dengan demikian, keberadaan oposisi bukan sekadar simbol demokrasi, melainkan prasyarat efektif bagi kualitas tata kelola negara.
Oposisi tidak selalu hadir dalam bentuk partai parlementer yang secara formal berada di luar pemerintahan. Dalam sejumlah negara, oposisi dapat berupa fraksi minoritas dalam parlemen, koalisi kecil di luar kabinet, atau bahkan kelompok masyarakat sipil ketika kekuatan politik formal tidak mampu menjalankan fungsi kontrol.[1] Dalam sistem parlementer, oposisi cenderung terinstitusionalisasi dengan jelas, misalnya melalui jabatan pemimpin oposisi atau kabinet bayangan. Sebaliknya, dalam sistem presidensial multipartai seperti Indonesia, oposisi sering kali tidak terstruktur dan bisa berubah mengikuti dinamika politik koalisi.[2]
| Internasional | |
|---|---|
| Nasional | |
| Lain-lain | |
 | Artikel bertopik politik ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |
